NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang masih mengenakan bea masuk alat kesehatan yang cukup tinggi. Akibatnya, biaya kesehatan yang harus dibayarkan masyarakat menjadi makin mahal. Di sisi lain, pemerintah justru tengah bersiap membangun jaminan sosial lewat Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan pada 2014.

\"Parahnya lagi, impor untuk alat-alat kesehatan masih dikenakan pajak pertambahan nilai barang mewah (PPNBM),\" kata Wakil Ketua Komite Tetap Kebijaksanaan Kesehatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Herkutanto, di Jakarta, Rabu, (29/5).

Kadin menilai bea masuk seharusnya menjadi instrumen restriksi untuk melindungi barang yang bisa diproduksi di dalam negeri dari impor. Namun, kenyataannya, Indonesia hingga kini belum bisa memproduksi sendiri alat-alat kesehatan canggih di dalam negeri. Langkah impor pun tak bisa dihindari.

Kalaupun bisa diproduksi di dalam negeri, Herkuntanto mengatakan pemerintah belum memberikan insentif untuk bahan baku pembuatan alat kesehatan tersebut. Herkutanto menjelaskan, dengan besarnya pajak yang dikenakan pada alat-alat kesehatan, biaya operasional penyelenggara kesehatan pada akhirnya menjadi terlampau tinggi.\"Yang mereka terima lebih sedikit dari yang riil dikeluarkan. Kalau kita lihat costnya, komponen yang lebih besar ada pada investasi alat-alat canggih. Kalau untuk penyakit sederhana tidak terlalu mahal karena tidak menggunakan alat canggih. Tapi kalau sampai masuk ICU bisa lebih dari Rp 15 juta,\" lanjut Herkutanto.

Dia menegaskan, Kadin kini tengah mendesak Menteri Keuangan untuk menghapuskan bea masuk alat-alat kesehatan. \"Kita bisa bersama-sama menekan Menkeu bagaimana menangani ini, acces to health care,\" tegas Herkutanto.

Tantangan Global

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan, James T. Riady mengatakan dalam rangka persiapan menghadapi tantangan ekonomi global, seperti ASEAN Economic Community 2015, maka pemerintah Indonesia harus melakukan pembenahan kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten agar mampu berdaya saing.

 “SDM dikatakan berkualitas, jika aspek kesehatannnya juga baik. Sementara saat ini kondisi layanan kesehatan masyarakat masih banyak yang perlu dibenahi, tentu ini berpengaruh pada kualitas sumber daya manusianya,” tuturnya.

James mengatakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tidak dapat terlepas dari kualitas tenaga kesehatan, khususnya dokter dan enaga profesional lainnya serta kualitas alat kesehatannya.“Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja kesehatan khususnya dokter spesialis masih terbatas dan belum merata disemua daerah, selain itu ketersediaan alat kesehatan canggih juga masih sangat terbatas,” ujarnya.

Menurutnya untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang kesehatan diperlukan terobosan-terobosan dalam pendidikan bidang kesehatan, yakni kemudahan pendidikan, pelatihan dan praktek kerja yang cukup untuk meningkakan keterampilan skill.

Namun demikian, akibat keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan bidang kesehatan, menyebabkan pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan menjadi sangat terbatas.“Sebagai contoh, mahalnya bea masuk alat kesehatan membuat praktek kerja dokter menjadi jarang, sehingga menyebabkan keterampilan para dokter kurang terasah.  Di sisi lain, tingginya bea masuk alat kesehatan membuat biaya kesehatan semakin mahal, apalagi di tengah tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka BPJS,” tuturnya.

Maka, lanjutnya, Kadin meminta Kementerian Perdagangan membuka kran impor alat-alat kesehatan selebar-lebarnya, dengan cara mencabut tarif bea masuk barang mewah untuk peralatan kesehatan tersebut.

Bisnis Tumbuh

Pertumbuhan pasar alat kesehatan (alkes) domestik ternyata sejalan dengan pertumbuhan bisnis obat. Pebisnis farmasi menyatakan, pasar alat kesehatan di tahun 2012 naik 5% menjadi Rp 7 triliun dibanding tahun 2011.

Direktur Keuangan PT Kalbe Farma Tbk (KAEF), Vidjongtius, sebelumnya memaparkan, pertumbuhan bisnis alat kesehatan terus menunjukkan kurva positif. Vidjongtius yakin nilai pasar alat kesehatan tahun 2014 bisa naik menjadi Rp 10 triliun - Rp 15 triliun.

Kenaikan pasar itu karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) mulai beroperasi. Selain itu, belakangan ini mulai bermunculan sejumlah rumah sakit  baru. Melihat peluang bisnis ini, Kalbe berani memasang target pendapatan hingga 20% di tahun ini.