Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam 1-2 bulan ke depan siap menghadapi beban berat  ekonomi yang ditanggungnya. Selain kebutuhan biaya untuk persiapan masuk sekolah, persiapan menyambut bulan Puasa dan Lebaran Idul Fitri, juga persiapan kenaikan harga barang-barang menyusul kenaikan harga BBM bersubsidi  (jika DPR setuju). Walhasil, tunjangan hari raya (THR) menjadi tidak berarti sama sekali, kecuali untuk menambal kekurangan biaya hidup akibat beban berat ekonomi tersebut.

Jelas, pemberlakuan harga baru BBM bersubsidi menjadi faktor pertama pemicu lonjakan harga barang dan jasa.  Faktor kedua, adalah momentum hari raya keagamaan. Pada pekan pertama Juli 2013, masyarakat bersiap-siap menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun ini jatuh pada 8-9 Agustus. Pengalaman menunjukkan bahwa THR dibagikan satu atau dua pekan sebelum lebaran, namun harga barang-barang sudah naik sejak pengumuman kenaikan BBM.  

Koreksi terhadap harga kebutuhan pokok yang terbentuk dari momentum seperti itu seringkali butuh periode lama atau berbulan-berbulan kemudian. Namun untuk sisa waktu 2013, khususnya setelah Idul Fitri, sangat kecil kemungkinan bagi terjadinya koreksi harga kebutuhan pokok. Pasalnya, masih ada beberapa faktor yang berisiko mengganggu kelancaran arus distribusi barang.

Faktor lainnya, adalah kelangkaan BBM bersubsidi akibat pencurian atau penyelundupan menjelang tahun politik 2014, yang diduga pencurian BBM bersubsidi itu terkait dengan pengumpulan dana untuk kegiatan Pemilu 2014.

Nah, jika  pihak berwenang tak bisa mencegah kemungkinan itu,  maka kelangkaan BBM dipastikan mengganggu distribusi barang. Kalau berlarut-larut, harga aneka barang pun pasti merangkak naik. Bila faktor ini dikombinasikan dengan perkembangan cuaca buruk yang sering terjadi menjelang akhir tahun, sangat kecil kemungkinan terjadinya koreksi harga kebutuhan pokok hingga akhir 2013.

Jadi, kita melihat langkah pemerintah  terlalu lama “berdiskusi” soal  isu kenaikan harga BBM bersubsidi. Padahal,  masyarakat sekarang dapat merasakan kondisi ini di tengah ada kepastian harga baru BBM bersubsidi bisa ditetapkan pemerintah, setelah DPR merespon  proposal dana kompensasi  bagi masyarakat miskin.  

Meski  dana kompensasi  dalam bentuk BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) itu bersifat populis, dalam praktiknya dapat menjadi  sumber ekses yang merugikan puluhan hingga ratusan juta orang. Pemerintah sebaiknya lebih fokus pada  ekses yang ditimbulkan oleh isu kenaikan harga BBM bersubsidi.

Terlalu mahal harga yang harus dibayar rakyat akibat ketidakpastian cukup memakan waktu lama. Ini disebabkan karena pemerintah lebih memprioritaskan lolosnya proposal dana kompensasi untuk melayani 15,5 juta keluarga, atau kelompok sasaran dari dana kompensasi itu.  Dalam proposal itu, pemerintah berniat memberikan BLSM,  menambah volume beras yang dibagikan kepada warga miskin (raskin), bantuan untuk keluarga harapan, dan bantuan kepada siswa dari keluarga miskin.

Lantas apa makna pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibangga-banggakan mencapai 6%? Setelah pemerintah memangkas subsidi BBM dan harga kebutuhan pokok meroket naik,  tampaknya bakal makin sulit bagi sebagian besar rakyat untuk memahami makna positif  terkait pertumbuhan ekonomi nasional yang konon tertinggi di ASEAN.