Pajak dan Retribusi Ganjal Produk Lokal Tak Kompetitif

DAMPAK BURUK OTONOMI DAERAH

Selasa, 28/05/2013

NERACA

Jakarta – Produk lokal kalah bersaing dengan barang impor, itu sudah biasa. Tapi siapa sangka, salah satu biang keladi mahalnya produk dalam negeri dibanding barang impor adalah berbagai macam pajak dan retribusi yang dibebankan pemerintah daerah kepada dunia bisnis. Tak pelak, produk lokal yang tak kompetitif alias terlalu mahal dengan mudahnya dibabat oleh kuatnya penetrasi produk impor yang dikenal sangat murah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menjelaskan setidaknya pedagang harus melalui 14 titik dalam mendistribusikan barangnya ke daerah. “Jeruk Medan yang selama ini kita konsumsi di Jakarta itu perlu melewati 14 titik untuk mengurus administrasi dan juga pungutan-pungutan lainnya. Maka dari itu jangan heran kalau harga jeruk Medan lebih mahal dari pada jeruk impor,” ujarnya kepada Neraca di Jakarta, Senin (27/5).

Dia menjelaskan sebesar 60% permasalahan perdagangan antar daerah yaitu masalah pajak, retribusi dan administrasi. Hal ini menandakan urusan birokrasi telah menghambat jalur distribusi barang ke daerah. Padahal, kata dia, Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah, yang seharusnya untuk urusan ekonomi perdagangan perlu dilakukan secara bebas. Untuk itu, Endi meminta agar otonomi daerah yang merupakan hak setiap daerah dalam mengatur retribusi pajak dan retribusi perlu diatur.

Selain itu, Endi juga menyayangkan keseriusan pemerintah terhadap perdagangan antar daerah pasalnya dalam UU Perdagangan yang saat ini tengah dibahas oleh DPR tidak menjelaskan secara rinci mengenai perdagangan antar daerah. “RUU Perdagangan didominasi aturan perdagangan internasional seakan-akan dagang itu hanya internasional saja,” keluhnya.

Menurut dia, dalam RUU Perdagangan hanya menjelaskan secara eksplisit tujuan yaitu memperkuat integritas Indonesia dalam bentuk penciptaan perwilayahan perdagangan. “Tapi itukan hanya tujuan tapi yang paling penting adalah pasal-pasalnya. Kalau memang itu benar untuk ekonomi nasional dan daerah maka perlu dijelaskan secara rinci jangan sampai dibiarkan saja,” tuturnya.

Senada dengan Endi, pengamat ekonomi Indef, Enny Sri Hartati, mengakui bahwa barang-barang impor memang lebih laku di Indonesia, karena bisa dibilang transportasi dalam distribusinya lebih mudah dan murah, ketimbang barang-barang hasil perdagangan antar daerah atau pulau di Indonesia.

"Itu dilihat cost per unit-nya memang lebih murah jadinya. Jadi impor itu bisa efisien. Apalagi sarana dan prasarana yang disediakan oleh si eksportir dari luar negeri itu lebih memadai, daripada infrastruktur dalam negeri yang lemah," katanya.

Secara terpisah, anggota DPR Ferari Romawi berpandangan, yang membuat daya saing produk Indonesia lemah itu dikarenakan buruknya infrastruktur yang tersedia di Indonesia serta tidak adanya kepastian hukum di daerah, akibatnya impor menjadi pilihan karena dinilai lebih efisien. “Birokrasi yang ada di Indonesia memang cukup panjang, makanya itu menjadi tugas yang harus diselesaikan bersama agar daya saing produk Indonesia semakin baik. Banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan, ketimbang saling menyalahkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Natsir Mansyur tidak terlalu mempermasalahkan otonomi daerah yang membebaskan wilayah untuk mengambil pungutan kepada pelaku usaha, asal tidak terlalu besar jumlahnya. "Saya kira daerah sekarang itu harus tumbuh, pungutan itu boleh saja asal tidak terlalu besar. Yang jadi permasalahan di tiap daerah itu ada tidak produk lokalnya? Misalnya daging atau buah ada tidak produknya?" tanya dia. bari/ahmad/ria/sylke/munib