Anggaran PU Bertambah Rp6 Triliun - Meski Penghematan Tak Capai Target

NERACA

Jakarta - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tetap ditambah sebanyak Rp6 triliun, meskipun penghematan yang dilakukannya tidak mencapai target. Menteri PU Djoko Kirmanto mengatakan, dari Rp6,2 triliun target pemotongan, atas persetujuan DPR, pihaknya hanya melakukan pemotongan sebesar Rp3,7 triliun. “Kementerian PU tetap akan mendapat tambahan Rp6 triliun untuk membangun infrastruktur dasar meskipun secara total penghematan pemerintah tidak sampai Rp25 triliun,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (5/6). Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, menyepakati untuk melakukan penghematan anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp25 triliun.

Hal ini dilakukan sebagai langkah pemerintah mencegah terjadinya defisit anggaran melebihi yang dibatasi Undang-Undang, yaitu 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pengeluaran pemerintah membludak akibat subsidi BBM yang melebihi kuota, apalagi ditambah dengan nilai rupiah yang melemah dan tidak sesuai dengan asumsi sebesar Rp9.300 per dolar AS.

Target lifting minyak dalam negeri juga tidak sesuai asumsi, yaitu hanya 930 ribu barel per hari dari asumsi 900 ribu barel per hari. Meski pemerintah sudah meningkatkan harga BBM sebesar Rp2.000/liter untuk bensin premium dan Rp1.000/liter untuk solar, tetap saja defisit anggaran melebar jauh dari perkiraan sebesar 1,5% dari PDB. Untuk itu, dilakukanlah penghematan anggaran pemerintah. Namun sayang, penghematan yang direncanakan sebesar Rp25 triliun tersebut akan memangkas banyak program yang berdampak pada pengurangan kinerja. Maka penghematan nantinya tidak akan mencapai Rp25 triliun.

Dampak lain yang juga tidak kalah pentingnya akibat kenaikan harga BBM adalah inflasi yang diperkirakan akan bertambah sebesar 2% menjadi lebih dari 7% pada 2013 ini. Untuk meminimalisir hal tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti memberikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Kementerian PU ikut diminta meminimalisir dampak inflasi terhadap masyarakat miskin, yaitu dengan penciptaan tenaga kerja dengabn pembangunan infrastruktur dasar yang memakan anggaran tambahan Rp6 triliun tersebut.

Untuk infrastruktur dasar

“Dari Rp6 triliun, sebesar Rp2 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar pemukiman yang ada di pedesaan dan kelurahan perkotaan. Itu untuk 5.500 desa dan 1.800 kelurahan kota. Sebanyak Rp2 triliun lagi dipakai untuk air minum bagi masyarakat miskin pedesaan. Kita khususkan juga pada nelayan yang tidak ada air, pelabuhan-pelabuhan yang tidak ada air bakunya. Sedangkan Rp2 triliun sisanya untuk membangun irigasi di 4.000 desa,” jelas Djoko.

Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Mohamad Hasan mengklaim untuk program ketiga, yaitu pembangunan irigasi, akan melibatkan setengah juta orang yang akan bekerja selama empat bulan. Mereka akan mendapatkan penghasilan dari proyek tersebut. “Sementara yang mendapatkan manfaat dari proyek itu adalah sebanyak enam juta orang,” katanya.

Djoko Kirmanto menambahkan bahwa orang-orang yang akan mengerjakan adalah petani yang tergabung dalam persatuan petani pemakai air. “Umumnya gaji mereka tidak sebagus gaji tukang. Mereka kan mengerjakan untuk diri mereka sendiri. Meskipun mereka dibayar sedikit, hasilnya akan lebih baik. Kalau dikerjakan masyarakat petani itu sendiri, hasil irigasi yang didapat bisa dua kali lebih panjang dibandingkan jika proyek tersebut ditender,” jelas Djoko.

Dia menjelaskan, cara pemilihan desa yang akan dibangun infrastruktur dasarnya dengan dana tambahan tersebut adalah dengan memilih desa miskin di kabupaten miskin yang kemiskinannya di atas 50%. “Mengenai anggarannya, semua orang bisa cek. Kalau desa dapat Rp250 juta, tapi kok cuma dapat Rp10 juta, tolong lapor ke kami,” ujar Djoko. Kementerian PU menargetkan seluruh program pengurangan dampak kenaikan BBM tersebut akan selesai pada Desember 2013. “Persiapan kelayakan 1-1,5 bulan. Pelaksanaan 4-5 bulan. Tapi kalau APBN-P tidak disepakati Juni, saya akan bilang kami tidak akan kerja dengan waktu sempit,” pungkasnya. [iqbal]

Related posts