Oleh : Tumpal Sihombing

Presiden Direktur BondRI

Ada yang mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga-harga secara umum dalam kurun waktu tertentu. Ada juga yang mendefinisikan inflasi sebagai “aksi taksasi tanpa basis legislasi.” Terlepas dari apapun definisinya, inflasi adalah musuh investasi terbesar yang berdampak pada penggerusan daya beli dana/uang yang masyarakat miliki.

Secara kontekstual, apabila harga BBM akan dinaikan dalam waktu dekat, laju inflasi akan menyusul naik secara signifikan. Hal ini akan memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Yang menjadi keuntungan klise dari kenaikan laju inflasi adalah memungkinkan terjadinya “price adjustment” di pasar, yang akan menghasilkan kondisi ekuilibrium baru terhadap supply dan demand agregat.

Selain itu, kenaikan harga dapat ditanggapi secara positif dalam bentuk optimisme pasar jika dan hanya jika tingkat pertumbuhan ekonomi domestik inline dengan perubahan harga yang terjadi. Lalu bagaimana dengan sisi kerugian dari inflasi?  Secara umum, inflasi lebih banyak memberikan disadvantage daripada advantage kepada perekonomian, yaitu: Kerugian Daya Saing. Artinya, jika inflasi di negara kita lebih tinggi dari inflasi di mancanegara, para eksportir kita akan kesulitan untuk menjual produk dalam negeri ke mancanegara, juga akan mengalami kesulitan bersaing dengan produk buatan asing di pasar sendiri.

Lalu muncul kondisi investasi tidak kondusif yang terjadi karena peningkatan laju inflasi sehingga akan menimbulkan ketidakpastian meningkat di masa depan. Konsekuensi logisnya, ketidakpastian ini membuat para pengusaha akan mengurangi niat investasi mereka di masa depan, di samping ada potensi hiperinflasi, yang terjadi bila rupiah kita juga mengalami pelemahan yang konsisten dalam ranah perdagangan internasional, dimana rupiah menjadi tidak atau kurang dipercaya oleh para pedagang dalam kegiatan transaksi.

Hal lainnya adalah muncul redistribusi pendapatan, yang secara umum para debitur diuntungkan dan para kreditur dirugikan jika real value dari utang itu sendiri mengalami penurunan. Namun dari ragam sisi negatif tersebut, secara kontekstual domestik, dampak inflasi yang terberat adalah potensi terjadinya fiscal drag, yaitu suatu kondisi dimana beban pajak progresif langsung akan mengalami peningkatan karena secara konsekuensi logis “money earnings” yang juga akan berpotensi naik.

Ini menyebabkan terjadinya migrasi wajib pajak dengan tingkat pendapatan tertentu ke level higher tax band (bracket).  Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menggaungkan aksi avoidance terhadap middle income trap, dengan pola pendekatan yang mengutamakan peningkatan kemakmuran melalui kenaikan pendapatan. Hal tersebut boleh jadi baik, namun akan lebih baik lagi jika ditinjau secara berimbang, dimana kenaikan progresif beban para wajib pajak (WP) juga dimasukkan dalam pola pendekatan tersebut.

Ini adalah suatu kondisi dalam makroekonomi dimana inflasi dan pertumbuhan pendapatan akan menyebabkan naiknya level bracket para WP ke dalam kategori yang lebih tinggi. Secara umum, fiscal drag berpotensi menurukan agregat demand dan merupakan suatu bentuk terapan kebijakan fiskal deflationary. Apakah kondisi ini yang secara on-purpose sedang diagendakan oleh para tim perumus kebijakan ekonomi kita? Kami menilai, apapun rumusan kebijakan yang sedang diupayakan oleh pemerintah terkait potensi inflasi, sebaiknya pilihan yang berdampak fiscal drag bukan menjadi salah satu skenario yang akan timbul.