Para kandidat sebelum ikut dalam Pemilukada harus bisa mengukur diri, baik dana kampanye maupun kapabilitasnya. Jika kemampuannya hanya sekelas jengkol busuk jangan berharap banyak karena justru jika menang nanti malah akan meracuni politik dan demokrasi.

Potret buram pelaksanaan demokrasi di Tanah Air kembali mengemuka. Terakhir, hasil Pemilukada Kota Palembang berakhir ricuh. Massa yang tidak menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilukada Palembang membakar toko elektronik di Palembang.

Aksi anarkistis massa ini tentu ada hubungannya kekalahan salah satu pasangan calon dalam Pemilukada. Pasangan yang kalah gagal menaikkan pamornya sebagai kepala daerah sehingga melakukan manuver yang dampaknya menyengat seperti setelah makan jengkol.

Jengkol kini harganya melambung tinggi. Sebelumnya satu kilogram jengkol hanya sekitar Rp 10.000 per kilogram kini menjadi Rp 50.000 per kilogram. Namun, jengkol lebih bermartabat daripada para calon kepala daerah yang kecewa dan tidak dapat menerima kekalahan. Jengkol tidak mengobral janji untuk menaikkan harganya.

Jengkol hanya punya gelar latin Archidendron pauciflorum, bandingkan dengan para calon kepala daerah yang mengaku mempunyai gelar akademik dari sarjana hingga profesor. Jengkol pun tak akan protes jika harganya diturunkan kembali atau bahkan tak dihargai kembali.

Rusuh hingga amuk massa memang acapkali terjadi dalam merespons hasil Pemilukada. Catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, 50 orang meninggal akibat rusuh Pemilukada antara 2005 hingga Mei 2013.

Kemendagri juga mencatat sejak 2004 hingga Februari 2013 para kepala daerah yang terlibat kasus korupsi mencapai 70% atau 291 kepala daerah dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Penyebab tindak pidana korupsi tersebut diduga karena ongkos kampanye yang sangat besar. Ketika sang calon kepala daerah menang Pemilukada, mereka harus mencari balik modal atau bahkan mencari lebih untuk memperkaya diri.

Besarnya biaya Pemilukada seorang calon memang sulit ditutup oleh gaji seorang kepala daerah. Akibatnya, aksi sabet sana-sini jadi hal yang halal dilakukan seorang kepala daerah.

Tingkah laku atau perilaku dari stakeholder Pemilukada sekarang ini tidak cerdas dalam merespons proses demokrasi. Para calon yang kalah seharusnya lebih legawa dalam menerima kekalahan dan si pemenang harus benar-benar amanah terhadap tugas sebagai kepala daerah.

Intinya, seperti diutarakan di atas tadi, para kandidat sebelum ikut dalam Pemilukada harus bisa mengukur diri, baik dana kampanye maupun kapabilitasnya. Jika kemampuannya hanya sekelas jengkol busuk jangan berharap banyak karena justru jika menang nanti malah akan meracuni politik dan demokrasi. Dengan demikian, jika itu dilakukan, amuk massa seperti di Palembang bisa dihindari. (mimbar-opini.com)