NERACA

Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), yang merupakan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Koperasi dan UKM, melaporkan realisasi penyaluran dana bergulir pinjaman/pembiayaan kepada mitranya, yakni koperasi dan UKM sejak 2008 sampai Mei 2013. Hingga 24 Mei 2013, LPDB-KUMKM telah menyalurkan sebesar Rp3,3 triliun kepada 2.126 mitra di seluruh Indonesia.

Untuk penyaluran tahun ini, total pencairan dana bergulir LPDB-KUMKM hingga 24 Mei mencapai Rp490 miliar, sementara yang sedang proses pencairan mencapai Rp509,8 miliar. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, mengatakan salah satu misi LPDB-KUMKM adalah mewujudkan program Pemerintah di bidang pembiayaan usaha KUMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan wirausaha baru.

Untuk akumulasi penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir LPDB-KUMKM, imbuh Agus, hingga 31 Desember 2012 telah mencapai 676.237 orang. Sementara tahun sebelumnya hanya menyerap 581.488 orang tenaga kerja. ”Dari data tersebut menunjukkan kalau LPDB-KUMKM fokus terhadap penyerapan tenaga kerja, sekaligus berupaya terus dalam menekan angka pengangguran,” ungkap dia di Jakarta, Senin (27/5).

Lebih lanjut Agus menuturkan, sasaran mutu yang terus diupayakan dan dipertahankan LPDB-KUMKM, antara lain “Clean”  yaitu mencapai tataran pengelolaan dana bergulir secara professional yang ditandai dengan hasil audit wajar tanpa pengecualian (WTP), “Capability” yakni meningkatnya efektifitas pengembalian dana bergulir, “Confidence”  yakni proses pemberian pinjaman/pembiayaan maksimal 15 hari kerja (apabila data sudah lengkap dan benar), “Capability”  yakni tingkat penyerapan penyaluran pinjaman/pembiayaan, dan yang terakhir “Customer Focus” yakni tingkat kepuasan pelanggan.

Oleh karena itu, melalui Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor Kep-01/PB.5/2012 tanggal 20 Nopember 2012 tentang hasil penilaian kinerja keuangan satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2011 bidang layanan pengelolaan dana khusus, LPDB-KUMKM meraih posisi tertinggi di antara 117 satker BLU se-Indonesia.

Dengan predikat “baik” dan total skor sebesar 76,33, LPDB-KUMKM menduduki posisi pertama. Sementara 5 satker BLU lainnya yang mengikuti prestasi LPDB-KUMKM di antaranya, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang meraih posisi ke-2, Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di posisi ke-3, Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan di posisi ke-4, serta Pusat Pembiayaan Perumahan di posisi ke-5.

Berdasarkan standard peringkat tersebut dan hasil penilaian kinerja keuangan satker BLU tahun 2011 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, LPDB-KUMKM dinyatakan memiliki kinerja keuangan “Baik”, karena memperoleh total skor (TS) penilaian sebesar 76,33 atau predikat “Tinggi” dengan skor “A”.

”Kami juga juga memperoleh penilaian yang memuaskan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan sejak bulan Juni-Oktober 2012 dan melibatkan sejumlah responden pengguna layanan publik. Hasilnya, LPDB-KUMKM mendapat nilai integritas di atas 7. Penilaian survey ini oleh 498 unit layanan yang tersebar di 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 Pemerintah Daerah dan 15 ribu responden,” terang Agus.

Pergantian dewan pengawas

Tak hanya itu. Menurut Agus, dalam rangka meningkatkan kinerja dan juga pengawasan terhadap dua Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM, maka dilakukan pergantian anggota Dewan Pengawas dari kedua BLU tersebut. Pergantian anggota Dewan Pengawas ini, kata Agus Muharram, merupakan upaya penyegaran bagi LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM untuk mendorong kedua lembaga ini agar selalu dinamis sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Anggota Dewan Pengawas baru yaitu Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc, yang menggantikan Ir. Agus Muharram, MSP untuk Dewan Pengawas LPDB-KUMKM dan Ir. I Wayan Dipta, M.Sc yang menggantikan Drs. Guritno Kusumo, MM untuk Dewan Pengawas LLP-KUKM. [rin]