NERACA

Bandung - Kepala Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah menyatakan hingga per 23 Juni 2011, jumlah total paket yang dilelangkan mencapai 1.363 buah atau melonjak hingga 30 persen lebih bila dibandingkan 31 Mei 2011, dimana paket lelang yang masuk saat itu sekitar 1.028 buah senilai Rp 1,7 triliun.

Sementara sampai pecan ini, ungkap Ika Mardiah,  nilai lelang  yang masuk sudah menembus angka Rp 2 trilun lebih atau tepatnya sekitar Rp 2.072.600.070.506. Dari jumlah tersebut sebanyak 675 paket telah selesai atau sudah diumumkan pemenangnya. Jumlah paket tersebut merupakan yang terbesar secara Nasional.

"Jumlah tersebut jauh meningkat tajam. Jika akhir Mei hanya Rp 1,7 triliun. Maka dalam kurun waktu 3 minggu sudah menembus angka Rp 2 triliun. Hal ini menunjukan kinerja LPSE Jabar cukup baik. Dam semua itu berkat dukungan semua pihak. Khususnya keseriusan Pak Gubernur yang terus menerus memberi dukungan penuh,” tegas Ika kepada Neraca di Gedung Balai LPSE Jabar, Bandung, Kamis (23/6) pagi.

Apalagi LPSE Jabar, imbuh Ika,  sudah mendapat pengakuan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupa penghargaan sebagai LPSE dengan lelang terbesar Nasional.

Lebih lanjut Ika menjelaskan dari jumlah paket yang masuk nilai pagu keseluruhan mencapai Rp. 2,07 triliun. Dari jumlah nilai tersebut pagu selesai sebesar Rp.1,13 triliun. Sementara nilai penawaran mencapai Rp. 919 miliar lebih dan sisa tender sebesar Rp 213 miliar atau tersisa 18,86%.

Ika memprediksi diperkirakan jumlah paket terus meningkat, mengingat ULP Provinsi Jawa Barat sendiri masih akan melelangkan paket pekerjaannya, ditambah paket lelang yang berasal dari instansi vertikal dan 22 kabupaten/kota.

“Jumlah rekanan yang sudah bergabung mencapai 8098,” ujarnya.

Sementara itu sejumlah rekanan atau pengusaha jasa konstruksi dan pengadaan/perdagangan yang mengikuti lelang secara elektronik tersebut menyatakan, keberadaan LPSE di Jabar itu sangat membantu, khususnya dalam hal pengadministrasian pelelangan. Dibanding secara konvesional, LPSE ada manfaatnya seperti efektif dan tertib.

Namun dia mengakui, bahwa LPSE dilksanakan dalam upaya menghilangkan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) masih dipertanyakan. “Kalau masalah itu, kami rasa belum sepenuhnya terlaksana. Masih ada saja…Tergantung orangnya sih,”papar seorang pimpinan perusahaan jasa konstruksi di Cianjur kepada Neraca, ketika dimintai komentarnya tentang keberadaan LPSE di Jawa Barat selama ini dan manfaatnya bagi para pengusaha.