Belum Sepakat Pakai Dana Negara

Soal RUU Fakir Miskin

Belum Sepakat Pakai Dana Negara

Jakarta---Pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penanganan Fakir Miskin belum menemukan kesepakatan berapa besar dana APBN yang digunakan. “Ada 2,5%, 5%, 15%. Belum ada kata sepakat terkait anggaran," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ahmad Zainuddin kepada wartawan di Jakarta,22/6.

Namun, kata Ahmad, selain penggunaan dana APBN, ada pertimbagan juga menggunakan APBD dan dana CSR. Bahkan termasuk zakat. "Tetapi anggaran itu selain APBN, digunakan juga APBD, CSR, dana sosial keagamaan seperti zakat disalurkan untuk penanganan fakir miskin,” tambahnya.

Yang jelas, kata Ahmad, terkait kelembagaan ada beberapa alternatif antara lain lembaga di bawah menteri, lembaga struktural dan non struktural di bawah menteri, dan lembaga pemerintah non kementerian. "Rohnya sudah ketemu, tinggal dipakai ke mana. Hasil informal dibawa ke panja pekan depan," ungkapnya.

Diakui Ahmad, masalah kelembagaan pun sebenarnya belum menemukan formula tepat. "Kelembagaan masih harus dicarikan jalan tengah. Belum ketemu konsepnya, besok (hari ini, red) baru kita akan bahas secara informal," paparnya.

Menurut Zainuddin, apabila diterapkan seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau berbentuk lembaga pemerintah non departemen, sepertinya agak sulit. "Kementerian nggak mau ada lembaga di luar kementerian teknis dan itu sudah menjadi isu umum, karena akan membebani APBN. Kita akan mencari solusi jalan tengahnya," ujar politisi PKS ini.

Mengenai besaran anggaran untuk penanganan fakir miskin yang berasal dari APBN, dia menyatakan masih belum disepakati. "Usulannya ada yang 5 persen atau 2,5 persen, masih belum disepakati, nanti akan sekalian kita rumuskan," pungkas anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta I ini. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pertimbangan Dewan Sukabumi Mengenai PPDB Pakai Sistem Zonasi

Pertimbangan Dewan Sukabumi Mengenai PPDB Pakai Sistem Zonasi NERACA Sukabumi - Adanya sistem baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)…

Bangsa Pancasilais, Bonus Demografi dan Negara Maju

Oleh: Dr. Hanibal Hamidi, Praktisi Kesehatan Masyarakat Fokus pembangunan Indonesia dalam mengoptimalkan "Bonus Demografi", untuk membawa Indonesia keluar dari "middle…

Raup Dana IPO Rp 50,03 Miliar - JAST Targetkan Pendapatan Tumbuh 50%

NERACA Jakarta – Resmi mencatatkan saham perdana di pasar modal, PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) menargetkan pertumbuhan pendapatan tahun ini…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kementerian PUPR Sertifikasi Prajurit Zeni TNI AD - Dukung Percepatan Pembangunan

        NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya…

AXI Raih Penghargaan Printpack Indonesia Awards

    NERACA   Jakarta - PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI), anak perusahaan PT Astra Graphia Tbk yang memfokuskan diri…

Penentuan Lokasi Ibukota Ditetapkan Presiden Tahun Ini

    NERACA   Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, calon lokasi ibukota negara yang baru…