Banggar: Pemerintah Tidak Selesaikan Masalah Ekonomi Mendasar

NERACA

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Tamsil Linrung mengatakan bahwa pemerintah tidak menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia yang mendasar, yaitu penciptaan tenaga kerja. “Pemberian BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) adalah cara instan mengurangi kemiskinan, tetapi tidak menyelesaikan pokok masalah. Kalau mereka tidak punya pekerjaan, mereka menggantungkan diri pada Rp150 ribu, berarti kita membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang tidak bermartabat dan tidak manusiawi terus-menerus,” kata Tamsil kepada Neraca di Jakarta, Selasa (4/6).

Tamsil mengakui bahwa betul, jika APBN tidak dinaikkan, maka defisit anggaran akan tinggi. Tetapi itu kalau tidak ada langkah-langkah yang kita lakukan. Kalau ada langkah-langkah yang tepat, maka defisit anggaran dalam jangka panjang bisa diminimalisir. “Coba kalau inefisiensi itu diperbaiki, penyerapan anggaran dibuat lebih bagus, penghematan dilakukan, kuota BBM betul-betul ada pengaturannya. Kemudian konversi energi dari BBM ke gas. Kalau pemerintah mau kerja lebih keras sedikit, saya kira itu bisa dicapai. Inilah yang kita dorong,” jelas Tamsil.

Kalau pun hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan, lanjut Tamsil, maka bebankan saja pajak kendaraan yang tinggi. Misalnya harga mobil Rp125 juta, dinaikkan menjadi Rp150 juta. Kelebihan Rp25 jutanya digunakan untuk menambah subsidi BBM. Tiap tahun konsumsi mobil Indonesia sebanyak 1,6 juta unit dan lebih dari satu juta motor setahun. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, tujuan dari BLSM adalah mengurangi dampak dari kenaikan BBM terhadap masyarakat miskin. “Dampak dari kenaikan BBM itu akan menimbulkan dampak buat penduduk miskin ketika BBM itu dinaikkan, dia butuh waktu sekian lama. Nanti itu yang perlu kita bicarakan,” ungkap Menkeu.

Pukul rata

Tamsil mengakui bahwa pemerintah sudah mencoba melakukan penghematan anggaran dalam rangka mengurangi defisit anggaran. Penghematan mencapai Rp24 triliun untuk seluruh Kementerian/Lembaga. Tetapi rupanya pos-pos yang dihemat bisa mengurangi kinerja pemerintah. “Penghematan anggaran ini harus kita lihat, karena penghematan dari pemerintah ini pukul rata. Tidak melihat mana yang perlu dihemat mana yang tidak. Mana yang di dalamnya ada pemborosan, itu yang perku dihemat. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Misalnya, gaji Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), itu yang dipotong, kan kasihan. Akhirnya nanti tidak ada pengawasan yang baik. Ini menghambat kinerja. Yang bisa dipotong misalnya kegiatan sosialisasi, kegiatan diskusi, dinas, itu yang sepantasnya dipotong,” jelas Tamsil. [iqbal]

Related posts