PU Dorong Implementasi NSPK

NERACA

Jakarta - Implementasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) mutlak diperlukan guna mendukung arah kebijakan pembangunan permukiman nasional dalam menjamin hak masyarakat atas hak bermukim secara layak. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus menyebarluaskan NSPK bidang permukiman kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

“NSPK penting untuk menjawab permasalahan permukiman Indonesia, yaitu semakin meningkatnya kepadatan penduduk yang mempengaruhi kualitas permukiman, yang ditandai oleh prasarana dan sarana yang buruk, tidak idealnya ukuran tempat tinggal, serta tidak tersedianya fasilitas umum dan sosial,” kata Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU, Amwazi Idrus, pada acara Sosialisasi NSPK Bidang Permukiman di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Direktorat Pengembangan Permukiman akan merumuskan ketentuan lebih lanjut sebagaimana amanat yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Amwazi menjelaskan, bahwa ditetapkannya NSPK bidang permukiman tersebut merupakan langkah awal yang penting dari sebuah proses pencapaian cita-cita mulia untuk menyejahterakan masyarakat.

Materi-materi yang dibahas dan didiskusikan antara lain UU No. 1 tahun 2011 dan penyelenggaraan permukiman, UU No. 20 tahun 2011 dan penyelenggaraan rumah susun, serta Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2010 dan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanganan permukiman kumuh perkotaan. Di hari berikutnya, para peserta melakukan kunjungan ke lokasi Rusunawa Kali Code dan Bantul untuk saling berbagi pengalaman dengan pengelola rusunawa setempat sebagai salah satu bentuk upaya penanganan permukiman kumuh yang dilakukan di Yogyakarta.

Implementasi UU No. 1 tahun 2011 dan UU No. 20 tahun 2011 dinilai sangat penting sebagai dasar hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman di daerah. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat segera menyampaikan laporan status penerapan standar pelayanan minimal penanganan permukiman kumuh perkotaan. Acara Sosialisasi NSPK bidang permukiman akan kembali diselenggarakan pada 4-5 Juni 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk Pemerintah Daerah di wilayah timur. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Peran Pemerintah Dorong Kebangkitan UMKM

  Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti LSISI   Dari tahun ke tahun, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada…

Pemkab Lebak Dorong BUMDes Gulirkan Ekonomi Masyarakat

  Pemkab Lebak Dorong BUMDes Gulirkan Ekonomi Masyarakat   NERACA   Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, Banten, mendorong Badan…

KPPU Dorong Bengkel Besar-Kecil Bermitra

KPPU Dorong Bengkel Besar-Kecil Bermitra  NERACA Kuta, Bali - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong perusahaan jasa perbaikan mobil yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penerbitan Surat Berharga Perpetual, Bappenas Apresiasi OJK

  NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk…

Pembatasan Transaksi Dinilai Mampu Kendalikan Inflasi

      NERACA   Jakarta - Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi…

Aspira Ikut Tingkatkan Kompetensi SMK - SMK Sales Award 2018

  NERACA   Jakarta - Dalam rangka mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kompetensi siswa/i SMK Kompetensi Keahlian…