Produktivitas APBN Bisa Terganggu

BLSM BERASAL DARI UTANG LUAR NEGERI

Selasa, 28/05/2013

Jakarta – Wacana seputar rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin membingungkan saja. Di awal, pemerintah berkicau seputar dana penghematan tersebut akan disalurkan untuk rakyat miskin lewat program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Namun, kini, terucap pula bahwa program bantuan yang dulu bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu diperoleh dari utang luar negeri.

NERACA

Menurut catatan pengamat ekonomi Yanuar Rizki, berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013, maka penerimaan negara turun cukup tajam. Oleh karena itu, untuk membiayai BLSM sebagai kompensasi kenaikkan BBM bersubsisi maka pemerintah akan mengeluarkan surat berharga negara (SBN) atau obligasi pemerintah.

“Diperkirakan BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi akan dibiayai Surat Berharga Negara (SBN). SBN ini kan kebanyakan dibeli oleh pihak asing sehingga bisa dibilang merupakan utang luar negeri,” ujarnya kepada Neraca, Senin (27/5).

Yanuar menambahkan, dengan pembiayaan BLSM yang dibiayai SBN lebih karena penerimaan negara tahun 2013 yang berkurang, padahal defisit anggaran terus membengkak. Tercatat hingga 2013, total utang pemerintah telah mencapai Rp2.137 triliun dari pinjaman lembaga asing, kemudian jumlah ini sebenarnya masih rendah dibandingkan pada tahun 2012. “Namun, lelang SBN yang dilakukan oleh pemerintah terus meningkat,” ujarnya.

Yanuar mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi yang rencananya akan diputuskan pada minggu ketiga Juni 2013 ini memang kelihatan agak rumit. Hal ini dikarenakan adanya unsur politis dalam pengambilan kebijakan dimana apakah diperlukannya kenaikan atau tidak.

Dengan adanya kenaikan BBM ini maka terdapat kompensasi yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kenaikan ini, kompensasi yang dilakukan adalah dengan adanya BLSM. “Hal ini dilakukan dikarenakan pemerintah yang memimpin sekarang ini memenangi Pemilu yang lalu melalui program kompensasi seperti BLT. Kemudian kompensasi ini dilakukan lagi dengan hal yang sama menjelang Pemilu 2014, sehingga mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat,” kata Yanuar

Lebih lanjut, Yanuar meminta pemerintah tidak menjadikan kompensasi kenaikan BBM bersubsidi menjadikan suatu alat potitik. Pemerintah tidak diperkenankan menjadikan instrumen ini untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. “Kompensasi ini kan bisa dibilang rawan, jika hal ini terjadi maka seolah-olah dengan naikkan harga BBM bersubsidi hanya untuk melancarkan BLSM,” tambah Yanuar.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini, menurut Yanuar, pemerintah seharusnya mempunyai cara lain untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan konsumsi BBM bersubsidi. Apalagi, jika ditelaah kembali bahwa dengan tergerogotinya angggaran pemerintah dikarenakan BBM bukanlah akbibat harga minyak dunia tetapi lebih dikarenakan adanya pelemahan rupiah. Defisit angggaran itu bukanlah karena sektor migas melainkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah. “Apabila ingin mendapatkan uang dari BBM, pemerintah bisa menerapkan pajak, misalnya pajak emisi kendaraan,” imbuh Yanuar.

Sedangkan menurut Ketua Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra),Uchok Sky Khadafi, kalau pemerintah sangat rumit untuk menaikan harga BBM karena cost yang akan dikeluarkan pemerintah akan besar sekali,seharusnya pemerintah belajar dari konversi minyak tanah ke gas elpiji.

“Kalau naiknya BBM tersebut pemerintah tidak mendapatkan hasil penghematan yang maksimal, malah dana kompensasi atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digembar gemborkan pemerintah berasal dari utang. Ini salah satu langkah yang salah dan akan berakibat buruk untuk perekonomian Indonesia”, tandas dia kepada Neraca, Senin.

Menurut Uchok, kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi yang memukul KO daya beli masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. "Melalui BLSM, beban jangka pendek karena inflasi yang ditanggung masyarakat miskin bisa dikurangi walaupun tetap dengan risiko kenaikan jumlah penduduk miskin, karena masyarakat yang hampir miskin dan tidak memperoleh BLSM bisa menjadi penduduk miskin karena inflasi tersebut," tutur Uchok.

BLSM sebagai solusi jangka pendek masih rasional apabila dana yang digunakan berasal dari dana pengurangan subsidi BBM. "Tetapi apabila berasal dari dana utang, jelas ini justru menjadi masalah jangka pendek dan panjang sekaligus, karena beban utang di masa yang akan datang akan menjadi masalah pelik," ujarnya.

Uchok mengingatkan BLSM yang berasal dari utang luar negeri jelas mengganggu produktivitas APBN di masa yang akan datang.

Beda Kepentingan

Sementara di mata Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, rumitnya rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan kebijakan anggaran, di mana diperlukan persetujuan anggota Dewan perwakilan rakyat (DPR). “Saya kira ini dikaitkan dengan kebijakan anggaran pemerintah yang harus melalui persetujuan DPR, dan hal ini selanjutnya berpengaruh juga atas pos lokasi anggaran karena juga terkait rencana pemerintah untuk menarik utang baru sehingga perlu persetujuan DPR”, ujarnya kemarin.

Namun, lanjut Dani, karena masing-masing pihak punya kepentingan, apakah ini sesuai dengan konstitusi atau tidak sehingga pembahasannya tampak menjadi lebih rumit. Selain persetujuan DPR, kata dia, kebijakan ini sebenarnya harus melalui konsultasi publik terlebih dahulu.

Padahal, sangat jelas, bahwa publik dari sektor mana pun menolak kebijakan menaikkan BBM karena secara otomatis akan menambah beban. Terlebih, tidak ada penghematan yang sebenarnya dilakukan dengan kebijakan menaikkan BBM. “Buktinya tidak ada penghematan. Pengurangan subsidi BBM hanya opportunity loss saja karena pemerintah tidak bisa menjual mendekati harga pasar. Hal itu dibuktikan dengan plafon tambahan APBN dengan menarik utang baru, termasuk untuk menyediakan dana-dana bagi BLSM.” paparnya.

Tidak hanya itu, terkait kebijakan yang berkaitan dengan APBN secara jelas disebutkan dalam Pasal 23 UUD 1945 bahwa APBN sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat karena itu pemerintah seharusnya dapat mendengarkan pendapat publik. Namun, hal ini tampaknya dilokalisir jadi keputusan yang bersifat politis, yaitu menjadi keputusan pemerintah dan DPR.

Dani menambahkan, dalam sosialisasinya, pemerintah juga menyebutkan ada relokasi untuk sektor-sektor yang lain. Oleh karena itu, hal ini memunculkan pertanyaan baru mengapa pemerintah tidak mengambil penghematan dari sektor lain. “Ini karena tuntutan pihak asing untuk meliberalisasikan sektor hilir karena hingga 2003 sampai 2013 ini harga BBM kita belum mendekati harga pasar”, tandas dia. mohar/lia/iwan/rin