Kenaikan Harga BBM di Minggu Ketiga Juni Dinilai Tidak Tepat

NERACA

Jakarta - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada minggu ketiga Juni dinilai tidak tepat. Kebijakan itu dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat. \"Tidak tepat karena mendekati bulan puasa, lebaran dan anak masuk sekolah,\" kata pengamat perminyakan Kurtubi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Jika pemerintah tetap menaikkan harga, Kurtubi menyakini akan muncul gejolak penolakan di lapangan. \"Rakya pasti akan tolak karena memberatkan, tak peduli akan ada iming-iming berupa kompensasi,\" tutur dia.

Kurtubi menilai pemerintah sebenarnya telah kehilangan momentum untuk menaikkan harga BBM. Waktu yang paling pas untuk menyesuaikan harga yaitu pada tahun lalu dan Maret 2013 karena angka inflasi rendah dan sedang memasuki masa panen. \"Momen bagis tidak dipakai pemerintah, diulur-ulur akhirnya mendekati Pemilu malah mau naikkin harga dengan syarat ada kompensasi,\" jelas dia.

Pemberian kompensasi ini justru sangat mencurigakan. Sebagian masyarakat menuding pemerintah merekayasa kenaikan harga BBM dan ingin mengambil keuntungan dari pemberian kompensasi. \"Jadi Kenaikan harganya ditunggangi kepentingan politik,\" jelas dia.

Untuk itu, Kurtubi menyarankan agar pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM subsidi. \"kenaikan harga ini ditunggu pemerintahan baru, atau setelah april 2014, berikan nanti pemerintah baru saja.

Kadin Setuju

Sebelumnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta tidak menyetujui rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bulan depan. Pasalnya, saat itu telah memasuki bulan Ramadhan.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengaku bulan depan sangat berdekatan dengan bulan Ramadhan dan biasanya pada bulan tersebut kebutuhan meningkat dan harga barang menjadi naik. \"Kalau Juni tidak pas karena dekat dengan lebaran, harga BBM saja nggak naik psikologis pasar bisa naik,\" ujar dia.

Sarman meminta pemerintah untuk segera memberikan kepastian jadi atau tidaknya langkah kenaikan harga BBM. Sebab, jika tidak dibiarkan maka expected inflation akan semakin membesar. \"Kita belum tahu karena pemerintah masih sering berubah. Sekarang harga-harga naik 15% gara-gara isu BBM naik lagi,\" tuturnya.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya tidak bergantung pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan kebijakan BBM. DPR yang sedang menghadapi masa reses atau libur saat ini menjadikan keputusan berlarut-larut.

\"Pilihan kedua abis lebaran karena daya beli mulai normal dan tidak ada lagi pembelian besar, momennya harus pas dan harus ketika saat daya beli masyarakat tinggi. Kalau Juni sangat riskan,\" kata dia.

Sementara itu, pengamat perminyakan Kurtubi menilai bahwa Presiden SBY selaku kepala negara yang memutuskan kebijakan BBM bersubsidi masih mencla-mencle. Pasalnya puluhan studi dan kajian tentang BBM bersubsidi telah disampaikan kepadanya, namun hingga kini Presiden masih belum tegas dalam memutuskan kenaikan harga BBM. \"Presiden masih mencla-mencle padahal puluhan studi dan kebijakan telah disampaikan. Tapi lagi-lagi SBY dan pemerintah tidak bisa memutuskan dengan tegas,\" ujarnya, pekan sebelumnya.

Kurtubi mengusulkan agar subsidi BBM dikurangi tapi tidak membebankan kepada masyarakat. Caranya adalah dengan mendiversifikasi energi dari BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas). \"Cara itu paling baik dan tidak membebankan ke masyarakat. Selain itu, harga gas juga tidak setinggi harga BBM karena dengan begitu, masyarakat miskin juga terlindungi,\" imbuhnya.

Ketua Lembaga Peneliti Kajian Ekonomi Indef, Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintah seharusnya tidak melemparkan wacana kebijakan kenaikan BBM kepada publik sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di dalam masyarakat. Beredarnya banyak berita tentang wacana kenaikan BBM ini memunculkan banyak persoalan dalam pembahasannya yang pro dan kontra.

“Pemerintah semestinya mematangkan terlebih dahulu konsep kenaikan BBM ini dan jangan melemparkan wacana kenaikan BBM kepada publik dan akhirnya akan membuat kebingungan,” ujarnya.

Enny menjelaskan, pelaku ekonomi dan lembaga konsumen menyerukan agar pemerintah segera mengumumkan sikap terkait wacana menaikkan harga BBM. Para pelaku usaha membutuhkan kepastian dalam kenaikan BBM ini sehingga akan bisa memberikan kepastian kepada pelaku usaha. “Kebijakan kenaikan BBM ini harus segera diputuskan, sudah berbulan-bulan masih dibahas dan sekarang saatnya untuk menaikkan BBM,” ujarnya.

Di mata Enny, pemerintah yang hanya memberikan wacana saja mengenai kenaikan BBM. Oleh karena itu, pemerintah harus mematangkan konsepnya terlebih dahulu sebelum melemparkan kepada publik.

BERITA TERKAIT

Pembatasan Transaksi Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi

      NERACA   Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi…

Mengapa Pemerintah Tidak Mendukung BPR?

Oleh: Eko B. Supriyanto, Pengamat Perbankan Siapa yang peduli dengan nasib bank perkreditan rakyat (BPR). Pemerintah? Tidak juga. Justru, kebijakan-kebijakan…

Pemerintah akan Bagikan Sertifikat Lahan Secara Masal pada Juni

  NERACA   Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menargetkan pembagian sertifikat lahan masyarakat…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Kemenperin Terus Pacu Industri Fesyen Muslim Nasional Jadi Kiblat Dunia

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih mengatakan industri busana muslim terus merangkak naik seiring…

Kemenperin: Batam Berpotensi Jadi Pusat Klaster Industri Elektronik

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mendorong Batam menjadi pusat pengembangan klaster industri elektronik yang bernilai tambah tinggi. Upaya ini untuk…

Tingkatkan Ekspor - Difasilitasi, 8 IKM Fesyen Ikut Pameran di Jepang

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya memperkenalkan keindahan budaya Indonesia di kancah internasional melalui pameran produk industri kecil dan…