Perbanas Dorong BI Pakai Skema QAB - Asas Resiprokal

NERACA

Jakarta - Keinginan Bank Indonesia (BI) menerapkan asas resiprokal atau kesetaraan perlakuan kepada negara asing, khususnya Malaysia dan Singapura, ternyata ditanggapi dingin oleh Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas). Menurut Ketua Perbanas, Sigit Pramono, bank sentral tidak perlu memaksakan diri untuk menggunakan asas resiprokal dengan Singapura terkait dengan akusisi PT Bank Danamon Indonesia Tbk oleh DBS Holding Group lantaran masih ada alternatif pendekatan lain yang bisa digunakan.

\"Menurut saya hal itu (resiprokal) perlu diperjuangkan, dan itu wajib. Namun caranya saja, kalau tidak kan bisa menggunakan pendekatan qualified ASEAN bank (QAB),\" kata Sigit di Jakarta, Rabu (5/6). Dia juga menuturkan, pendekatan QAB secara langsung menciptakan asas resiprokal bagi masing-masing perbankan negara-negara yang berada dalam lingkup negara ASEAN.

\"Kalau sudah sepakat masing-masing negara memasukkan dua bank berkateogori QAB, katakanlah dua bank, dikali 10 sudah 20 bank. Nah, mereka ini bebas, tidak boleh dilarang dan dihambat-hambat,\" tuturnya. Bank-bank QAB tersebut, lanjut Sigit, nantinya juga diperlakukan sama di masing-masing negara ASEAN. Hal ini sendiri masih dalam proses negosiasi, termasuk juga kriteria bank yang bisa masuk ke dalam kategori bank QAB. Selain itu, kata dia, diharapkan saat terjadi integrasi sektor keuangan ASEAN pada 2020, QAB sudah bisa berlaku.

Hal ini berbeda dengan penerapan asas resiprokal oleh Bank Indonesia dalam proses akuisisi Danamon oleh DBS Holding Group. BI menyatakan akan mempermudah DBS mengakuisisi Danamon dengan syarat Otoritas Moneter Singapura mendukung kerja tiga bank nasional di negara itu. Menurut Sigit, resiprokal dalam proses akuisisi Danamon itu hanya membicarakan tentang Indonesia dan Singapura. Namun, sebenarnya BI tidak bisa memaksakan otoritas Singapura untuk mengikuti kemauan Indonesia karena masing-masing memiliki kewenangannya masing-masing.

Di tempat terpisah, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai implementasi asas resiprokal atau kesetaraan perlakukan tetap harus diberlakukan Bank Indonesia (BI) dalam jangka panjang, meskipun pada 2020 terjadi integrasi sektor keuangan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dia mengatakan bahwa penerapan asas resiprokal yang dapat diberlakukan, yakni dalam hal kesetaraan pembukaan jaringan perbankan, misalnya pembukaan kantor cabang dan lain sebagainya. Telisa lalu mencontohkan, apabila bank asing dapat membuka kantor cabang di Indonesia dengan mudah, perbankan Indonesia pun seharusnya diberikan kemudahan yang sama di negara bank asing itu berasal.

\"Perlu ada kesetaraan, yaitu kesamaan dari level of playing field,\" ungkapnya. Namun dia mengakui, banyak anggapan terkait dengan sulitnya memaksakan kesetaraan terhadap otoritas negara lain. Namun, dia memandang bahwa upaya menerapkan kesetaraan sektor keuangan dengan negara lain tidak bisa hanya diukur dari besar-kecilnya negara atau jumlah penduduk, tetapi juga ukuran ekonomi negara bersangkutan.

Sebelumnya, Gubernur BI Agus DW Martowardojo bersikukuh menerapkan asas resiprokal, khususnya dalam hubungan perbankan antardua negara, supaya tidak menguntungkan salah satu pihak saja. “Kita belum ada sikap lain yang bisa disampaikan. Sebelumnya sudah disampaikan (penerapan asas resiprokal), dan itu menjadi pegangan. Itu intinya,” ungkapnya. Terlebih, lanjut dia bila salah satu pihak, dalam hal ini investor asing, ingin mengakuisisi saham bank lokal di atas 40%. Hal itu karena BI telah mengeluarkan aturan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, di mana lembaga keuangan bank hanya boleh memiliki maksimal 40% dari saham bank yang mau diakuisisi tersebut. [ardi]

Related posts