Kementan Pangkas Anggaran, Ancam Swasembada Pangan 2014

Kamis, 30/05/2013

NERACA

Jakarta - Rencana pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,442 triliun di Kementerian Pertanian (Kementan) mendulang kritikan dari para anggota Komisi IV DPR RI. Langkah penghematan yang ditempuh untuk mengikuti rencana pemerintah menjaga anggaran sebelum kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi ini dinilai mengganggu atau mengancam target swasembada pangan tahun 2014.

Anggota Komisi IV DPR RI, Hardi Soesilo menilai mengatakan langkah Kementan memangkas belanja modal seperti cetak baru sawah, pembibitan, dan pembangunan irigasi, akan merugikan petani. Menurutnya, langkah ini bakal membuat masyarakat yang bekerja di sektor agraris merasa tidak mendapat jaminan berusaha.

"Petani itu menanyakan kalau kesejahteraan mereka tidak terjamin, mereka juga enggan menanam sesuatu. Jadinya saya pikir jangan bantuan sosial dikurangi. Jika anggaran dipotong, bagaimana mungkin bisa swasembada pangan tercapai," katanya di dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Rabu (29/05).

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR lainnya yaitu Viva Yoga Mauladi menuding penghematan ini tidak akan mengurangi beban negara. Bahkan, imbas buruk bakal lebih besar karena masalah utamanya adalah kenaikan bahan bakar. Sektor pertanian ini akan turut terkena dampak kenaikan harga BBM, khususnya solar yang banyak digunakan untuk mesin giling, traktor, dan truk untuk distribusi hasil panen.

Menurutnya, dibandingkan mengutak-atik anggaran, Mentan Suswono diingatkan untuk segera menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) komoditas penting seperti padi, tebu, dan kedelai.

"Jika Juni BBM dinaikkan, apakah pak menteri sudah menyiapkan HPP. Kenaikan solar Rp 1.000 per liter saja, ini berpengaruh pada buruh tani giling di lapangan. Petani tebu juga menunggu HPP, belum lagi HPP kedelai, dan yang lainnya pasti akan berdampak seluruhnya," ungkapnya.

Namun, di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI Honing Sanny menilai Kementan tidak salah, karena penghematan adalah instruksi pemerintah pusat. Dia cenderung menyalahkan kebijakan APBN yang tidak konsisten karena bisa diubah sewaktu-waktu.

"Seharusnya menyusun anggaran itu bagaimana nantinya, sangat disayangkan pemerintah tidak bisa memprediksi bahkan lima bulan ke depan, bagaimana bisa kita swasembada pangan," tandasnya.

Perlu diketahui, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR ini, Kementan melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 1,442 triliun sebagai upaya tindak lanjut Kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun 2013.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan dengan penghematan anggaran tersebut maka pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2013 yang semula Rp 17,86 triliun berubah menjadi Rp 16,42 triliun. Secara total, Kementan memangkas 8,2% anggarannya pada tahun ini. Penghematan anggaran ini merupakan dukungan terhadap kebijakan penghematan nasional sebesar Rp 24,6 triliun yang diambil pemerintah guna mengantisipasi defisit APBN Tahun Anggaran 2013 yang semula ditargetkan hanya 1,65% menjadi lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Penghematan anggaran akan dilakukan pada masing-masing eselon I lingkup Kementerian Pertanian," katanya.

Menurut Suswono, penghematan anggaran terbesar secara berturut-turut terjadi pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, kemudian Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Peternakan, sedangkan yang terkecil terjadi pada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal.

Suswono mengakui pos-pos yang paling banyak dipangkas anggarannya adalah belanja barang non-operasional dan perjalanan dinas. Namun, beberapa pos belanja strategis turut dipotong. Semisal, program peningkatan produktivitas lahan padi, cetak sawah baru, bantuan benih kopi ke daerah, serta pengembangan kawasan sentra buah-buahan.

"Meskipun sudah diupayakan, namun dalam rangka penghematan nasional tidak dapat dihindari dengan memangkas pelaksanaan program operasional. Bukan dihentikan, tetapi ditunda sampai anggaran memungkinkan," ujarnya.

Namun, dia menjamin pemotongan anggaran operasional tidak mengganggu target produksi pertanian nasional. Dia mencontohkan, pemangkasan dana peningkatan produktivitas lahan padi dilakukan pada kawasan binaan yang sudah bisa dilepas.

"Penghematan untuk lahan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) jagung, padi, dan kedelai difokuskan pada area pemantapan yang produktivitasnya sudah tinggi, sehingga target produksi padi, jagung, dan kedelai nasional tetap aman," jelasnya.

Suswono pun menjelaskan pos strategis lain yang dananya disunat adalah Direktorat Jenderal Hortikultura dan Peternakan. Dia mengakui menyunat anggaran itu bisa menimbulkan kekhawatiran, apalagi harga daging sapi, buah, dan sayur masih tinggi. Namun, dirinya menegaskan, selain mengakali sasaran dana operasional supaya tidak merugikan masyarakat, pihaknya menempuh strategi lain yaitu mengurangi unit cost kegiatan.

"Pemangkasan di level satuan harga. Jadi misalnya areal tebu yang mendapat bantuan operasional berkurang tapi tidak akan berpengaruh pada capaian produksi. Demikian pula kelompok peternak tidak berkurang, tapi unit kegiatan yang kita kurangi," paparnya.