NERACA

Jakarta - Guna menghadapi gempuran produk-produk asing, diperlukan peningkatan daya saing. Akan tetapi, daya saing produk Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara lainnya seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Terlebih, dengan adanya Asean Economin Community (AEC) yang akan dimulai pada awal 2015. Ketua ASEAN Competitiveness Institute (AEI) Soy Pardede mengungkapkan bahwa peringkat daya saing Indonesia di bawah negara Asean lainnya.

\"Saat ini, peringkat Indonesia berada di posisi ke 46 dari seluruh negara di dunia dalam hal daya saing produk. Sementara Singapura menempati posisi ke 2, Malaysia berada di posisi ke 21, Thailand berada di posisi 39, Vietnam 65 dan Filipina berada di peringkat ke 75. Hal ini menandakan daya saing produk Indonesia masih kalah dibandingkan Malaysia, Thailand dan Singapura,\" ungkap Soy di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Ia menjelaskan dalam 10 peringkat teratas daya saing produk di dunia ditempai oleh Swiss, Singapura, Swedia, Finlandia, AS, Jerman, Belanda, Denmark, Jepang, Inggris. Indonesia yang berada diperingkat ke 46, lanjut Soy, menandakan bahwa Indonesia mempunyai tantangan yang besar yaitu meningkatkan daya saing sehingga bisa bersaing secara global.

\"Akan jadi tantangan besar yang harus kita hadapi, untuk tingkatkan daya saing dalam konteks global. Bicara tentang daya saing, orang hanya ukur daya saing dalam relevan market, tapi dalam model kontemporer, juga lintas sektoral,\" ujarnya.

Menurut dia, ada dua strategi yang dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan tersebut. Pertama adalah meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki. \"Seperti jumlah penduduk besar, kemudian Sumber Daya Alam (SDA) melimpah, dan posisi strategis secara kawasan,\" sebut Soy.

Kedua adalah koordinasi secara komperhensif antara kementerian/lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), KPPU, serta Kamar Dagang dan Industri.

Di tempat yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, untuk mendorong daya saing industri yang fair antar negara Asean, yang terpenting harus ada kesetaraan, mulai dari terkait tarif pajak, suku bunga, dan sistem kemudahan logistik yang harus selevel. \"Karena itu, tugas Pemerintah membuat kondisi ini sama atau selevel,\" kata Suryo.

Ada beberapa aspek menurut Suryo yang harus mennjadi perhatian Pemerintah. Pertama adanya infrastruktur yang memadai. \"Dan Indonesia saya rasa masih kurang,\" jelas Suryo lagi.

Kedua faktor sumber daya manusia. Sistem pendidikan Indonesia harus setara dengan negara lain. Bambang melihat sektor pendidikan Indonesia untuk mendukung daya saing di MEA masih perlu banyak pembenahan.

Ketiga adalah kebijakan pemerintah yang mudah. Bambang menilai saat ini banyak kebijakan yang tidak pro bisnis dan malah mengganggu iklim usaha. \"Jika di negara lain dunia usaha diikutkan dalam pembuatan regulasi tapi di Indonesia belum, akibatnya banyak kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan,\" tambah Suryo.

Serbuan Impor

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah serbuan produk impor ditengah semangat penguatan daya saing industri. \"Berbagai upaya telah dilakukan dengan harapan meningkatnya penggunaan produk-produk industri dalam negeri melalui penerapan regulasi dan program stimulan seperti kampanye program cinta produk dalam negeri,\" kata Direktur Jenderal (Dirjen) Basis Industri Manufaktur Kemenperin, Panggah Susanto. 

Kata dia, untuk menghadapi serbuan produk impor, pemerintah telah meningkatkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Program P3DN, menurut Panggah, merupakan Instruksi Presiden Nomor 2/2009 dan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. \"Dengan didukung peraturan presiden Nomor 70/2012 tentang pengadaan barang maupun jasa di instansi pemerintah, P3DN menjadi ujung tombak perekonomian nasional dengan pengaturan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang,\" ucapnya.

Pada tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki potensi belanja modal pemerintah sebesar Rp213 triliun atau 20% dari total Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Capital Expenditure Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatas Rp1.000 triliun dan menjadi peluang bagi penggunaan produk dalam negeri.

Penggunaan produk dalam negeri, lanjut Panggah, terus disosialisasikan kepada instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. \"Penggunaan produk salam negeri dalam pengadaan barang maupun jasa pemerintah telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/2011. Peningkatan pemakaian produk nasional akan menambah daya saing dan berkontribusi bagi pertumbuhan industri nasional,\" tandasnya.