NERACA

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR Arya Bima menuturkan program konversi BBM ke BBG tidak jelas. Bahkan ia mempertanyakan program yang digagas oleh Kementerian ESDM itu. \\\"Penyediaan conveter kit (alat konversi) ini serius nggak sih? Yang menonjol itu kenaikan BBM bukan converter. Sekarang ini seperti program main-main saja. Saya tidak mengerti tujuan program ini. Kalau tidak serius ya hapuskan saja. Siapa yang menyediakan gas, converter itu harus jelas,\\\" kata Arya di gedung DPR, Senin (27/5).

Arya juga, mempertanyakan infrastruktur penunjang seperti SPBG yang disediakan oleh Pertamina. Ia menilai program/wacana pergantian bahan bakar kendaraan umum dari minyak ke gas belum siap. \\\"Pertamina nggak ada program itu. Kalau perlu dihilangkan. Hari ini dibahas program konversi. Jadi jangan setengah-setengah. Sehingga kita tidak ribut soal BBM. Yang dilakukan pemerintah hanya menaikan BBM terus. Saya setuju kalau perlu ditambahi anggaran jangan dikurangi,\\\" tuturnya.

Di tempat yang sama, Sesditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Sharief Hidayat mengungkap beberapa perusahaan sudah siap melakukan pembuatan converter kit itu tetapi mereka kan juga nunggu ini jalan apa nggak, gasnya ada apa nggak, SPBG ada apa nggak.

\\\"Yang jelas, yang sudah kita siapkan ada PT Pindad, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), itu dua yang utamanya. Mereka juga sudah siap tetapi dengan belum pastinya anggaran mereka menunggu dulu lah,\\\" ungkapnya.

Sharief juga menjelaskan, pengadaan konverter kit yang dilakukan pemerintah dikhususkan untuk kendaraan umum. Namun dengan adanya penghematan anggaran dan ketidaksiapan Pertamina dan Kementerian ESDM menyediakan SPBG mau tidak mau alokasi anggaran penyediaan converter kit dipotong hampir 50%.

\\\"Kendaraan umum yang memerlukan converter ini jumlahnya nggak banyak, sehingga memang kebetulan ada pemotongan jadi kita kembalikan anggaran itu kita hanya pakai sebagian. SPBG di Jakarta juga hanya ada empat. Jadi jumlah kendaraan-kendaraan yang melewati SPBG itu jumlahnya tidak sebanyak anggaran yang disediakan. Kita harus hitung lagi kita sudah koordinasi dengan Kemenhub, dinas perhubungan disurvei dan disesuaikanlah dengan kondisi lapangan,\\\" ujarnya.

Tidak hanya itu, pengguna mobil pribadi pun sedang menunggu kepastian pemerintah dan Pertamina menyediakan SPBG. Mereka tidak akan mengganti bahan bakar kendaraannya dari minyak ke gas sebelum SPBG ditambah.

\\\"Kalau pribadi kan terserah masing-masing kan tidak dibiayai pemerintah. Industri akan siap saja asalkan kebijakan BBG nya jelas. Mereka kan juga menunggu ini dengan stasiun pengisian yang masih terbatas. Ini kan membuat kepastian mereka juga terganggu,\\\" jelasnya.

Anggaran Dipotong

Anggaran penyediaan converter kit di Kementerian Perindustrian dipotong hampir 50%. Pemotongan anggaran dilakukan pemerintah sebagai bentuk penghematan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2013. Namun menurut Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun pemotongan anggaran converter kit dilakukan karena infrastruktur saluran pengisian bahan bakar gas (SPBG) belum siap.

\\\"Stasiunnya (SPBG) belum siap. Itu stasiunnya kapan dibikin. Converter kit ini kan anggarannya dipotong itu. Iya karena memang harus ada ketersediaan stasiun ini kan ESDM. Dikurangi anggarannya supaya converter kit-nya tidak sebanyak ketersediaan stasiun. Kalau ada masalah harus kita hadapi karena stasiunnya nggak ada,\\\" kata Alex.

Anggaran kegiatan konversi BBM ke BBG tahun 2013 sebesar Rp 206 miliar dipotong sebesar Rp 106,05 miliar. Sisa anggaran sebesar Rp 89 miliar diperuntukan untuk pengadaan 3 ribu unit converter kit beserta kegiatan pendukungnya sedangkan sisanya sebesar Rp 10 miliar diusulkan untuk digunakan fasilitasi perundingan Inalum dengan Jepang. Pemotongan anggaran ini disesuaikan dengan ketersediaan jumlah SPBG yang akan dibangun Pertamina di tahun 2013 sebanyak 3 unit.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas bumi (SKK Migas) mengupayakan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) pada kedaraan operasional Kontraktror Kontrak Kerjasama (KKKS).

Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK MIGAS Iwan Ratman mengatakan dari sisi moda transportasi udara, darat dan alat berat, SKK Migas akan menitikberatkan kepada upaya konversi bahan bakar dari BBM menjadi BBG.