Indef Menilai Harus Lebih Berkelanjutan - Program Pemulihan Pemerintah

NERACA

Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengatakan program pemulihan Pemerintah seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Beras Miskin (Raskin), Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan mengurangi dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM Bersubsidi seharusnya lebih berkelanjutan. Pada intinya, Enny, seluruh program tersebut memang menyasar kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika dengan besar uang yang sama, yaitu Rp150 ribu per kepala keluarga, digunakan untuk mendorong sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

“Lebih baik menyasar pada program-program berkelanjutan seperti memberikan pupuk murah pada petani, memberikan alat-alat pertanian. Nelayan juga didorong agar bisa berproduksi bagus dengan diberikan alat-alat yang mendukung aktivitas mencari ikannya. Sektor UKM juga didorong, bisa dengan pinjaman lunak atau yang lainnya,” jelas Enny kepada Neraca, Selasa (28/5).

Melalui program-program tersebut akan menopang daya beli masyarakat miskin secara berkelanjutan. Ketika program selesai, petani, nelayan, dan UKM bisa terus berproduksi dan meningkatkan daya belinya. Berbeda dengan program semacam BLSM yang bersifat instant. Memang dampaknya terasa cepat, yaitu meningkatnya daya beli masyarakat saat itu juga. Tetapi ketika program BLSM selesai, maka masyarakat miskin tetap harus berhadapan dengan harga-harga yang sudah meningkat akibat kenaikan BBM. Hanya saja, Enny memprediksi bahwa Pemerintah tampaknya lebih memilih cara instan ketimbang cara yang agak rumit tetapi berefek jangka panjang.

Sementara Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, dalam jangka pendek, semua bantuan sementara Pemerintah mutlak diperlukan. Dia menjelaskan, BLSM membutuhkan dana Rp11,6 triliun, Raskin Rp4,3 triliun, BSM Rp7,5 triliun, dan PKH Rp0,7 triliun. Untuk program Raskin, jumlah bulannya ditambah sebanyak tiga bulan, tetapi jumlah Kepala Keluarga penerimanya tetap. Sedangkan untuk PKH, rumah tangga sasarannya tidak ditambah karena program ini perlu verifikasi yang memakan waktu dan detail. Sementara untuk BSM, Pemerintah akan meningkatkan jumlah siswa penerima.

BLSM terlalu politis

Lebih lanjut Enny mengatakan, program pemberian BLSM adalah program yang sangat politis. Masih belum jelas perhitungannya, sebetulnya program ini cocok diberikan untuk dua bulan, lima bulan, enam bulan, atau bahkan bisa lebih lama lagi. “Terang saja. Taufik Kemas (Ketua MPR) minta hanya dua bulan, karena kalau hanya dua bulan masih jauh dengan pemilu sehingga efek pencitraannya tidak terlalu tampak,” tuturnya.

Di sisi yang lain, partai-partai penguasa menginginkan pemberian BLSM dilakukan sepanjang mungkin, sehingga dekat dengan pemilu, lalu memunculkan citra positif pada pemerintahan yang sedang berjalan. Sementara dari sudut pandang ekonomi, Enny menjelaskan bahwa kenaikan BBM akan memunculkan efek kenaikan harga dua kali. Pertama adalah kenaikan primer, yaitu ketika kenaikan BBM serta-merta menaikkan biaya produksi yang kemudian dibebankan kepada harga sehingga harga-harga meningkat. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Literasi Investasi Mahasiswa Harus Ditingkatkan

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kantor perwakilan Surakarta menyatakan, literasi keuangan dan investasi di kalangan mahasiswa harus ditingkatkan karena sektor…

Luhut: Dubes Harus Mampu Berikir “Out of The Box” - EKSPOR MOBIL RI KE VIETNAM MULAI TERANCAM

Jakarta-Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menilai, Indonesia harus menjalankan politik luar negeri yang lebih ofensif, dengan tetap mengedepankan kepentingan…

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman

Koperasi Harus Bisa Mengantisipasi Perubahan Zaman  NERACA Jakarta - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menekankan bahwa dengan menyelenggarakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

Indonesia Belum Miliki Cadangan BBM Nasional

      NERACA   Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan harus adanya pengadaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…