Pola Konsumsi Masyarakat Perlu Diubah

Upaya Ketahanan Pangan

Senin, 27/05/2013

NERACA

Jakarta - Pola konsumsi masyarakat yang masih mengandalkan nasi menjadikan Indonesia rajin mengimpor beras untuk memenuhi permintaan. Untuk itu, diperlukan salah satu pangan alternatif sebagai penggantinya. Hal tersebut seperti dikemukakan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Djoko Said Damardjati di Jakarta, akhir pekan kemarin.

"Jika pola konsumsi beras masyarakat bisa ditekan dan diganti dengan jenis pangan yang lain seperti jagung, umbi-umbian atau gandum, maka ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat," ujar Djoko.

Ia menjelaskan bahwa komoditas umbi-umbian seperti jagung telah lama menjadi makanan alternatif bagi penduduk Indonesia. Namun, belum semua masyarakat menyadari hal itu lantaran masih bergantung pada beras. Padahal, dengan diversifikasi pangan maka secara tidak langsung menjadi upaya memperkuat ketahanan pangan.

Selain itu, lanjut Djoko, bisa mengurangi impor beras yang setiap tahunnya selalu dilakukan. "Hingga tahun 2013 persoalan ketahanan pangan khususnya beras menjadi salah satu persoalan. Pola konsumsi beras yang terlalu dominan, menjadi kebutuhan beras kian membengkak seiring bertambahnya jumlah penduduk, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah," ujarnya.

Dilain sisi, ia berharap agar edukasi kepada masyarakat mengenai diversifikasi pangan juga berjalan dengan baik. Sehingga kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan lainnya bisa terwujud dan berjalan secara intensif.

Lembaga Khusus

Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian RI, Ahmad Suryana mengatakan Indonesia perlu mempunyai lembaga ketahanan pangan nasional dengan kewenangan setingkat kementerian dan bertanggungjawab langsung di bawah Presiden untuk menjamin terwujudnya ketahanan pangan sesuai mandat Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"Kami mengusulkan nama lembaganya Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN). Berbentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ujar Ahmad.

Menurutnya, ada beberapa tugas yang diemban oleh BPKN antara lain menyusun kebijakan pangan nasional, mengawasi pelaksanaan kebijakan pangan nasional dan daerah, mengelola stabilisasi pasokan dan harga pangan (pengelolaan stok dan pasar dan perumusan kebijakan harga), menangani kerentanan/kerawanan pangan (hungry people), dan melakukan promosi konsumsi (diversifikasi & Aku Cinta Makanan Indonesia) dan keamanan pangan.

Lembaga yang lintas sektor dan kementerian tersebut kata Ahmad mempunyai karakteristik dapat langsung berkomunikasi atau interaksi dengan presiden. "Selain itu mempunyai kewenangan dan kemampuan yang cukup untuk mengoordinasikan menteri atau kepala lembaga dalam pembangunan pangan. Disamping juga mempunyai kewenangan dan “kemampuan direktif” yang cukup untuk mengoordinasikan implementasi kebijakan pangan di daerah," tuturnya.

Di tempat yang sama, Soetarto Alimoeso menambahkan Bulog dengan posisinya sekarang tidak cukup kuat untuk mengambil keputusan dalam rangka menjamin ketahanan pangan. "Dengan posisinya sekarang, kami terlalu banyak mendapatkan instruksi. Diperlukan lembaga yang punya wewenang kuat dan keputusan cepat ketika ketahanan pangan terancam," tandasnya.

Stabilitas Pangan

Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan jika Indonesia mampu menjaga ketahanan pangan maka secara tidak langsung akan melindungi stabilitas pangan dunia. "Ketahanan pangan menjadi sangat penting untuk terus diperjuangkan. Jika Indonesia mampu mencukupi pangannya sendiri, ini tentunya akan membantu stabilitas pangan di dunia," kata Wamentan.

Wamentan menjelaskan peningkatan produksi pangan menjadi salah satu upaya menjaga ketersediaan pangan di Indonesia. Berbagai konsep dan diskusi terkait ketahanan pangan terus digalakkan, begitu pula dengan implementasi di lapangan.

Menurut Wamentan, jika produksi pangan meningkat hal ini akan dibarengi dengan terjaminnya kenyamanan masyarakat Indonesia dari sisi pangan. "Jika produksi pangan bisa dilampaui dengan terus menerus memproduksi, kita juga berkontribusi dalam ketahanan pangan dunia. Tapi, jika Indonesia tidak mampu mencukupi sumber pangannya, maka kita akan menggaggu stabilitas pangan dunia," ujarnya.

Konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 102 kg per kapita per tahun. Hal ini, dinilai oleh Kementerian Pertanian merupakan konsumsi yang cukup tinggi. Bahkan hampir dua kali lipat dari konsumsi beras dunia yang hanya 60 kg per kapita per tahun. Di Asia, konsumsi beras Indonesia adalah yang tertinggi.

"Konsumsi beras penduduk Indonesia telah mencapai 102 kg per kapita atau hampir dua kali lipat dari rata-rata konsumsi beras dunia yang mencapai 60 kg per kapita," ungkap Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementan, Sri Sulihanti, belum lama ini.