Kartu Jakarta Sehat

Kamis, 30/05/2013

Oleh: Kencana Sari, SKM, MPH

Peneliti dari Balitbang Kementerian Kesehatan

Mundurnya beberapa rumah sakit dari implementasi Kartu Jakarta Sehat tidak lah terlalu mengejutkan. Melalui fasilitas Kartu Jakarta Sehat, pemerintah provinsi DKI memang berusaha memenuhi hak semua orang agar tetap terjaga kualitas hidupnya. Pelayanan kesehatan untuk semua – Universal Health Coverage (UHC) - yang menjadi konsep lahirnya KSJ adalah salah satu hal untuk mengatasi kesenjangan. Tapi sehat untuk semua bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Bahkan jauh lebih sulit jika konsep sehat untuk semua adalah menyehatkan mereka yang sudah terlanjur sakit.

Tentu saja, kita perlu mengapresiasi hadirnya KJS sebagai hasil kerja keras melalui berbagai macam pertimbangan dan lobi ke berbagai pihak. Selanjutnya masih harus melewati batuan dan jalan terjal memang untuk mencapai ke puncak bukit. Dalam pelayanan KJS, Pemprov DKI Jakarta memberikan secara cuma-cuma untuk rawat jalan, rawat jalan tingkat lanjut dengan rujukan dari puskesmas, rawat inap.

Layanan kesehatan untuk semua tanpa khawatir akan beban biaya setelahnya, itu memang yang dinanti masyarakat. Tapi memang dibutuhkan pemikiran yang matang tentang bagaimana sistem ini akan berjalan.

Penerapan UHC bukannya tanpa implikasi. Beban kerja melonjak, rumah sakitpun kewalahan. Seperti halnya pasar kaget, masyarakat berbondong-bondong datang dan mau “belanja”. Bisa karena antusiasme membuncah, bisa juga karena memang beban penyakit masyarakat DKI yang tinggi dan bervariasi. Di sini peran gate-keeper menjadi penting. Mereka yang akan berobat ke rumah sakit harus terlebih dahulu ‘disaring’ sesuai dengan jenis dan keparahan penyakit. Jika memang gate-keeper adalah Puskesmas, maka kesiapan Puskesmas perlu diperhatikan. Rangkaiannya menjadi panjang, tapi tak terelakan jika mau berjalan lancar.

Lalu apa prediksi masa depan. Sebagai proxy, hasil Riset Kesehatan Dasar 2010 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, jumlah balita gemuk di Jakarta paling tinggi se-Indonesia, yaitu 19.6%, jauh diatas angka nasional 14%. Pada anak usia 6-12 tahun, 12.8% berstatus gizi gemuk dan 23.9% berstatus gizi pendek dan sangat pendek.

Masalahnya mereka yang gemuk saat anak-anak dan tetap gemuk hingga dewasa berisiko lebih untuk terserang berbagai penyakit degeneratife nantinya. Jangan salah. Mereka yang pendek juga lebih berisiko untuk terserang penyakit kronis dibanding mereka berbadan minimal normal. Terbayang apa yang mungkin terjadi 20 tahun kemudian jika masalah ini tidak diatasi dan dicegah.

Itu hanya dari satu sisi risiko penyakit. Belum lagi banyak risiko yang lain. Alokasi biaya yang diperlukan akanlah terus meningkat lepas dari jumlah penduduk yang juga bertambah. Belum lagi perubahan struktur penduduk dimasa datang yang memungkinkan kenaikan jumlah lansia seiring dengan membaiknya tingkat sosial ekonomi dan berbagai sisi kehidupan.

Tentu saja program KJS tidak membuat masyarakat lama-kelamaan dijamin sehat, tanpa ada pencegahan agar tidak menjadi sakit. Jika hanya berbasis kuratif maka lebih cocok disebut Kartu Jakarta Sakit. Kiranya pemerintah juga memikirkan konsep sehat dari sisi pencegahan munculnya penyakit, tidak hanya penyembuhan penyakit semata.