NERACA

Jakarta – Pemerintah terkesan asal saja dalam pemotongan anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L). Sebaiknya pemerintah memangkas anggaran yang bersifat supporting seperti perjalanan dinas, bukan memotong anggaran yang bersifat program. Karena kalau anggaran program yang dipotong, malah akan berantakan semuanya.

“Pemerintah mengambil cara gampangnya saja. Pemotongan anggaran dilakukan secara flat. Semua di potong 10%. Seharusnya tidak dengan cara begitu,” jelas Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati kepada Neraca, Kamis (30/5).

Enny mengaku kecewa dengan kinerja pemerintah yang seakan-akan tidak peduli dengan rakyatnya. “Seharusnya pemerintah mengencangkan ikat pinggang, bukannya malah menambah kenaikan gaji  pegawai negeri sipil (PNS),” tegasnya.

Untuk itu, dia menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan efisiensi semaksimal mungkin dan tidak asal main potong anggaran. Karena anggaran yang penting untuk program pembangunan, akan lebih baik kalau tidak dipotong.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kemenko Kesejahteraan Rakyat, dan Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan telah sepakat bahwa pemerintah perlu mengetatkan ikat pinggang dengan melakukan penghematan anggaran belanja di seluruh K/L.

Jumlah anggaran yang dihemat sekira Rp24 triliun. Lima Kementerian yang mendapatkan pemotongan terbesar adalah Kementerian Pekerjaan UMUM (PU) sebesar Rp6,2 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp2,6 triliun, Kementerian Kesehatan sebesar Rp1,9 triliun, Kementerian ESDM sebesar Rp1,5 triliun, dan Kementerian Pertanian sebesar Rp1,4 triliun.

Menurut Anggota Komisi XI dari PDI-P Maruarar Sirait, penghematan anggaran kurang tepat jika dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya pembangunan. “Seperti PU, kita perlu membangun infrastruktur. Tapi kalau anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan dikurangi, kapan selesainya? Apalagi pembangunan infrastruktur di pedesaan,” ujarnya, kemarin.

Maruarar mengatakan, belanja pegawai itu masih bisa dikurangi. “Perjalanan dinas saja yang dikurangi. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengatakan bahwa perjalanan dinas itu bisa Rp20 triliun. Dalam laporan audit BPK, terdapat pemborosan sebesar 40% atau Rp8 triliun,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, penghematan seharusnya dilakukan dari pembangunan gedung perkantoran. “Tentu ada yang bisa ditunda. Kan banyak gedung-gedung yang tidak terpakai atau lebih besar dari kebutuhan,” ujar dia.

Dengan pemotongan belanja pegawai, tendas Maruarar, pembangunan gedung pemerintahan, dan hal-hal semacam itu, bisa saja mencapai angka penghematan yang diajukan pemerintah, yaitu sebesar Rp24 triliun untuk seluruh K/L. “Pelayanan publik janganlah dihemat. Pendidikan, kesehatan, dan PU itu penting sekali, jangan sembarangan dipotong,” tukas dia.

Dia juga mengkritisi penerimaan pemerintah yang sebetulnya bisa digenjot dengan lebih kencang lagi. “Tingkatkan penerimaan negara. BK (Bea Keluar) atau royalti bisa ditingkatkan. Seperti IUP (Izin Usaha Pertambangan) itu bisa ditingkatkan dari 3% menjadi 10%,” tandasnya.

Jika penerimaan meningkat, pemerintah tidak perlu terlalu pusing memikirkan dari mana menambal defisit anggaran agar tidak lebih dari 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, Sri Adiningsih, Pengamat Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) menganggap, pengurangan anggaran yang dilakukan beberapa kementerian salah sasaran. \"Salah sasaran yang sudah mereka lakukan, karena bukannya berhemat untuk yang sifatnya konsumtif tetapi justru yang dihemat yang bersifat investasi,” ujar dia.

Menurut dia, penghematan yang dilakukan harusnya untuk hal-hal atau kegiatan yang bersifat ceremony seperti perjalanan dinas yang kurang perlu, melakukan rapat di luar lalu dekorasi gedung. \"Hal-hal yang dilakukan seperti itu justru tidak akan berdampak pada ekonomi kita. Seperti perjalanan dinas Presiden yang membawa serta merta menteri-menterinya, ini kan sifatnya konsumtif\", ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa dalam masalah seperti ini, seharusnya DPR bisa menjalankan fungsi kontrolnya. \"Selain Bappenas dan Menteri Keuangan, DPR harus mengawasi dengan bijak. Dalam perencanaan dan pembuatan anggaran Dinas atau Kementerian terkait seharusnya berkonsultasi dengan pihak tersebut. Agar didapatkan dana yang memang akan dipergunakan untuk hal-hal bersifat investasi seperti pelatihan untuk masyarakat, perbaikan infrastruktur dan pendidikan,” jelas dia.

Jika hal ini terus dibiarkan, menurut dia, perekonomian Indonesia akan terhambat. iwan/iqbal/nurul