NERACA

Jakarta– Untuk kesekian kalinya, PT Bank Sinarmas Tbk tahun ini tidak membagikan dividen pada kinerja tutup buku 2012. President Director Bank Sinarmas, Freenyan Liwang, mengatakan, alasan perseroan tidak membagikan dividen lantaran kebutuhan untuk ekspansi tahun ini cukup besar,”Tahun 2012 kita tidak akan bagikan dividen,”katanya di Jakarta, Senin (3/6).

Menurutnya, dana investasi yang dibutuhkan perseroan tahun ini untuk pengembangan kantor cabang, IT (Information technology) dan kerja sama sekitar Rp500 miliar hingga Rp1 triliun. Rencananya sampai akhir tahun pihaknya akan menambah 60 kantor cabang baru di berbagai wilayah.“Target kita akan menambah 60 kantor cabang baru menjadi 385 kantor cabang. Saat ini kantor cabang kita sudah mencapai 325,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, saat ini kebutuhan modal perseroan sudah cukup aman. Saat ini posisi rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan berada di level 20%, sehingga perseroan belum membutuhkan pendanaan kembali lewat right issue sebagai perusahaan terbuka.

Rencana right issue sendiri kemungkinan akan dilakukan perseroan tahun depan sebagai tahap awal dari rencana menaikan stasus dari Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II ke BUKU III. “Namun kita masih punya waktu sampai 2016. Saat ini modal kita sudah di posisi Rp2,5 triliun,” jelasnya.

Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tercatat diawal tahun 2013, sudah ada 4 4 emiten yang menyampaikan penundaan pembagian dividen untuk laporan keuangan 2012. Alasan menunda dividen, karena untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan melakukan ekspansi usaha serta penyelesaian kewajiban kepada kreditur.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito pernah bilang, emiten dihimbau untuk membagikan dividen kepada pemegang saham bila memperoleh keuntungan, “Dividen itu bergantung kebutuhan emiten kalau emiten itu masih rugi maka belum dapat membagikan dividen,\"katanya.

Dia juga menuturkan, pihaknya masih terus membahas untuk mewajibkan pembagian dividen. Hal itu dilakukan agar tidak bertentangan dengan Undang-undang. \"Itu yang masih harus dibahas karena menyangkut undang-undang apakah bertentangan atau tidak,\" paparnya. (bani)