PU Dorong Implementasi NSPK

NERACA

Jakarta - Implementasi Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) mutlak diperlukan guna mendukung arah kebijakan pembangunan permukiman nasional dalam menjamin hak masyarakat atas hak bermukim secara layak. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk terus menyebarluaskan NSPK bidang permukiman kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah.

“NSPK penting untuk menjawab permasalahan permukiman Indonesia, yaitu semakin meningkatnya kepadatan penduduk yang mempengaruhi kualitas permukiman, yang ditandai oleh prasarana dan sarana yang buruk, tidak idealnya ukuran tempat tinggal, serta tidak tersedianya fasilitas umum dan sosial,” kata Direktur Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU, Amwazi Idrus, pada acara Sosialisasi NSPK Bidang Permukiman di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Direktorat Pengembangan Permukiman akan merumuskan ketentuan lebih lanjut sebagaimana amanat yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Amwazi menjelaskan, bahwa ditetapkannya NSPK bidang permukiman tersebut merupakan langkah awal yang penting dari sebuah proses pencapaian cita-cita mulia untuk menyejahterakan masyarakat.

Materi-materi yang dibahas dan didiskusikan antara lain UU No. 1 tahun 2011 dan penyelenggaraan permukiman, UU No. 20 tahun 2011 dan penyelenggaraan rumah susun, serta Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2010 dan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanganan permukiman kumuh perkotaan. Di hari berikutnya, para peserta melakukan kunjungan ke lokasi Rusunawa Kali Code dan Bantul untuk saling berbagi pengalaman dengan pengelola rusunawa setempat sebagai salah satu bentuk upaya penanganan permukiman kumuh yang dilakukan di Yogyakarta.

Implementasi UU No. 1 tahun 2011 dan UU No. 20 tahun 2011 dinilai sangat penting sebagai dasar hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman di daerah. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat segera menyampaikan laporan status penerapan standar pelayanan minimal penanganan permukiman kumuh perkotaan. Acara Sosialisasi NSPK bidang permukiman akan kembali diselenggarakan pada 4-5 Juni 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk Pemerintah Daerah di wilayah timur. [iqbal]

BERITA TERKAIT

KNPI Harus Menjadi Inspirator Implementasi Pancasila dan UUD '45 - Bupati Sukabumi

KNPI Harus Menjadi Inspirator Implementasi Pancasila dan UUD '45 Bupati Sukabumi NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta Komite…

Dewan Dorong Pemkot Sukabumi Bangun Gudang Aset

Dewan Dorong Pemkot Sukabumi Bangun Gudang Aset NERACA Sukabumi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Sukabumi mendukung penuh jika…

Mazda Berpacu Dorong Penjualan, Produk Apa Jadi Andalan?

Distributor Mazda di Indonesia, PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), menargetkan adanya kenaikan penjualan pada tahun 2018 dari target 5.000 unit…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…