NERACA

 Jakarta - Jakarta yang berusia hampir 5 abad (484 tahun) kini saatnya membutuhkan pembenahan total, termasuk merestrukturisasi kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang mulai kehilangan “roh”nya. Padahal arena PRJ di masa lalu bertujuan memberikan akses bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), agar terus berkembang menjadi perusahaan besar.

Namun yang terjadi sebaliknya. Showroom PRJ didominasi usaha besar. Intinya, arena PRJ belum berpihak ke masyarakat kecil. “Dari sisi pengisian showroom, harusnya proporsi antara UKMM dengan pengusaha besar itu berbanding 70:30. Kenyataannya UKMM cuma mendapat porsi kurang dari 30%,” kata pengamat kebijakan publik UI Andrinof Chaniago kepada Neraca, Rabu (22/6).

Dia mengakui, akibat belum pro ke UMKM, maka jumlah UMKM yang tumbuh menjadi tidak terlihat. “Makanya tak begitu terlihat, sejauh mana UMKM yang jadi unggulan,”tegasnya.

Lebih jauh Direktur Center For Indonesian Regional And Urban Studies (CIRUS) ini mengeluhkan tingginya tiket masuk PRJ yang mencapai Rp20.000. Ditambah lagi dengan biaya parkir yang cukup mencengangkan. “Seharusnya untuk masuk ke wilayah PRJ itu bukan tiket tapi cukup dikenakan retribusi,” tambahnya.

Andrinof menyarankan agar penggunaan tiket diganti dengan retribusi. Karena tiket lebih berorientasi profit. “Tiket itu kan sifatnya komersil, sedangkan retribusi hanya sebagai biaya pengganti kebersihan dan keamanan,” terangnya.

Yang sangat mendesak saat ini, kata Andrinof, Jakarta membutuhkan pemecahan masalah infrastruktur yang berkaitan pada pelayanan public, terutama menyangkut masalah transportasi yang amburadul. Masalahnya ini berkaitan erat dengan bisnis dan pertumbuhan ekonomi.  “Kita dapat melihat sendiri bagaimana transportasi Jakarta yang masih amburadul. Kemacetan yang tiap hari semakin parah, sudah pasti tentu dampaknya mengganggu kegiatan bisnis,” jelasnya.

Konsep Megapolitan

Menyinggung soal konsep Megapolitan, lanjut Andrinof, harusnya dikerjakan pada 20 tahun lalu. Namun kenyataanya pengaturan sistem transportasi, banjir dan keamanan belum bisa dipenuhi. “Idealnya sebuah kota Megapolitan haruslah terkonsep dengan baik, sistem transportasi, dan keamanan. Selain itu tidak ada lagi persoalan banjir dan macet yang meresahkan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Muhammad Jehansyah Siregar, pengamat perkotaan ITB, menilai perlu ada perubahan tata kelola, menajemen, SDM dan institusi terkait penyelenggaraan PRJ. Disini belum terlihat adanya pelibatan masyarakat, khususnya Pemda DKI yang mengajak masyarakat lapisan bawah. “Perlu ada perubahan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan arena PRJ dan SDMnya,” katanya kemarin.

Yang jelas, menurut dia, PRJ harus lebih pro poor. Sehingga membuka lapangan kerja yang lebih besar bagi masyrakat kecil. “Harusnya lebih pro poor dan pro job,”tegasnya.

Justeru yang disesalkan, Jehansyah, target memperbesar ruang terbuka hijau di DKI Jakarta sebesar 30%, namun  baru tercapai 4%. Padahal dana yang dikeluarkan sudah demikian banyak. “Kita sayangkan, rencana pembukaan ruang terbuka hijau yang ditargetkan 30%, Cuma terealisasi 4%. Tak seimbang dengan dana yang dikeluarkan,”ungkapnya.

Yang paling mendesak, lanjutnya, adalah moratorium pembangunan kawasan di atas 5000 meter persegi. Izinnya tak perlu dikeluarkan. Setelah itu, perlu ada identifikasi kawasan. “Masalahnya, kawasan-kawasan itu harus berorientasi kepada publik,” jelasnya.

Pun yang tak kalah pentingnya, kata Jehansyah, semua pembangunan kawasan-kawasan perkotaan itu diserahkan kepada BUMN atau BUMD. Selain bisa menggerakkan perekonomian, juga target pembangunan kawasan itu tak keluar dari konsepnya. “Serahkan pembangunan kawasan itu ke BUMN-BUMD, agar tak keluar konsep,”tandasnya.

Sebelumnya, Managing Director PT Jakarta International Expo (JIEXPO), pengelola PRJ, Budi Santoso menargetkan nilai transaksi sebesar Rp 3,5 triliun, dengan empat juta pengunjung. Target ini lebih tinggi dibanding pencapaian pada 2010.

Pada PRJ 2010, pengunjung yang mendatangi area pameran sebanyak 3 juta, dengan nilai transaksi Rp 3 triliun. Pelaksanaan PRJ tahun ini, penyelenggara mematok target lebih tinggi daripada tahun lalu. “Selain menaikkan target jumlah pengunjung, Budi mengatakan, panitia juga menaikkan target transaksi yang terjadi selama 32 hari pameran dari tahun sebelumnya Rp 3 triliun menjadi Rp 3,5 triliun,” katanya.

 PRJ tahun ini diselenggarakan untuk ke- 44 kali terkait dengan HUT Ke-484 Kota Jakarta. Pameran yang akan dibuka secara resmi pada 9 Juni ini akan berlangsung hingga 10 Juli 2011.

PRJ dibuka Presiden SBY itu diramaikan dengan 2.600 perusahaan dengan 1.300 stan akan mengisi lahan Kemayoran Expo yang memiliki luas total 44 ha itu. “Sebanyak 10 ha lahan akan digunakan untuk mendirikan stan. Sisanya akan digunakan untuk fasilitas seperti tempat parkir dan lainnya,” ujarnya. vanya/cahyo