Banggar Sepakat Asumsi Pertumbuhan 6,3% - RAPBN-P

NERACA

Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) akhirnya menyetujui asumsi pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 sebesar 6,3%. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit, mengatakan dalam rapat tersebut, sempat terjadi perdebatan terkait kemungkinan target pertumbuhan dapat diputuskan lebih tinggi dari asumsi yang ditetapkan pemerintah dalam RAPBN-P, yaitu 6,2% dari sebelumnya 6,8%. ”Akhirnya seluruh unsur fraksi menyepakati angka 6,3%,” kata Ahmad Noor Supit di Jakarta, Selasa (4/6). Sementara fraksi PDI Perjuangan menginginkan asumsi pertumbuhan ekonomi ditetapkan lebih tinggi, yaitu 6,5%, karena revisi yang terlalu rendah dapat mengurangi kesempatan kerja. Namun, akhirnya ditemukan kesepakatan antara pemerintah dengan banggar untuk menetapkan angka pertumbuhan ekonomi 6,3% melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. Sementara fraksi PDI Perjuangan sendiri menurunkan sedikit asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi 6,4%.

“Target pertumbuhan ekonomi yang menjadi 6,2% dari 6,8% kan terlalu rendah. Saya rasa pemerintah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5% karena banyak faktor yang bisa dimanfaatkan seperti belanja pemerintah dan penerimaan negara,” kata anggota Banggar Dolfi OFP. Sedangkan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan perlambatan ekonomi menjadi 6,2% adalah hal yang wajar. Pasalnya, pemerintah harus mempertimbangkan dengan negara-negara lain. “Karena di Eropa dan Amerika Serikat struggling dengan pertumbuhan ekonomi 0,1%. Kalau secara relatif, 6,2% itu masih jauh lebih baik,” klaim Chatib. Di kawasan ASEAN, lanjut dia, Indonesia hanya kalah dengan Filipina yang ekonominya tumbuh 6,6%. Dia pun meyakini, dengan perlambatan ekonomi tersebut, tidak serta-merta menambah angka pengangguran di Indonesia.

“Tahun lalu pertumbuhan ekonominya dikoreksi 6,2% dan toh angka penganggurannya mengalami penurunan. Jadi kekuatiran itu empirisnya tidak menunjukkan,” kata dia. Alasan utama mengapa pemerintah belum yakin dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikatakan bisa 6,5% adalah karena melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal satu hanya sebesar 6,02%. Sekarang bagaimana pertumbuhan ekonomi di kuartal dua. Karena kalau kita punya angka setengah tahun, bisa dilihat kira-kira prognosisnya sepanjang tahun.

“Salah satu komponen yang penting adalah PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), itu investasi. Leading indikator dari PMTB adalah impor barang modal. Bisa dicek ke BPS bahwa impor barang modal mengalami penurunan karena pertumbuhannya -15%, jd pertumbuhan PMTB di triwulan dua tidak akan sekuat PMTB di triwulan pertama. Kalau di triwulan pertamanya saja sudah 6,02%, maka ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi di triwulan dua itu paling tidak sama atau bahkan melambat,” jelas Chatib.

Kalau sampai tengah tahun pertumbuhannya di 6%, lanjut Chatib, akan sulit bagi pemerintah mengejar target 6,5%. “Bagaimana mungkin, karena tidak ada basis faktualnya. Itu alasannya kenapa ditempatkan 6,2%,” ujar dia.

Penargetan pertumbuhan ekonomi perlu dipikir dengan sangat matang, kata Chatib. Jika pertumbuhan ekonomi ditarget 6,5%, maka otomatis pemerintah mengasumsikan pendapatan pajak lebih tinggi ketimbang target pertumbuhan ekonomi 6,2%. Akan berbahaya jika pendapatan pajak sudah ditarget demikian, tetapi pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak mencapai 6,5% yang berarti penerimaan pajak juga tidak mencapai target.

Jika penerimaan tidak sesuai target, sementara pos-pos pengeluaran sudah kaku dan tidak bisa diubah, maka otomatis pemerintah harus utang untuk menomboki target penerimaan yang tidak tercapai. Namun begitu, Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit mencurigai target pertumbuhan ekonomi ini hanyalah permainan politik. Jika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka akan mudah mencapainya dan dengan bangga partai pemerintah akan berujar dapat melampaui target pertumbuhan ekonomi.

Baik 6,5% maupun 6,2%, tetap menyatakan bahwa terdapat perlambatan ekonomi dari target awal pemerintah. Menkeu tidak memungkiri bahwa akan ada dampak dari perlambatan ini terhadap beberapa sektor. Terutama perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor, karena pasar global belum membaik. Lebih-lebih, sektor tersebut terpukul dari harga komoditas yang turun. Sektor-sektor yang berhubungan dengan sektor ekspor akan terkena efeknya, termasuk sektor pertambangan dan sektor perkebunan.

Chatib menekankan pentingnya menjaga investasi, agar pertumbuhan ekonomi 6,2% bisa dicapai. “Investment-nya harus di-maintain pada level yang lebih baik, caranya misalnya pemberian izin dengan mudah. Kan ada instruksi presiden untuk pangkas izin birokrasi. Kemudian tax insentive, lalu disburstment dari belanja dipercepat. Jadi simplifikasi dari prosedur. Ini yang kita lakukan sekarang. Tentu kita tidak mulai dengan skema baru, tapi skema yang ada diefektifkan,” jelas Chatib. Dia menambahkan, selama ini, yang mendapat tax holiday baru dua perusahaan. Skemanya sudah ada, sektornya ada, tetapi yang dapat hanya dua perusahaan, berarti ada hal yang perlu diefektifkan di sana. Jadi tidak perlu membuat skema baru. [mohar/iqbal]

Related posts