Perlindungan Sosial dan Kenaikan BBM

Senin, 27/05/2013

Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Tekanan defisit fiskal untuk di atas 3%, defisit keseimbangan primer dan tekanan rupiah akibat tingginya impor BBM bersubsidi menjadi tiga argument dari sisi fiskal mengapa subsidi BBM perlu dikurangi. Selain itu juga, konsumsi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran menambah ketidaktepatan pengguna BBM bersubsidi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan di sejumlah kesempatan pentingnya menyelamatkan ekonomi nasional (dari sisi fiskal) dengan biaya sosial yang sekecil-kecilnya. Pemerintah tengah berencana untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi secara terbatas dan terukur. Rancangan APBN Perubahan 2013 sedang dibahas bersama antara DPR-Pemerintah dan kita harapkan agar secepatnya dapat disahkan sehingga penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat segera dilakukan.

Menyesuaikan harga BBM bersubsidi perlu disertai program proteksi sosial bagi kelompok masyarakat miskin. Dalam APBN-P 2013, Pemerintah memperkirakan akan terjadi kenaikan inflasi menjadi 7% ketika harga Premium menjadi Rp 6.500 dan Solar menjadi Rp 5.500 per liter. Sudah dapat dipastikan harga pangan akibat meningkatnya biaya transportasi akan terjadi. Oleh karenanya, perlindungan kepada masyarakat miskin dan hamper miskin perlu dilakukan agar tujuan awal menyelamatkan fiskal tidak berakibat buruk bagi kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia.

Program proteksi sosial ini berupa Percepatan dan Program Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk menjadi ‘protective belt’ bagi masyarakat miskin yang rentan (vulnerable). Ini merupakan komitmen negara terhadap kelompok masyarakat miskin yang rentan terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi mengingat sejumlah pengalaman negara lain termasuk pengalaman kenaikan harga BBM bersubsidi di Indonesia pada 2005 dan 2008.

Dengan adanya program ini kita berharap dampak sosial akibat penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat ditekan. Dan yang terpenting negara membantu masyarakat miskin dan hampir miskin untuk memberikan ruang penyesuaian akibat lonjakan harga kebutuhan pokok.

Percepatan dan Program Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang sedang disiapkan memerlukan alokasi anggaran sekitar Rp 12,5 triliun. P4S meliputi program regular yakni Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang ditingkatkan baik unit-cost maupun jumlah penerima manfaat. Dan untuk menyangga daya beli masyarakat miskin pasca kenaikan, juga akan diberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang akan diberikan selama enam bulan pasca kenaikan harga BBM subsidi. BLSM direncanakan diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama maksimum 6 bulan sebesar Rp 150 ribu rupiah per bulan dengan total anggaran Rp 11,6 triliun.

Selain itu juga, Pemerintah dalam APBN-P 2013 juga mengusulkan untuk menambah Rp 6 triliun yang diperuntukkan membangun infrastruktur dasar seperti perbaikan irigasi dan air bersih. Presiden SBY juga telah menginstruksikan dilakukannya penghematan atas belanja Kementrian/Lembaga (K/L) untuk mengurangi defisit anggaran. Sehingga dalam APBN-P 2013 juga dicantumkan penghematan sebesar Rp 24,6 triliun belanja K/L dari pengeluaran yang belum menjadi skala prioritas nasional.