Pengusaha Mamin Tingkatkan Kapasitas Produksi Hingga 30%

Jelang Ramadhan dan Idul Fitri

Senin, 27/05/2013

NERACA

Jakarta - Pengusaha makanan dan minuman segera menaikkan kapasitas produksi mereka sebesar 20% sampai 30% dalam rangka menghadapi kenaikan permintaan produk makanan dan minuman (mamin) saat pelaksanaan Ramadhan dan Idul Fitri 2013.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Franky Sibarani, mengatakan kenaikan kapasitas produksi biasanya dilakukan sebulan menjelang pelaksanaan hari raya tersebut. "Produksi mulai kami naikkan pada awal Juni kalau Mei ini belum, sebesar 20% sampai 30% dari bulan biasa," ungkapnya kepada Neraca, kemarin.

Kenaikan produksi bukan tanpa sebab. Ramadhan dan Idul Fitri menjadi peluang bagi pengusaha meraih omzet lebih besar dibandingkan bulan biasa. Permintaan makanan dan minuman olahan di masyarakat sesuai tren selalu naik saat dua momen tersebut. Produk olahan yang permintaannya naik seperti minuman sirup dan makanan ringan semisal biskuit dan lainnya.

Sebelumnya Gapmmi menargetkan omzet industri makanan dan minuman pada tahun ini bisa mencapai Rp 750 triliun. Dari target omzet tersebut, sekitar 60% diperkirakan tercapai pada semester I. Diasumsikan 20% omzet tercapai pada kuartal I. Sampai kuartal I 2013, omzet dikatakan telah mencapai Rp 152 triliun. Sementara di kuartal II tahun ini, omzet ditargetkan mencapai 40% sejalan pelaksanaan bulan Ramadhan akan yang berlangsung pada Juli.

Produk Ilegal

Sebelumnya kalangan pengusaha khawatir sejumlah produk makanan dan minuman impor ilegal bakal kembali membanjiri pasar lokal menjelang Ramadan tahun ini. Franky menyatakan kenaikan volume produk ini didorong oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat rata-rata sebesar 20-30%. Pada bulan puasa tahun lalu pemerintah menemukan 420 jenis produk yang termasuk kategori ilegal atau naik 10 % dibanding tahun sebelumnya. “Totalnya ada 132.259 kemasan yang ada," ujar Franky.

Banjir produk pangan impor ini ditengarai terjadi karena besarnya pasar dalam negeri ditambah pertumbuhan ekonomi nasional yang tidak terimbas oleh krisis global. Ratusan jenis produk bernilai Rp 3,3 triliun itu didominasi barang-barang yang bermasalah dengan regulasi. Mayoritas atau 66 % di antaranya tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi ketentuan label berbahasa Indonesia. “Sisanya, 31 % produk kedaluwarsa dan 3 % kemasannya rusak.”

Sebagian besar produk impor ilegal yang berasal dari Malaysia, Cina, Thailand, dan Jepang masuk melalui kawasan perbatasan. "Target penjualan tetap Pulau Jawa sebagai konsumen terbesar. Lalu barang itu dijual melalui parsel atau di-repacking menggunakan kemasan plastik," katanya.

Untuk itu, Ketua Umum Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman, Suroso Natakusuma, meminta pemerintah mengawasi ketat peredaran makanan dan minuman impor yang terus naik tersebut. Data yang dimilikinya menyebutkan, volume impor produk pangan olahan naik 1,28 persen atau senilai Rp 1,28 triliun selama kuartal pertama tahun ini.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertanian tengah merencanakan pemeriksaan produk impor pertanian, baik hewan maupun tumbuhan, yang masuk lewat Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan secara terpadu. Pelayanan pemeriksaan terpadu ini akan dimulai secara bertahap mulai 2013.

Nantinya, pemeriksaan melalui Badan Karantina Pertanian dilakukan dalam satu kawasan di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat ini Pelindo sebagai operator pelabuhan tengah membangun fasilitas penampungan peti kemas, khusus produk pertanian dengan kapasitas 3.000 peti kemas seluas 5 hektare.

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Badan Karantina Pertanian, Sujarwanto, menyatakan pelayanan pemeriksaan karantina terpadu dalam satu atap mulai pemeriksaan fisik hingga laboratorium dilakukan secara online. Waktu pemeriksaan produk pertanian impor juga ditargetkan rampung dalam empat hari.

Sepanjang tahun lalu pangan impor ilegal kebanyakan ditemukan di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Makassar, dan Pontianak.