Pendaftaran seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan ini resmi ditutup. Figur yang bagaimana patut menjadi pimpinan KPK di masa depan, kini jadi pertaruhan penting. Pasalnya, lembaga ini sekarang menjadi simbol terdepan untuk memerangi kejahatan korupsi akut di negeri ini.

Ada realitas menarik, dimana seleksi saat ini diselimuti atmosfer yang penuh tanda tanya: apakah akan dapat calon-calon komisioner yang mampu mendeterminasi pemberantasan korupsi, atau justeru bakal terjadi pelemahan yang makin sistematis dengan figur pimpinan yang kurang nyali?

Sebab itu, kita perlu pengawalan dari elemen-elemen publik antikorupsi terhadap panitia seleksi dilakukan cukup intensif, seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang secara konsisten menyampaikan visi, pandangan, dan kritik. Kita juga berharap, selagi dalam proses penyaringan, alangkah indahnya jika lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian dalam perang melawan korupsi menyinergikan visi dengan panitia seleksi, karena KPK ke depan akan sangat menentukan wajah penegakan hukum di negeri ini.

Harapan publik terhadap lembaga ekstrajudisial ini sangatlah tinggi, mengingat selama masa bakti KPK yang sekarang, banyak titik yang mengaitkan terjadinya pelemahan sistematis, termasuk melalui pintu masuk legislasi. Tiadanya dukungan politik yang kuat dari DPR, bahkan sempat terjadi kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK pada 2009 menunjukkan lembaga ini dianggap sebagai ”duri dalam daging”. Bahkan banyak yang berkesimpulan, KPK terbebani oleh beragam kepentingan politik kekuasaan.

Secara filosofis, eksistensi KPK memang menggambarkan sebuah kondisi memprihatinkan di negeri ini. Artinya, korupsi sudah menjadi penyakit akut yang tidak cukup dihentikan lewat penegakan hukum reguler, sehingga dibutuhkan institusi dengan kewenangan luar biasa. Sifat demikian tentu membutuhkan topangan figur-figur komisioner yang juga luar biasa, karena disadari mereka menghadapi kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang luar biasa, yang tentu memiliki kekuatan akses dan jaringan penekan.

KPK butuh syaraf kuat dan cara berpikir  out of the box menghadapi kondisi politik kekuasaan, yakni mereka yang punya ”kekuatan” dalam jejaring kekuasaan. Juga para pengacara senior dengan jam terbang tinggi. Kondisi ini sering menerbitkan pertarungan opini yang memojokkan KPK. Maka sangatlah melegakan, Mahkamah Konstitusi memutuskan empat tahun masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Harapan lain, Bambang Widjojanto dan Ketua PPATK Yunus Hussein, dua tokoh yang diakui integritasnya, ikut mendaftar.

Modal utama yang harus sama-sama disadari adalah dukungan kuat rakyat. Walau DPR  sebagai wakil rakyat,  kenyataannya sering bersikap kurang bersahabat dengan KPK, namun rakyat tentu punya harapan besar agar peran institusi pemberantas korupsi itu benar-benar dijaga. Kita percaya, jika KPK menunjukkan keberanian, ketekadan untuk bergerak melawan kemungkaran, rakyat akan berada di belakang, setidak-tidaknya diwakili oleh elemen-elemen masyarakat sipil yang istimakah memperjuangkan tegaknya keadilan.

Kita menghendaki figur pimpinan KPK yang memiliki kriteria manusia unggul, yaitu satunya pikiran, ucapan dan tindakan, serta jujur dan bersikap konsisten menjunjung penegakan hukum sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia.