PURT DPD Bantah Mainkan Proyek

Gedung DPD Di Daerah Ditender Terbuka

Jakarta--Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisukan ikut main proyek pembangunan gedung DPD di daerah. Namun semua itu dibantah pimpinan DPD. “Kami jamin tak ada satupun unsure pimpinan maupun anggota yang bermain dalam proyek ini. Proyek ini ditender secara terbuka. Lelangnya pun sesuai dengan Kepres 54/2010 diserahkan sepenuhnya pada pengguna anggaran,” kata Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)  DPD, Zul Bahri kepada wartawan di Jakarta,23/6.

Ditanyakan soal luas bangunan dan biaya, Zul Bahri menjelaskan sesuai fungsi Sekjen DPD sebagai kuasa pengguna anggaran pemerintah berkonsultasi dengan Kementrian PU. “Mereka yang menentukan bahwa setiap gedung DPD di daerah. Pagu anggarannya sekitar Rp 820 miliar yang artinya sekitar Rp24,2 miliar untuk tiap provinsi,” tegasnya.

Menyinggung kemungkinan lebih sewa ketimbang membangun, Zul Bahri mengatakan kalau menggunakan system pinjam pakai. Maka maksimum hanya bisa dipinjamkan selama 2 tahun. Sementara kalau sewa menurutnya adalah hal yang mubazir. “Kalau DPD diinginkan sebagai lembaga permanent, maka kita membutuhkan gedung permanen juga. Kalu sewa atau pinjam untuk sementara boleh lah, tapi kan tidak bisa selamanya,” kata Senator dari Kepri ini lagi.

Menjawab pertanyaan kemungkinan pemaksimalan penggunaan gedung itu, Zul Bahri menegaskan setiap anggota DPD hanya menggunakan gedung itu 1/3 dari kerja sepanjang tahunnya. Namun gedung itu tetap digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat karena ada secretariat yang bisa menerima aspirasi masyarakat. “Memang hanya digunakan 1/3 dari waktu kerja kita yaitu saat reses. namun itu bukan berarti kita tidak memanfaatkan gedung itu karena gedung itu nantinya akan diisi staf yang bisa menerima berbagai bentuk aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu dari informasi yang dikumpulkan wartawan terkait proyek-proyek itu, pendukung utaman rencana pembangunan gedung itu sendiri adalah Ketua DPD RI Irman Gusman dan Laode Ida. Mereka bersama anggota-anggota lain yang sepakat seperti Budi Doku dari Gorontalo, Asri Anas dari Sulawesi Selatan, Bahar Mitung dari Sulses memaksakan realisasi pembangunan gedung tersebut.Dari nama-nama itu Asri Anas disebut-sebut sebagai calo pembangunan, karena pemenang dari proyek perencanaan dikenal memiliki hubungan dengan Asri Anas.

Sementara Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD, yaitu Faroukh Muhammad dan beberapa anggota lainnya seperti Fery Tinggogoi dari Sulawesi Utara, Tony Tesar dari Papua dan Sarah Lerik dari NTT adalah anggota-anggota DPD yang dikenal menentang rencana pembangunan gedung itu.  PAP menilai pembangunan gedung ini tidak bisa dipetanggungjawabkan baik secara moral maupun politik.

Dari hasil rapat PAP diketahui bahwa alasan penolakan mereka adalah luas 2800 meter persegi sangat berlebihan untuk anggota DPD, sementara gedung perwakilan DPD di Sulawesi Utara yang luasnya hanya 750 meter persegi saja sudah dianggap cukup dan juga tidak digunakan sepenuhnya.Anggara sebesar Rp24 miliar lebih juga terlalu berlebihan dan kemahalan. Tingkat pemakaian gedung itu pun tidak akan intens.Isu yang berkembang proyek ini dimainkan oleh Irman Gusman dan La Ode Ida bersama dengan beberapa anggota DPD yang selama ini sudah kerap dikenal sebagai calo, seperti Asri Anas..**cahyo