Soal RUU Fakir Miskin

 Belum Sepakat Pakai Dana Negara

 Jakarta---Pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penanganan Fakir Miskin belum menemukan kesepakatan berapa besar dana APBN yang digunakan. “Ada 2,5%, 5%, 15%. Belum ada kata sepakat terkait anggaran," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin kepada wartawan di Jakarta,22/6.

 Namun, kata Ahmad, selain penggunaan dana APBN, ada pertimbagan juga menggunakan APBD dan dana CSR. Bahkan termasuk zakat. "Tetapi anggaran itu selain APBN, digunakan juga APBD, CSR, dana sosial keagamaan seperti zakat disalurkan untuk penanganan fakir miskin,” tambahnya.

 Yang jelas, kata Ahmad, terkait kelembagaan ada beberapa alternatif antara lain lembaga di bawah menteri, lembaga struktural dan non struktural di bawah menteri, dan lembaga pemerintah non kementerian. "Rohnya sudah ketemu, tinggal dipakai ke mana. Hasil informal dibawa ke panja pekan depan," ungkapnya.

 Diakui Ahmad, masalah kelembagaan pun sebenarnya belum menemukan formula tepat. "Kelembagaan masih harus dicarikan jalan tengah. Belum ketemu konsepnya, besok (hari ini, red) baru kita akan bahas secara informal," paparnya.

 Menurut Zainuddin, apabila diterapkan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau berbentuk lembaga pemerintah non departemen, sepertinya agak sulit. "Kementerian nggak mau ada lembaga di luar kementerian teknis dan itu sudah menjadi isu umum, karena akan membebani APBN. Kita akan mencari solusi jalan tengahnya," ujar politisi PKS ini.

 Mengenai besaran anggaran untuk penanganan fakir miskin yang berasal dari APBN, dia menyatakan masih belum disepakati. "Usulannya ada yang 5 persen atau 2,5 persen, masih belum disepakati, nanti akan sekalian kita rumuskan," pungkas anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta I ini. **cahyo