Sosialisasi Kurang Akibatkan Inflasi Tinggi - Redenominasi Rupiah

NERACA

Jakarta - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, menilai rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang, yang akan dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) merupakan kebijakan yang belum penting karena sosialisasi yang tidak intensif. Selain itu, dampak yang akan terjadi jika kurangnya sosialisasi, maka dapat menyebabkan inflasi tinggi. Ditambah lagi, Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan uang kecil untuk masyarakat hingga ke daerah terpencil.

“Kalau sosialisasinya baik maka redenominasi akan berjalan baik pula. Begitu pun sebaliknya. Setidaknya butuh transisi selama lima tahun agar masyarakat terbiasa dengan penyederhanaan nilai mata uang ini. Contohnya, uang pecahan 1 sen yang harus tersedia karena nilainya itu setara dengan harga Rp1.000. Apalagi tahun ini tahun politik. Saya tidak yakin sosialisasi bakal intensif,\" kata dia kepada Neraca, Sabtu (25/5) pekan lalu.

Terkait inflasi, Lana lalu memberi contoh harga Rp1.000. Setelah dilakukan redenominasi berubah menjadi Rp 1. Begitu pula dengan harga Rp1.100, maka menjadi Rp1,1. Nah, bila tidak ada uang kecil, maka efeknya harga barang bukannya berubah menjadi Rp1,1. Akan tetapi dibulatkan menjadi Rp1,5 bahkan Rp2. Hal inilah dapat memicu inflasi berlebihan hingga 500%.

Memang, tak hanya kalangan akademisi saja yang menginginkan redenominasi ini ditunda. Namun juga pengusaha mempertanyakan urgensinya jika rednominasi diterapkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengaku pesimistis, hingga 2014, politisi di DPR akan membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Pasalnya, sepanjang tahun ini mereka akan lebih banyak fokus menghadapi Pemilu 2014.

Sofjan juga berpendapat bahwa redenominasi tampaknya tidak akan menjadi prioritas pemerintah di akhir masa jabatan. Dengan postur APBN yang lebih banyak untuk subsidi daripada pembangunan infrastruktur, menunjukkan Pemerintah lebih memprioritaskan kemiskinan daripada redenominasi. \"Saya kira pemerintahan baru saja menerapkan redenominasi. Karena redenominasi yang diwacanakan BI memang perlu dilakukan. Namun, saya tidak yakin isu tersebut menjadi prioritas pemerintah saat ini,\" ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi BI, Iskandar Simorangkir, menyatakan kajian mengenai redenominasi rupiah sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu. \"Wacana redenominasi sebenarnya sudah bukan hal baru. Dalam kajian kami, ada fenomena redenominasi yang sudah dilakukan masyarakat dengan menghilangkan tiga nol terakhir pada harga,\" ujarnya.

Iskandar mengatakan sejumlah restoran, kafe dan hotel sudah menghilangkan tiga nol terakhir dari daftar harganya. Begitu pula dengan pengucapan lisan di masyarakat yang menghilangkan kata ribuan. Mengenai risiko redenominasi yang dikhawatirkan beberapa pihak, Iskandar mengatakan setiap kebijakan pasti mengandung risiko. Yang penting ada upaya mitigasi risiko untuk mengatasi permasalahan yang muncul. [sylke]

Related posts