Seribu SPDN Akan Dibangun di Sentra Perikanan

Cukupi Kebutuhan BBM Nelayan

Senin, 27/05/2013

NERACA

Jakarta – Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, sangat penting. Mengingat 60% biaya produksi adalah untuk membeli BBM. Terkait dengan penyediaan BBM bagi nelayan, di daerah-daerah tertentu kecukupan suplai BBM bersubsidi bagi nelayan belum sepenuhnya terpenuhi. Terutama pada saat musim ikan kebutuhan BBM akan melonjak drastis.

“Terkait dengan hal tersebut, Presiden telah memberikan arahan agar KKP bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan PT. Pertamina agar dapat memfasilitasi pembangunan 1.000 Solar Packed Dealer untuk nelayan (SPDN) di sentra-sentra perikanan,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, dalam keterangan resminya yang dikutip, Minggu.

Sharif menjelaskan, saat ini KKP telah memfasiliatsi pembangunan 291 unit SPDN di seluruh Indonesia. Untuk tahun anggaran 2012–2013 yang lalu telah merampungkan pembangunan 48 unit SPDN guna meningkatkan ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi nelayan. Jumlah ini masih relatif kecil jika dibanding luas laut Indonesia. Minimal Indonesia memiliki 808 unit SPDN sesuai dengan jumlah pelabuhan perikanan yang tersebar di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.

“Jumlah SPDN memang harus terus ditambah. Pasalnya, tanpa ketersediaan SPDN, nelayan kecil terpaksa membeli solar dengan harga 30% lebih mahal, bahkan hingga 300% lebih mahal dari harga BBM bersubsidi,” tandasnya.

Menurut Sharif, melihat berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, pemerintah melalui KKP telah dan terus melakukan beragam upaya, baik yang bersifat reguler maupun terobosan. Berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan nelayan terus dilakukan. Diantaranya, program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP), Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan) serta Pengembangan diversifikasi usaha dan kemitraan.

“Program lain seperti fasilitasi peningkatan akses permodalan nelayan agar dapat mengakses permodalan dari lembaga keuangan, fasilitasi asuransi nelayan serta penguatan kelembagaan usaha nelayan seperti KUB dan Koperasi Perikanan, juga telah dilaksanakan,” jelasnya.

KKP, tandas Sharif, juga telah melaksanakan bantuan kapal perikanan, sarana penangkapan ikan, dan sarana penanganan ikan di atas kapal, termasuk di dalamnya pengadaan Kapal INKA MINA dengan ukuran 30 GT. Khusus mengenai pengadaan Kapal INKA MINA, program ini merupakan implementasi dari kepedulian Presiden agar nelayan kita dapat meningkatkan daya saing dan skala usahanya serta mampu memanfaatkan sumber daya ikan hingga ZEEI, bahkan laut lepas.

Pada gilirannya, dengan bantuan kapal ini, nelayan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Dalam perencanaan dan pembangunannya harus mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam operasionalisasi dan pemeliharaannya, harus dipastikan bahwa kapal INKA MINA ini dapat beroperasi dengan baik dan berkelanjutan.

“Tentunya hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab nelayan penerima yang tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama) tetapi juga membutuhkan peran dari pihak terkait, termasuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat dan juga HNSI,” katanya.

Mitra Strategis

Sharif menandaskan, keberadaan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sebagai wadah nelayan Indonesia dapat turut serta memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi nelayan. HNSI dapat mendorong terciptanya transformasi, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya agar nelayan lebih maju, mandiri dan mampu mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

HNSI dapat memfasilitasi penguatan peran nelayan untuk berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan. “Posisi ini menempatkan peran kelembagaan HNSI sebagai mitra strategis pemerintah,” tegasnya.

Menurut Sharif, peran HNSI ke depan akan semakin penting, terutama dalam memfasilitasi dan memperkuat pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kemandirian. Disamping itu, HNSI harus dapat memperkuat kerjasama dan kemitraan dengan organisasi di bidang perikanan yang lain untuk memajukan sektor perikanan. Organisasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi nelayan dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan oleh HNSI, pemerintah, maupun pihak-pihak lain yang berkontribusi.

“Mempertahankan eksistensi organisasi hingga bisa memasuki usia yang ke-40, tentu saja bukanlah perkara mudah, terlebih bagi organisasi yang berbasis profesi. Sangat sedikit organisasi profesi yang mampu bertahan lama dan memberikan banyak kontribusi seperti HNSI. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat bagi saudara-saudara semua,” tegasnya.