NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) memasang target untuk penerapan Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) konsumsi BBM subsidi dengan sistem alat yang akan dipasang Radio Frequency Identification (RFID) akan tercapai pada 1 Juli 2014. Pemasangan alat tersebut akan dilakukan di seluruh SPBU dan di kendaraan pribadi di DKI Jakarta untuk pemasangan RFID pada nozel, serta pemasangan ring dan chip disetiap kendaraan roda empat. \"Pertengahan 2014 nanti, semua SPBU siap dipasang RFID reader. Saat ini baru 5 SPBU di Jakarta yang sudah terpasang full alat RFID tag pada nozel,\" kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, akhir pekan kemarin.

Menurut Ali, lima SPBU di Jakarta yang sudah memasang RFID itu antara lain SPBU di Jalan SPBU Abdul Muis, SPBU Pramuka, SPBU TB Simatupang, SPBU Marga Satwa, dan SPBU Saman Hudi. Terkait aturan teknis seperti batas maksimum pengisian BBM bersubsidi, Ali menjelaskan, bahwa pihaknya menyerahkan hal itu kepada pemerintah. \"Kami masih menunggu keputusan pemerintah,\" tambahnya.

Selain itu, Pertamina juga menargetkan batas deadline pemasangan RFID bagi pemilik kendaraan roda empat untuk Jakarta sampai batas waktu 1 Oktober 2013. Menurut dia,  pengaturan ini dilakukan pihaknya agar program Sistem Monitoring Pengendalain (SMP) Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dapat terlaksana dengan baik. \"Kita mulai operasional pemasangan RFID pada 1 Juli dan diberikan kesempatan sampai batas waktu tiga bulan harus sudah terpasang pada mobil. Karena itu, bagi masyarakat yang ingin mengisi BBM subsidi harus cepat didaftarkan,\" ucapnya.

Ali menjelaskan, nantinya dalam menjalankan program SMP, semua kendaraan pribadi perlu didaftarkan dalam tiap SPBU Pertamina. Sistem ini nanti bakal terintegrasi secara online dan terpantau realtime mengenai seberapa banyak jumlah pengisian yang dilakukan tiap kendaraan.

Ali melanjutkan, program ini sudah on the track berjalan dan telah dipasangkan di sejumlah kendaraan bermotor masyarakat. Awal Juli semua SPBU dan kendaraan bermotor di seluruh Jakarta diproyeksi telah terpasang sistem tersebut sehingga program SMP BBM subsidi dapat berjalan dengan baik.

Ali mengungkapkan, dari sebanyak 276 SPBU yang ada diseluruh DKI Jakarta siap memulai penerapan pemakaian RFID dan kini sedang dalam tahap kabeling. \"Bulan depan dipasang secara masif untuk seluruh DKI Jakarta di semua SPBU Jakarta, terminal dan tempat keramaian,\" tukasnya.

Anggota komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W. Yudha, menyambut langkah penghematan melalui sistim IT ini. Menurutnya, penghematan dengan sistim IT lebih efektif jika dibandingkan dengan cara konvensional yang selama ini telah dijalankan. \"Semua yang berbasis teknologi tingkat efektifitasnya lebih tinggi,\" ujarnya.

RFID merupakan teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk secara otomatis mengidentifikasi benda. Salah satunya dengan cara menyimpan nomor seri. RFID ini nantinya bakal dipasang di semua kendaraan roda empat pribadi. Dengan RFID, pengisian BBM akan terekam dan dapat diteruskan ke komputer.

Setiap transaksi pengisian BBM di SPBU akan terekam melalui RFID yang terpasang di kendaraan roda empat. Yang akan dicatat mulai dari nilai transaksi saat pengisian BBM, lokasi SPBU, hingga data konsumen. Identitas pelanggan sendiri sudah dimasukkan saat pemasangan RFID. \"Karena terekam di satu sistem jadi setiap pengisian BBM akan lebih terawasi,\" jelasnya.

Tak Mengurangi Subisidi

Sementara itu, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pengendalian konsumsi BBM subsidi dengan radio frequency identification tetap tak bisa mengurangi konsumsi dan beban subsidi terhadap APBN. Sebab, kebijakan itu dinilai hanya untuk memastikan jumlah kuota BBM subsidi tetap terjaga. \"Jika cuma mengandalkan RFID, itu kecil. Cara ini tak akan bisa mengurangi beban subsidi BBM,\" ujar Kepala BKF, Bambang Permadi Brodjonegoro.

Pengendalian BBM subsidi hanya bisa dengan cara kebijakan tegas. Misalnya kebijakan harga BBM subsidi, dan larangan tegas kendaraan pribadi untuk tidak mengonsumsi BBM subsidi. Kebijakan tegas ini, menurut Bambang, juga percuma jika cakupannya hanya Jakarta, melainkan cakupannya diperluas, seperti wilayah Jawa dan Bali. Pembatasan BBM subsidi untuk mobil pribadi akan berdampak cukup besar bagi penghematan. Pemerintah hanya butuh ketegasan.

Menurut Undang Undang APBN 2013, kuota BBM subsidi maksimal adalah 46 juta kilo liter.