Pemerintah Serius Godog Pensiun Dini Sukarela

Jakarta---Pemerintah tampaknya serius dengan wacana pengurangan tenaga PNS melalui program pensun dini sukarela. Bahkan program pensiun dini itu akan ditawarakan dan diprioritaskan kepada pegawai yang dinilai tak produktif lagi. “Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai ini  dimungkinkan untuk kita tawarkan pensiun dini secara sukarela,” kata Menteri Keuangan Agus Marto kepada wartawan di Jakarta,23/6.

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri ini, opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Intinya, PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan bisa mengikuti program pensiun dini. Maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut. "Opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut. Tapi ternyata masih dibutuhkan. Maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan. Maka kita akan dukung program pensiun sukarela," tambahnya.

Lebih jauh kata Agus Marto,  system dan standar penilaian yang digunakan bukan semata-mata meminimalkan jumlah pegawai. Sehingga meskipun biaya pegawai besar, tapi seimbang dengan produktivitasnya.  "Term yang mau kita gunakan bukan soal semata penekanan biaya pegawai tapi lebih pada produktivitas pegawai.

Intinya, kata Agus, jumlah porsi pegawai yang seimbang bisa menyelesaikan volume pekerjaan yang sesuai banyaknya. “Jadi untuk pekerjaan yang sama bisa diselesaikan oleh pegawai dengan jumlah yang lebih sedikit akan membuat proroduktivitas pegawai meningkat, jadi secara umum kita harapkan pegawai di kemenkeu dapat meningkatkan produktivitasnya," imbuhnya.

Diakui juga Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, program pensiun dini Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperlukan untuk lebih mengembangkan infrasturuktur. "Saya pikir semua juga bersepakat, karena kita butuh anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur dan lain-lain," katanya.

Menurut Anny, saat ini anggaran pemerintah juga telah terpakai untuk membuat standard performance base, karena jika performance base-nya tidak bagus, maka perlu dilakukan kebijakan seperti training, dengan demikian performance-nya dapat meningkat. Hal tersebut, kata dia, yang membebani anggaran negara.  "Kita jadi terbebani dengan (training) SDM yang besar itu, menghabiskan uang negara itu tidak produktif dan itu salah, menyalahi performance, prinsipnya kan seperti itu, dan itu harus dibuka opsinya," tutur dia.

Dengan demikian, lanjut Anny, diperlukan opsi seperti pensiun dini untuk lebih merampingkan struktur PNS yang ada. "Kalau memang ada yang berniat pensiun dini yang lebih baik, kan struktur PNS menjadi lebih ramping," tegas dia.

Selain itu Anny mengungkapkan, pemerintah juga terbeban bukan hanya pada gaji PNS namun juga pada pembiayaan pensiun, tunjangan hari tua. Karenannya, untuk memperingan beban di APBN pensiun dini harus dilakukan. "Pada prinsipnya Kementerian Keuangan sudah setuju," tambahnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan,  PNS yang bersedia melakukan pensiun dini maka akan diberikan kompensasi. Akan tetapi sampai saat ini besaran kompensasi masih belum dapat diungkapkan.

"Itu harus diformulasikan kembali direview bagaimana, kan kalau di perusahaan juga ada semacam golden shake hand gitu ya, penggantian untuk dia tetap bisa untuk kegiatan lain dari dana yang dia dapat. Tapi itu perlu proses review bagaimana penghitungannya, itu nanti harus dilihat kembali," papar dia.

Terkait dengan kapan akan diberlakukannya aturan tersebut, dia menjelaskan harus dikoordinasikan dengan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). "Iya itu nanti kita cek kembali proses di peraturan di Men PAN-nya termasuk di legal-nya. kita harus persiapkan," tukas dia. **cahyo