Pengusaha Sawit Diminta Fokus ke Pasar Lokal - Kena Anti Dumping Uni Eropa

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menilai bahwa keputusan Uni Eropa yang memberikan bea masuk antidumping mencapai 9,6% untuk biofuel hasil olahan sawit Indonesia dinilai diskriminatif. Pasalnya kebijakan tersebut secara tidak langsung tidak menguntungkan bagi pengusaha sawit Indonesia. Untuk itu, ia meminta agar pengusaha sawit tanah air fokus untuk pasar lokal.

\"Kita yang jelas pasti akan terpengaruh dan turun.Penurunannya kita belum tau. Strategi kita, kita sudah menyampaikan kepada para pelaku dan kementerian lain. Langkah operasional segera, pertama adalah biofuel dalam negeri dibakar dalam negeri. Kita promosi penggunaan biofuel sawit dalam negeri. Kita punya pasar dari produk kita sendiri,\" ucap Bayu di Kantornya, Jakarta, akhir pekan kemarin.

Ia menerangkan dengan digunakannya biofuel di Indonesia maka akan mengurangi dana subsidi BBM yang belakangan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungannya, jika 10% solar bersubsidi diganti dengan biofuel atau sekitar 3,2 juta kiloliter maka akan mengurangi impor BBM mencapai US$2,4 miliar. Bahkan, kata dia, penghematan ini jauh lebih besar dibandingkan defisit anggaran tahun lalu yang mencapai US$1,7 miliar.

Selain meminta pengusaha fokus di pasar lokal, pemerintah juga meminta agar pengusaha menambah kapasitas simpan biofuel para produsen. Hal ini, menurut Bayu sangat penting. Ketika terjadi gejolak terhadap minyak sawit maka produsen bisa menyimpan dengan kapasitas yang banyak dan dalam waktu tertentu. \"Produsen biofuel menambah kapasitas simpan. Dua atau tiga tahun lalu penyimpanan produk CPO kita bisa dua bulan. Pada saat itu produksi kita kurang 20 juta ton. Sekarang produksi mencapai 26 - 27 juta ton. Harus ada kapasitas simpan yang besar untuk minimum menyimpan dua bulan juga. Ini menata industri biofuel Indonesia ke depan,\" tutupnya.

Uni Eropa saat ini sudah memutuskan menetapkan bea masuk anti dumping sementara untuk bio diesel atau biofuel sawit Indonesia sebesar 2,8-9,6% dan mulai berlaku pada Juli 2013. \"Kita akan merubah komposisi harga patokan ekspor kita menjadi lebih besar. Kita akan tetapkan HPI (Harga Pokok Indonesia) ini mulai Juni untuk berlaku bulan Juli. Kalau permendag sudah keluar baru nanti saya jelaskan berapa perbedaan harganya,\" jelas Bayu.

Bayu mengaku tidak khawatir dengan kebijakan Uni Eropa yang baru ini. Secara keseluruhan, ekspor biofuel Indonesia hanya 15-20% yang masuk ke Uni Eropa. \"Pasar kita itu India, Pakistan, China. Marketnya lebih mencerminkan itu,\" jelasnya.

Rasa kecewa juga diungkapkan Sekjen Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan. Ia mengatakan tidak hanya konsumen Uni Eropa yang merugi tidak mendapatan biodiesel dengan harga kompetitif, pengusaha biodisel Indonesia pun merugi dan kecewa dengan keputusan pemerintah UE tersebut. \"Kami sangat kecewa, dan tidak bisa menerima keputusan sementara pengenaan bea masuk. Namun begitu, kita akan ikuti proses sesuai prosedur seperti yang sampaikan Pak Bayu,\" katanya.

Menurut Paulus, keputusan tersebut jelas mempengaruhi ekspor pengusaha biodiesel Indonesia. \"Tentu ada perubahan yang lumayan besar,\" imbuh dia.

Penurunan ekspor terlihat dari kinerja empat bulan pertama 2013 yang menurun hingga 50%. Sebagai informasi, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa per tahun mencapai 1,5 juta ton. Paulus mengatakan setidaknya selama 4 bulan awal 2013 berkurang sekitar 200 ribu ton. \"Tentu produsen akan menyesuaikan permintaan. Tapi jelas ini akan berkurang,\" pungkas dia.

Diversifikasi Ekspor

Dikala Uni Eropa menerapkan bea masuk yang tinggi, Indonesia melakukan kerjasam dengan Pakistan dalam bidang minyak kelapas Sawit atau crude palm oil (CPO). Saat ini, pemerintah menargetkan realisasi kesepakatan perdagangan atau yang disebut Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Pakistan akan kelar pada kuartal III 2013.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami menjelaskan melalui perjanjian kerjasama dengan Pakistan ini, diharapkan ekspor khususnya komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) bisa tumbuh tinggi.

Ia menuturkan jika PTA terlaksana maka ekspor CPO Indonesia ke Pakistan diharapkan meningkat dari 400 ribu ton pada 2012, menjadi 2 juta ton per tahun. \"Kalau ini terjadi, ekspor CPO kita bisa meningkat dari tahun lalu, 400 ribu ton, tahun ini mereka butuh 2 juta ton per tahun,\" ujarnya.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) jika CPO Indonesia dihargai uS$ 700-US$ 800 per ton, maka ekspor akan meningkat sebesar US$ 1,6 miliar.

Related posts