Indonesia Harus Lawan Aksi "Balas Dendam" China

BUNTUT PEMBATASAN IMPOR HORTIKULTURA

Rabu, 29/05/2013

Jakarta – Kebijakan pemerintah membatasi impor produk hortikultura (buah dan sayuran) rupanya berbuntut panjang. Setelah Amerika Serikat (AS) memprotes keras kebijakan tersebut, kini giliran China melakukan aksi “balas dendam” dengan menolak manggis dan salak asal Indonesia masuk ke pasar Negeri Tirai Bambu. Nyaris tanpa dalil ilmiah, China menuding manggis dari Indonesia mengandung logam berat dan organisme penyakit tanaman (OPT).

NERACA

Karena itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mendesak pemerintah Indonesia untuk melawan aksi “balas dendam” yang dilakukan otoritas perdagangan China tersebut. “Harus kita lawan, karena tujuan dari pengetatan impor produk hortikultura ini untuk kepentingan dalam negeri juga. Itu merupakan intrik-intrik dagang dari China, untuk membalas. Jadi harus kita lawan. Kita buktikan kita mampu dan tidak bersalah," tegas Sofjan saat dihubungi Neraca, Selasa (28/5).

Sofjan menegaskan kalau dirinya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mengatur pelabuhan tertentu untuk masuknya produk impor hortikultura. “Peraturan baru itu kan tujuannnya memang untuk membantu petani-petani dalam negeri kita, untuk produk buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain. Saya pikir pengusaha-pengusaha itu harus melihat pemerintah, itu keuntungannya apa," ujarnya.

Senada dengan pandangan Sofjan, pengamat ekonomi dari Indef yang juga Guru Besar FE Univ. Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, bahwa kalau memang sikap China, AS, atau negara lainnya sudah dianggap merugikan ekspor, maka pemerintah Indonesia harus menerapkan asas resiprokal terhadap mereka. "Untuk itu bisa dilakukan "pembalasan". Maksudnya jangan sampai barang mereka banyak masuk sini, tapi barang kita dilarang masuk sana. Kalau soal kualitas, barang China itu juga sebenarnya juga tidak terlalu berkualitas bagus, misalnya kita lihat di produk mainan anak atau peralatan rumah tangga," katanya.

Di mata Erani, Indonesia terkadang memang terlalu lembek atau mudah didikte oleh negara asing yang jadi tujuan ekspor. "Kita harusnya berani mengambil sikap. Jangan mau dipermainkan, kita harus mengambil posisi setara. Karena adanya aturan pembatasan impor holtikultura itu memang untuk kepentingan para petani di dalam negeri juga. Kalau soal perbaikan kualitas barang ekspor itu memang menjadi PR kita bersama ke depannya," tegasnya.

Secara terpisah, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan bahwa pemerintah harus tetap istiqomah dengan aturan yang telah dibuat. “Pasti ada problem untuk membuat kita swasembada hortikultura, ya harus istiqomah. Sekarang, sebaiknya dipikirkan bagaimana untuk fokus terus menggenjot produktivitas hortikultura,” kata Enny terkait kemungkinan pemerintah merevisi aturan pembatasan impor hortikultura.

Dalam perdagangan hortikultura, lanjut Enny, Indonesia sampai sejauh ini masih defisit. Impor hortikultura lebih banyak daripada ekspornya. Oleh karena itu, kalau memang harus kuat-kuatan, Indonesia jangan kalah. “Pemerintah harus konsisten untuk memacu petani kita. Lambat laun kalau konsisten, ini akan jadi panduan untuk petani menanam. Tapi kalau ini sudah diancam, berubah lagi. Petani kalau harganya anjlok lagi, dia rugi, lantas patah arang. Seperti kasus kedelai, jagung, dan sapi. Jangan juga, karena berharap devisa dari ekspor, lalu mengalah, ya sudah selesai,” jelas Enny.

Lebih jauh Enny menjelaskan, serangan terhadap kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia bakal terus berlanjut. Sama seperti beberapa produk ekspor Indonesia lainnya seperti udang yang juga dikatakan tidak steril, atau CPO (crude palm oil-sawit mentah) yang dibenturkan dengan isu lingkungan.

Harus Dibuktikan

Deputi Bidang Kordinasi Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady mengungkapkan perlu ditelusuri lebih lanjut penolakan buah Indonesia oleh China. “Perlu ada kejelasan mengenai penolakan buah asal Indonesia. Kalau memang alasannya mengenai OPT maka perlu ada bukti yang kuat bahwa buah asal Indonesia memang mengandung OPT,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, dalam perdagangan dunia memang terjadi persaingan antar negara dan hal itu merupakan hal yang wajar. “Beberapa kali Indonesia mendapatkan keluhan mengenai produk dari Indonesia yang diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Hal inilah yang kami anggap sebagai hal yang wajar sebagai bentuk protes konsumen,” katanya.

Pernyataan Edy tersebut seperti menggenapi ucapan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga tampak gerah dengan kelakuan China menolak manggis asal Indonesia. Kepada wartawan di kampus Universitas Indonesia, Depok, Hatta menuntut pemerintah China untuk membuktikan secara ilmiah tudingan bahwa manggis asal Indonesia berpenyakit. “Buktikan kalau memang ada (logam berat dan penyakit)! Kalau kita menuduh harus dibuktikan,” ujarnya.

Itu sebabnya, Hatta meminta Kementerian Perdagangan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah China tersebut. Pasalnya, langsung maupun tidak, penolakan ini bisa berefek buruk pada citra perdagangan luar negeri Indonesia. “Ini tugas Kementerian Perdagangan. Harus kita pertanyakan mengapa ditolak. Jangan hal-hal semacam ini menimbulkan dampak kepada perdagangan," tandas Hatta.

Seperti diketahui, Indonesia masih mengimpor bawang putih, kentang, tomat, bawang bombay, bawang daun, kubis, selada, wortel, cabai dan lobak dari China. Sedangkan produk hortikultura yang diekspor Indonesia adalah manggis, pisang, nanas, anggur, kelengkeng, dan salak ke China. Selama triwulan I (Januari- Maret) 2013, Indonesia telah mengimpor buah dari China sebanyak 63.263 ton atau US$ 63,5 juta. Buah-buahan juga diimpor dari Thailand sebesar 7.683 ton atau US$ 8,9 juta, Amerika Serikat 5.589 ton atau US$ 8,13 juta, Australia 2.007 ton atau US$ 4,41 juta dan Chili 110 kg atau US$ 113 serta komulasi negara lainnya sebesar 15 ribu ton atau US$ 18,7 juta. iwan/bari/ria/iqbal/munib