Sosialisasi Kurang Akibatkan Inflasi Tinggi - Redenominasi Rupiah

NERACA

Jakarta - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, menilai rencana redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang, yang akan dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) merupakan kebijakan yang belum penting karena sosialisasi yang tidak intensif. Selain itu, dampak yang akan terjadi jika kurangnya sosialisasi, maka dapat menyebabkan inflasi tinggi. Ditambah lagi, Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan uang kecil untuk masyarakat hingga ke daerah terpencil.

“Kalau sosialisasinya baik maka redenominasi akan berjalan baik pula. Begitu pun sebaliknya. Setidaknya butuh transisi selama lima tahun agar masyarakat terbiasa dengan penyederhanaan nilai mata uang ini. Contohnya, uang pecahan 1 sen yang harus tersedia karena nilainya itu setara dengan harga Rp1.000. Apalagi tahun ini tahun politik. Saya tidak yakin sosialisasi bakal intensif,\" kata dia kepada Neraca, Sabtu (25/5) pekan lalu.

Terkait inflasi, Lana lalu memberi contoh harga Rp1.000. Setelah dilakukan redenominasi berubah menjadi Rp 1. Begitu pula dengan harga Rp1.100, maka menjadi Rp1,1. Nah, bila tidak ada uang kecil, maka efeknya harga barang bukannya berubah menjadi Rp1,1. Akan tetapi dibulatkan menjadi Rp1,5 bahkan Rp2. Hal inilah dapat memicu inflasi berlebihan hingga 500%.

Memang, tak hanya kalangan akademisi saja yang menginginkan redenominasi ini ditunda. Namun juga pengusaha mempertanyakan urgensinya jika rednominasi diterapkan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengaku pesimistis, hingga 2014, politisi di DPR akan membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Pasalnya, sepanjang tahun ini mereka akan lebih banyak fokus menghadapi Pemilu 2014.

Sofjan juga berpendapat bahwa redenominasi tampaknya tidak akan menjadi prioritas pemerintah di akhir masa jabatan. Dengan postur APBN yang lebih banyak untuk subsidi daripada pembangunan infrastruktur, menunjukkan Pemerintah lebih memprioritaskan kemiskinan daripada redenominasi. \"Saya kira pemerintahan baru saja menerapkan redenominasi. Karena redenominasi yang diwacanakan BI memang perlu dilakukan. Namun, saya tidak yakin isu tersebut menjadi prioritas pemerintah saat ini,\" ujarnya.

Sementara Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi BI, Iskandar Simorangkir, menyatakan kajian mengenai redenominasi rupiah sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu. \"Wacana redenominasi sebenarnya sudah bukan hal baru. Dalam kajian kami, ada fenomena redenominasi yang sudah dilakukan masyarakat dengan menghilangkan tiga nol terakhir pada harga,\" ujarnya.

Iskandar mengatakan sejumlah restoran, kafe dan hotel sudah menghilangkan tiga nol terakhir dari daftar harganya. Begitu pula dengan pengucapan lisan di masyarakat yang menghilangkan kata ribuan. Mengenai risiko redenominasi yang dikhawatirkan beberapa pihak, Iskandar mengatakan setiap kebijakan pasti mengandung risiko. Yang penting ada upaya mitigasi risiko untuk mengatasi permasalahan yang muncul. [sylke]

BERITA TERKAIT

Isu Korupsi Masih Kurang Dipahami Anak Muda

Isu Korupsi Masih Kurang Dipahami Anak Muda NERACA Jakarta - Pengisi "podcast" Kejar Paket Pintar Laila Achmad dan Dara Hanafi…

Bulan Maret Banten Alami Inflasi 0,08 Persen

Bulan Maret Banten Alami Inflasi 0,08 Persen   NERACA Serang - Meningkatnya harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat secara umum di Banten…

Ini Penjelasan Harga Cabai Merah Stabil Tinggi

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan mencatat harga cabai merah keriting dan cabai merah besar di sejumlah pasar tradisional menunjukkan peningkatan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Penurunan Pajak Obligasi Dinilai Menekan Likuiditas Bank

  NERACA   Jakarta - Penurunan pajak bunga surat utang atau obligasi infrastruktur dinilai efektif bisa menghimpun pendanaan, namun di…

ADB Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi Contoh Di Asia Tenggara

      NERACA   Jakarta - Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) Takehiko Nakao mengatakan pertumbuhan…

Hadapi Era Industri 4.0, OJK Dorong BPR Syariah Kolaborasi

    NERACA   Jatim - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)…