Globalisasi vs Nasionalisme

Oleh Bani Saksono

Wartawan Harian Ekonomi Neraca

Dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia terus berusaha menciptakan perdamaian dunia melalui berbagai hubungan kerjasama, baik bilateral maupun multilateral. Dalam bentuk kerjasama multilateral, Indonesia aktif di berbagai forum dunia. Saat awal berdirinya republik ini, Presiden Soekarno merintis Gerakan Non-Blok pada 1955.

Seterusnya, pada 8 Agustus 1967, Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asia Nations/ASEAN) yang ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh Menlu RI Adam Malik, Narciso Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), S Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Thailand). Puncaknya adalah akan dideklarasikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) pada 2015.

Pada 1989, Indonesia bersama 20 negara mendeklarasikan berdirinya Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Pada akhirnya, Indonesia pun bergabung dalam Pakta Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada 1995 melalui ratifikasi UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Pembentukan WTO.

Hampir seluruh forum kerjasama itu menghendaki adanya liberalisasi ekonomi dan terbukanya pasar bebas. Dalam setiap kerjasama ekonomi tersebut, terdapat klausul agar seluruh negara anggota menghapus seluruh hambatan bagi masuknya barang dan jasa dari satu negeri ke negeri anggota lainnya.

Namun kenyataannya, pemerintah tidak menyiapkan secara maksimal produk dan jasa domestik yang siap bersaing dengan produk dan jasa dari negeri lain. Akibatnya, Indonesia lebih banyak berperan menjadi pasar bagi produk dan jasa bangsa lain. Hal itu ditunjukkan dengan neraca perdagangan yang tak seimbang. Impor kita lebih banyak dibanding ekspor, padahal Indonesia termasuk kaya sumber daya alam.

Sepanjang 2012, total ekspor Indonesia sebesar US$190,04 miliar, atau lebih kecil dari total impornya, yaitu sebesar US$191,67 miliar. Negatifnya neraca perdagangan itu tentu menggerogoti cadangan devisa. Jika tak waspada, kerjasama ekonomi antarnegara itu justru membuka pintu masuknya neo-imperialisme di Indonesia. Para petani dan produsen kita akan didikte oleh pasar bebas hingga tak menghasilkan keuntungan, melainkan utang berkepanjangan. Itu sebanyak banyak pihak minta RI keluar saja dari WTO.

Jika bangsa dan pemerintah Indonesia tak waspada, kerjasama ekonomi itu tidak menciptakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat UUD 1945. Sebab, jauh dari kemakmuran, dekat dengan perkulian. Bukan menjadi tuan di rumah sendiri, tapi jadi kuli. Maka, bangkitkanlah semangat nasionalisme dan semangat cinta produk sendiri.

Related posts