NERACA

Lombok Tengah - Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indra Sakti menyebutkan bahwa anggaran di KKP mengalami pemotongan sebesar Rp 479,11 miliar pada anggaran 2013. Akan tetapi, dengan pemotongan anggaran ini tidak membuat kinerja dari KKP menjadi menurun.

\"Pagu anggaran 2013 KKP mencapai Rp7,07 triliun. Dengan adanya penghematan anggaran oleh Kementerian Lembaga, anggaran KKP dipangkas mencapai Rp479,1 miliar atau 6,89%. Walaupun dipotong, tetapi kinerja kami akan terus ditingkatkan,\" ujar Indra ketika ditemui dalam kunjungan kerja di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (30/5).

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa direktorat di KKP yang mengalami pemotongan cukup besar seperti di Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang masing-masing mengalami pemotongan sebesar 9,73%. \"Selain itu, pemangkasannya relatif kecil. Karena kami sangat menghindari pemangkasan di Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP),\" tambahnya.

Indra beralasan pada anggaran PSDKP sebagian besar untuk pembelian solar bagi kapal-kapal patroli yang berjaga di perairan Indonesia. \"Kalau anggaran untuk beli solarnya dipotong, maka bisa-bisa kapal patroli tidak akan bisa berjaga-jaga. Kalau sudah begitu, akan semakin banyak illegal fishing karena minimnya pengawasan,\" imbuhnya.

Akibat pemotongan anggaran, ada beberapa program yang telah direncanakan akan berkurang. Program-program tersebut antara lain, pembangunan 19 pelabuhan perikanan pantai maupun pendaratan ikan, pengurangan volume pembangunan kapal inka mina di atas 30 gross ton, pengurangan volume bantuan sarana benih kepada masyarakat, pengurangan volume pabrik es di pelabuhan perikanan samudera di Kendari dan pengurangan volume paket riset dan penelitian.

Masyarakat Miskin

Wakil Ketua komisi IV DPR Firman Subagio menyebutkan pemotongan anggaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat ironi. Pasalnya, sebagian besar program dari Kementerian dan Lembaga (KL) ditujukan pada masyarakat miskin. \"Ini sangat ironi anggaran rakyat miskin di KKP dikurangi dan sangat ironi saat masyarakat miskin hanya diberi instan seperti BLSM,\" ungkap Firman beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, KKP membutuhkan dana besar untuk pengentasan kemiskinan masyarakat nelayan sehingga menurutnya pemotongan anggaran sebesar 6,79% tersebut sangat tidak pantas. Firman meminta agar dirjen KL dan sekjen yang mewakili komisi IV berkoordinasi dalam rapat besar badan anggaran untuk memperjuangan anggaran KL untuk tidak dilakukan pemotongan.

\"Kementerian kami usulkan antara sekjen yang mewakili dalam rapat banggar besar, bisa berkoordinasi dengan badan anggaran komisi IV agar kalau bisa KKP ini jangan dikurang, sebab disitulah tempatnya orang miskin di petanian dan perikanan,\" tutur dia.

Dia menekankan, agar banggar yang mewakili komisi IV dan pihak Kementerian Kelautan sama-sama berjuang agar tidak terjadi pemotongan dan mendapat konpensasi yang lebih besar jika BBM dinaikkan. \"Harus berjuang bersama kalau bisa jangan dikurangi, malah kompensasainya harus ditambah Rp23,915 triliun dari BBM,\" timpalnya.

Sementara anggota Komisi IV dari Fraksi PKB Ibnu Multazam meminta agar menteri Kelautan dan Perikanan tidak bekerja lewat intruksi saja tetapi harus menggunakan akal sehat untuk kesejahteraan masyarakat. \"Saya harap saudara menteri tidak bekerja karena instruksi saja, tetali lebih kepada akal sehat untuk mensejahterakan rakyat,\" tuturnya.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim meminta agar tingkat keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program harus bisa diakses seluas-luasnya oleh masyarakat nelayan.

Ia memaparkan untuk program jangka pendek, KKP harus membenahi upaya pelemahan nelayan tradisional dengan mengevaluasi kebijakan intra dan antar kementerian yang bertubrukan. \"Misalnya Perpres No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan regulasi mengenai pertambangan di wilayah pesisir yang bertentangan dengan Pasal 35 UU No 27/2007,\" kata Sekjen Kiara.

Abdul Halim juga menginginkan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) agar lebih menyejahterakan nelayan, serta pemberian kartu nelayan yang multifungsi. Selain itu, ujar dia, Dirjen Perikanan Tangkap KKP yang baru harus merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 30/2012 yang membolehkan transhipment (pengalihan muatan kapal di tengah laut) bagi kapal berbobot minimal 1.000 GT yang muatannya dapat diangkut langsung ke luar negeri.