Perajin Cor Non Logam Terancam Bangkrut

NERACA

Sukabumi - Sejumlah pelaku usaha industri cor non logam (Non Ferro) di Kabupaten Sukabumi, terancam bangkrut. Indikasi itu terlihat dari sekitar 120 industri yang ada, kini hanya bertahan sebanyak kurang lebih 20.

Menurut Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sukaumi, H Jajat, penyebab utama melempemnya usaha tersebut, diakibatkan rendahnya orderan yang diterima perajin dan akibat perdagangan bebas.

Dimana, kata Jajat, produk luar khususnya China selain memiliki kuantitas, dari segi harga tegolong murah, “ Semenjak perdagangan bebas diterapkan di Indonesia, kerajinan industry logam non ferro khusunya mulai melempem. Produk China misalnya, mereka bisa menyediakan harga murah dibandingkan harga perajin lokal” sebut Jajat, didampingi Kasi Industri Logam, Aep, kemarin.

Sebelumnya, imbuh Aep, perajin non ferro hanya mengandalkan pesanan dari PLN dan PT KA,dan PU. Kini ketiga lembaga pemerintah itu, sudah mulai melirik produk asing, dengan kualitas dan kuantitas serta harga murah. Sehingga pelaku industry khususnya yang berada dsi Kabupaten Sukabumi, kehilangan objek.

Para pelaku indsutri ini, untuk mempertahankan usahanya terpaksa menciptakan kreasi sendiri. Bagi yang masih memiliki modal, lebih dominan membuat aksesorir kendaraan roda dua dan roda empat. “ Kalau tidak, sudah lama mereka gulung tikar” tandasnya.

Sebagai Pembina pelaku industri, diharapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian membuat terobosan baru dengan melibatkan industry kecil local sebagai mitra perusahaan, khususnya yang bergerak dalam pembuatan produk non ferro.

Pelaku industri Kabupaten Sukabumi, terang Aep, memiliki kemampuan dalam pembuatan jenis kerajinan logam. Hanya saja, ungkap dia, para perajin ini belum memiliki sertifikat dan standar ISO,

“Semua produk otomotif, dan peralatan pertanian dan lainnya, mampu di kerjakan oleh perjin kita. Hanya saja mereka tidak bisa menjadi mitra bagi perusahaan kecil karena keterbatasan administrasi seperti sertifikat, dan kebutuhan standar yang ditentukan oleh regulasi internasional” terang dia.

Related posts