Menghitung Dilema Tembakau

Oleh Nur Iman Gunarba

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Komoditi tembakau masih saja menjadi bahan tarik ulur banyak kepentingan. Dari sisi pendapatan negara, cukai rokok terus meningkat dari tahun ke tahun, tak peduli prosentase cukai rokok dikerek terus. Pada 2009 tercatat cukai menyetor ke kas negara sebesar Rp 55 triliun, pada 2010 menjadi Rp 60 triliun, dan pada 2011 mencapai Rp 65 triliun.

Dari sisi petani, menurut data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, tanaman berdaun lebar ini menghidupi jumlah petani tembakau sebanyak 700 ribu petani yang tersebar di Indonesia dengan luas lahan 200.000 ha, dan produksi rata-rata 160.000 - 200.000 ton per tahun.

Ketika musim panen tiba, kalkulasi pendapatan petani terlihat jelas meski biaya produksi juga tinggi Rp 40 juta per ha. Petani mampu mengantongi pendapatan bersih sebanyak Rp 30 juta per ha. Asumsinya, produktivitas tembakau per hektare petani rata-rata 1 ton per ha dengan harga tembakau sebesar Rp 70.000-80.000 per kg.

Sebaliknya, bahaya asap rokok mengintai bagi para perokok aktif maupun pasif. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, WHO) sejak tahun 2008 memastikan Indonesia adalah negara perokok terbesar ketiga di dunia, setelah Cina dan India.

Tingkat konsumsinya juga bukan main-main, sekitar 225 miliar batang per tahun dan jumlah perokok sekitar 65 juta orang. Malah 8,8 juta di antaranya adalah anak-anak dan remaja. Begitu juga dengan angka kematian yang diakibatkan epidemi tembakau pun telah mencapai 10 juta orang per tahun.

Berada di tengah kepungan kepentingan, pemerintah pusat dan daerah memutar otak menjaga perimbangan. Di Temanggung, salah satu daerah utama penghasil tembakau Di Tanah Air, mengenalkan alternatif tembakau dengan jambu biji. Beberapa petani telah mencobanya meski melalui proses pendekatan panjang. Pasalnya, lagi-lagi hitung-hitungan angka pendapatan antara tembakau dan jambu biji. Meski begitu, sang tanaman pengganti lebih unggul dalam biaya produksi dan perawatan.

Upaya ini juga sejalan dengan langkah pemerintah membekali para petani tembakau dengan keterampilan lain yang memadai untuk bekerja di luar industri tembakau dan produk olahannya.

Syaratnya, pemerintah harus mengalokasikan dana untuk modal kerja awal mereka apalagi jenis mata pencaharian berbeda jauh dari bertanam tembakau seperti beternak dan berkebun. Belum lagi, jaringan pemasaran harus dimulai dari awal. Tanpa intervensi dari pemerintah pusat dan daerah, mereka bisa terjebak dalam spekulasi dan malah kembali menggarap tembakau.

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada pun mendesak pemerintah mengalokasikan 10% pendapatan dari cukai rokok untuk melakukan penelitian demi mencari alternatif industri lain yang bisa dihasilkan dari rokok. Langkah pemihakan pada petani ini juga mengiringi proses legislasi RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan yang tak kalah menyeret banyak kepentingan. Kita tunggu!

BERITA TERKAIT

Dunia Usaha - Industri Hasil Tembakau Tercatat Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja

NERACA Jakarta – Industri Hasil Tembakau (IHT) menjadi salah satu sektor manufaktur nasional yang strategis dan memiliki keterkaitan luas mulai…

KAMPUNG TEMBAKAU SUMEDANG

Petani menjemur tembakau kering di Kampung Tembakau, Desa Banyuresmi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (5/3). Dalam satu tahun, petani di…

Dilema Defisit Perdagangan

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Terbit, Peraturan Pemerintah Pemberhentian PNS

NERACA Jakarta-Pemerintah menerbitkan mekanisme baru tentang penilaian kinerja PNS. Mekanisme tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 30 Tahun 2019…

WALAU HADAPI HAMBATAN EKSTERNAL KUAT - IMF Nilai Kinerja Ekonomi RI Baik

Jakarta-Tim Dana Moneter Internasional (IMF) menilai perekonomian Indonesia 2018 menunjukkan kinerja yang baik, meski menghadapi hambatan eksternal yang kuat. Prospeknya…

Inkindo: Pemindahan Ibu Kota Pilihan Tepat

  NERACA Jakarta - Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo), Peter Frans menilai rencana pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota…