ESDM Tak Mau Gegabah

Wacana Kenaikan Elpiji

ESDM Tak Mau Gegabah

Jakarta---- Pemerintah tampaknya masih mempertimbangkan kenaikan harga elpiji 12 kg dan 50 kg yang diajukan oleh Pertamina. Alasanya pemerintah khawatir kenaikan dua jenis elpiji akan membuat migrasi ke elpiji 3 Kg. "Memang ada usulan ke kami tapi terus terang kami belum memutuskan, kami masih memperhitungkan segala-galanya,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Kementerian ESDM Evita Legowo di Jakarta,22/6

Menurut Evita, bukan tidak kenaikan ini membuat perbedaan harga elpiji makin besar antara 50 Kg, 12 Kg dan 3 Kg. “Karena nanti akan ada disparitas harga yang terlalu besar antara yang bersubsidi dengan yang non subsidi, sekarang pun sudah ada disparitas. Jadi kalau dinaikkan akan bertambah lebar disparitasnya," tambahnya.

Dikatakan Evita, kenaikan sekecil apapun terhadap dua jenis elpiji tersebut akan menjadi konsen Kementerian ESDM. Sebab kenaikan berapapun akan memberikan konsekuensi perbadaan harga yang sangat timpang antara elpiji 3 kg yang disubsidi dengan dua elipiji tersebut."Yang sekarang ini pun menurut saya masih terlalu tinggi, kalau ditambah lagi maka akan lebih tinggi lagi," ucap Evita.

Sementara itu VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Mochammad Harun ditempat yang sama mengatakan masalah usulan kenaikan ini masih menunggu rapat umum pemegang saham (RUPS). Ia pun tak memungkiri jika pemerintah khususnya kementerian ESDM khawatir terhadap disparitas harga yang begitu tinggi jika elpiji 12 dan 50 kg dinaikan. "Tunggu RUPS soal yang 12 dan 50, dari sisi teknisnya memang kita sampaikan ke Bu Evita, beliau kan concern jangan sampai ada pergeseran dari 50, 12 kg ke 3 kg," kata Harun.

Harun mengatakan, dasar usulan kenaikan ini juga tidak terlepas dari upaya menambah jangkauan suplai elpiji kepada industri. Selama ini demand industri ditahan jadi 900.000 ton dari permintaan sesungguhnya 1,1 juta ton.**cahyo

BERITA TERKAIT

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah

PLN: KPK Harus Kedepankan Azas Praduga Tak Bersalah NERACA Jakarta - Direksi PT PLN (Persero) menegaskan bahwa perusahaan menghormati proses…

Ekonom: Genjot Penerimaan Jika Tak Ada APBN-P

NERACA Pekanbaru - Ekonom Universitas Andalas Prof Elfindri mengingatkan pemerintah terus menggenjot sisi penerimaan agar "tax ratio" meningkat jika tidak…

Pertambangan dan Keuangan Tak Masuk Sistem Izin Usaha Terpadu

  NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sebanyak dua sektor, yaitu pertambangan dan keuangan, belum…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Defisit APBN Semester I Turun jadi 0,75%

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran pada semester I-2018 tercatat sebesar Rp110,6…

Modal Asing Keluar, Utang Indonesia Melambat

    NERACA   Jakarta - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Mei 2018 seiring arus dana…

Pengaduan THR ke Pemerintah Turun

      NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai memproses pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja…