Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi, akademisi dan anggota DPR menilai Indonesia saat ini sudah masuk negara kategori middle income trap, sehingga perlu berbenah diri untuk keluar di tengah penurunan sejumlah indikator ekonomi 2013. Untuk itu, saatnya para petinggi pemerintahan (birokrat) segera mengubah pola pikir (mind-set) nya jika Indonesia ingin sejajar dengan negara maju lainnya.

NERACA

Menurut Guru Besar FE Unpad Prof Dr Ina Primiana, terdapat beberapa alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi di negeri ini. “Separuh penduduk Indonesia itu miskin atau mendekati miskin. Yang di bawah semakin miskin. Pendapatannya juga makin menurun karena program-program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat bawah belum berhasil seluruhnya, terutama terkait distribusi,” ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Di sektor pangan misalnya, menurut dia, pemerintah tidak mempunyai perencanaan tentang pola distribusi, terutama komoditas pokok, sehingga supply demand yang harusnya bisa diantisipasi menjadi tidak terakomodir. Gawatnya, pola-pola itu malah terbaca oleh rent seeker. Kelemahan ini membuat inflasi meningkat. Kalau inflasi meningkat, arahnya pasti ke penurunan daya beli masyrakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, itulah mengapa ekonomi Indonesia menjadi tidak banyak bergerak.

“Tiap tahun mengalami hal yang sama. Padahal pola distribusi begitu-begitu saja, sudah terbaca. Pemerintah, seharusnya bisa melihat komoditas pangan mana saja yang kritikal, kapan kekurangannya, lalu tutup dengan impor di saat yang tepat. Tapi yang terlihat sekarang, perencanaannya kurang baik. Saya tidak tahu ini karena kurang disiplin atau memang sengaja dibiarkan saja,” ujarnya.

Menurut Ina, terdapat beberapa hal yang bisa mendorong perubahan ekonomi. Pertama adalah akses terhadap ekonomi harus dibuat merata. “Yang terjadi selama ini, akses ke ekonominya terhambat. Masing-masing daerah tidak mudah untuk membuka akses ekonomi karena banyak hambatan dari tiap potensi yang ada di daerah tersebut. Misalnya untuk lapangan usaha pertanian. Infrastrukturnya, kreditnya, itu ada yang tidak berpihak ke sana. Kalau begini, bagaimana bisa tumbuh,” ujarnya.

Dia mengatakan, kebijakan jangka panjang yang dapat mendorong Indonesia bisa keluar dari status middle income trap, adalah dengan mendorong pendidikan lebih baik lagi. “Angkatan kerja kerja saat ini lebih dari separuhnya lulusan SD. Sulit untuk naik ke kelas menengah dengan tingkat pendidikan seperti itu,” ujarnya.

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, pola pikir (mind-set)  pemerintah yang harus diubah agar keadaan perekonomian Indonesia keluar dari middle income trap dengan cara mengubah kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

\"Sebenarnya kita telah mengetahui masalahnya apa, namun tidak segera mengambil tindakan. Saat ini kebijakan pemerintah mendekati Pemilu hanya menyelamatkan dirinya, tapi kami pengusaha yang tidak selamat\", ujarnya.

Sofjan menegaskan, seharusnya subsidi BBM sudah dialihkan ke infrastruktur yang akan segera menaikkan lagi kondisi perekonomian Indonesia. Saat ini yang menyebabkan industri dan teknologi berkurang karena tersendat oleh infrastruktur yang menghambat laju pertumbuhannya.

\"Walau income per capita Indonesia US$3000, pola pikir (mind-set) presiden harus diubah, sekarang ini kan menunda saja. Parlemen juga harus mendukung, BLT (bantuan langsung tunai) harus dirampungkan. BLT kan tidak harus dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk jaminan kesehatan, karena dikhawatirkan bisa diselewengkan jika dalam bentuk tunai\", ujarnya.

Menurut dia, solusi masalah ini ada tiga hal, yaitu kebijakan kenaikan BBM,mempercepat infrastruktur dan anggaran belanja serta peraturan-peraturannya tidak tersendat-sendat.
\"Itu yang harus segera dilakukan, karena hanya itu masalah kita. Kalau tidak segera dilakukan menyerah sajalah!\", ujar dia.

Middle-income trap adalah istilah yang diberikan kepada negara-negara berpendapatan menengah yang “terjebak” di posisinya dan tidak bisa melakukan lompatan untuk masuk menjadi negara maju baru. Jadi suatu negara telah mencapai suatu level pendapatan perkapita tertentu yang relatif cukup makmur, namun tidak mampu lagi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tinggi, sehingga negara tersebut tidak kunjung naik kelas masuk dalam jajaran negara-negara maju. Jadi seolah-olah negara tersebut terkunci di tengah (stuck in the middle) di posisinya sebagai negara berpendapatan menengah.

Tidak Mudah

Rektor Kwik Kian Gie (KKG) Business School Prof Dr  Anthony Budiawan mengatakan,  penurunan indikator ekonomi di Indonesia pada 2013 ini bisa saja menyebabkan Indonesia terjebak pada situasi middle income trap. \"Kemungkinan bisa saja seperti itu,” ujarnya, Sabtu (25/5).

Dia menjelaskan, bahwa untuk tumbuh di posisi middle income itu sangat sulit, hal ini bisa dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat Indonesia yang masih jauh di bawah negara maju lainnya. \"Kita masih jauh, untuk bersaing dengan mereka itu tidak mudah, karena kita belum memiliki produk untuk dilepas ke pasaran internasional,\" ujarnya. Indonesia, katanya, masih merupakan negara miskin, karena masih banyak rakyat di daerah yang belum sejahtera.

Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa menciptakan kebijakan ekonomi untuk melakukan simulasi pertumbuhan industri yang baik untuk memulai persaingan usaha di luar negeri. \"Hampir semua produk di Indonesia itu impor, karena struktur ekspor kita itu hanya sumber daya mineral dan sumber daya lainnya,\" ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu mengimplementasikan dengan baik kebijakan ekonomi melalui kebijakan fiskal seperti tax holiday atau insentif perpajakan. Serta mengurangi promosi yang tidak dapat membawa Indonesia ke pertumbuhan yang lebih baik seperti program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). \"Jika hal ini dilakukan, Indonesia akan semakin terpuruk karena ini hanya mengandalkan SDA yang ada dan hanya perusahaan itu-itu saja yang mendapatkan tax holiday,\" Kata dia.

 Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasih mengatakan, dengan koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipangkas sejumlah 0,6% dari asumsi APBN 2013 menjadi 6,2%,  akan berpotensi Indonesia masuk kategori middle income trap. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi jangan hanya bergantung kepada konsumsi masyarakat saja.

“Untuk menghindari middle income trap itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dengan prioritas nasional yaitu meningkatkan daya saing ekonomi dan menggenjot perekonomian yang berkualitas, serta membenahi infrastruktur,” katanya, Sabtu (25/5).

Menurut Achsanul, pertumbuhan ekonomi yang dikoreksi oleh pemerintah ini lebih disebabkan, keadaan ekonomi Indonesia yang kurang baik kemudian kondisi ekonomi global yang belum stabil. Apalagi akan diperparah dengan rencana kenaikan BBM dimana akan mengakibatkan daya beli masyarakat akan rendah dan inflasi akan naik.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak tergantung kepada tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik, sehingga tidak akan terjadi middle income trap. Pemerintah juga harus melakukan inovasi kebijakan sebagai salah satu kunci agar tidak terjebak dalam fenomena kelas menengah.

Achsanul juga mengungkapkan hal yang mesti dilaksanakan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi adalah dengan memastikan adanya kepastian hukum dalam berinvestasi. Indonesia mentargetkan investasi Rp 390 trilun pada 2013.

Pengamat ekonomi yang juga anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) Prof Dr Didiek J. Rachbini menuturkan pengalamannya ketika di Korea Selatan beberapa waktu lalu, untuk mempelajari negara itu mampu naik kelas dari negara menengah menjadi negara maju.

Dia menjelaskan negara Ginseng itu mampu menjadi negara maju lantaran bisa mengembangkan industri teknologi disertai komitmen pemerintah untuk mempromosikan teknologi dan sains.

Sedangkan di Indonesia, kata dia, perusahaan-perusahaan masih belum tertarik untuk berinvestasi di bidang teknologi dan sains. \"Padahal, jika belajar dari Korsel yang mampu maju. Seharusnya Indonesia juga bisa mengembangkan teknologi dan nantinya akan jadi negara maju,\" katanya.

Jika mengacu Korsel, lanjut Didiek, industri teknologi telah menyumbang 4% dari PDB Korsel. Sementara di Indonesia hanya 0,5% dari PDB. Bahkan, Korsel telah menyediakan internet dengan kecepatan tinggi secara gratis untuk rakyatnya dan juga bagi perusahaan-perusahaan di sana.

\"Hal ini yang dapat membantu perusahaan dan rakyatnya meningkatkan perdagangan dan mendorong lahirnya industri baru karena mudahnya mengakses internet gratis yang bisa terhubung secara global,\" ujarnya. Namun dia menyayangkan biaya internet di Indonesia masih menjadi salah satu yang termahal di dunia.

Padahal, jika internet gratis dan menjangkau hingga ke pelesok maka dapat membantu petani untuk bisa mempunyai pemikiran secara global. \"Mind-set pemerintah harus berubah sepenuhnya kalau ingin menghindari middle income trap,\" katanya. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah bisa meningkatkan status perekonomian Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. sylke/iqbal/nurul/bari/mohar