Tersanderanya APBN Kita

Oleh: Tumiur Aritonang, Kordinator Aliansi Masyarakat Pemerhati Pembangunan Indonesia (AMPibi)

Selasa, 28/05/2013

Adanya kecemasan terhadap pembengkakan subsidi energi kian mengindikasikan lemahnya postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sekalipun APBN kita mampu menunjukkan angka yang cukup fantastis, namun kenyataannya bahwa kontribusi APBN dalam meringankan beban penderitaan rakyat tetap saja tidak mampu direalisasikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam pengelolaan APBN saat ini. Kondisi ini yang semestinya disikapi oleh pemerintah dengan bijak agar kemudian APBN benar-benar dapat berkontribusi dalam meringankan beban hidup masyarakat banyak.

Berdasarkan realita yang ada saat ini, ruang gerak APBN 2013 tidak hanya tersandera oleh besaran subsidi energi yang tahun ini mencapai Rp 275 triliun, tapi juga oleh besarnya biaya birokrasi yang mencapai Rp 400 triliun, serta pembayaran cicilan utang luar negeri dan domestik sebesar Rp 150 triliun. Selain itu, dari dana transfer ke daerah senilai Rp 513 triliun, sekitar 90 triliun habis untuk gaji pegawai daerah dan belanja barang.

Boleh dikata, hampir 70% belanja negara tahun ini habis disedot oleh subsidi energi, biaya birokrasi, serta pembayaran utang. Sementara kita tahu, sekitar 70% penikmat subsidi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), adalah kelompok menengah-atas. Pemerintah malah kini maju mundur dalam mencari solusi pengurangan subsidi energi. Tekanan- tekanan masyarakat luas, serikat buruh, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menentang kenaikan harga BBM membuat pemerintah tak memiliki nyali, sehingga mengorbankan prioritas pembangunan itu sendiri. Tanpa sadar anggaran justru berpihak pada golongan menengah-atas, tapi rakyat kecil selalu dijadikan tameng.

Membayar Mahal

Sedangkan birokrasi yang menghabiskan dana ratusan triliun rupiah tidak memberikan pelayanan secara baik. Korupsi oleh birokrasi yang berkolaborasi dengan oknum partai politik justru kian menjadi-jadi. Tidak ada perbaikan pelayanan yang signifikan. Masyarakat masih tetap harus membayar mahal untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan layanan birokrasi, karena masih maraknya suap, pungutan liar, dan biaya-biaya siluman.

Program reformasi birokrasi belum memperlihatkan hasil nyata, kecuali perbaikan remunerasi semata. Pemerintah juga terus menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), meski tak diimbangi perbaikan layanan. Itulah sebabnya, dengan anggaran yang begitu fantastis namun tidak mengena sasaran, sudah saatnya pemerintah merealokasi dan merombak postur anggaran. Subsidi energi dan belanja birokrasi harus dipangkas dan dialihkan untuk pendanaan yang lebih penting, terutama infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberian insentif bagi pengembangan sektor-sektor usaha yang vital.

Buruknya infrastruktur menjadi titik lemah iklim investasi di negeri ini, sehingga daya saing infrastruktur Indonesia turun dua peringkat ke posisi 76 dari 142 negara yang disurvei oleh World Economic Forum (WEF). WEF menyebut infrastruktur menjadi masalah terbesar ketiga di Indonesia setelah persoalan korupsi dan inefisiensi birokrasi. Pada APBN 2013, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 188,4 triliun atau 2,28% dari produk domestik bruto (PDB). Idealnya, anggaran infrastruktur minimal 5% dari PDB.

Ekonomi India dan RRT melaju pesat karena mengalokasikan anggaran infrastruktur masing-masing 7-8% PDB dan 9-10% PDB. Infrastruktur yang buruk menghambat ekspansi bisnis, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, dan menurunkan daya saing perekonomian nasional. Biaya distribusi barang menjadi mahal. Pemerintah seyogianya membabat seluruh kendala yang selama ini mengganjal proyek infrastruktur.

Membuat Terobosan

Proses tender yang berbelit-belit dan tak jarang diwarnai intervensi, hambatan dalam pembebasan lahan, serta kelemahan birokrasi sebagai pelaku utama untuk proyek-proyek pemerintah. Pemerintah juga harus berani membuat terobosan untuk berbagai megaproyek dan menghindari polemik yang tidak perlu. Selama ini banyak megaproyek infrastruktur yang tertunda atau bahkan mangkrak lantaran pemerintah kurang tegas dan tersandera oleh polemik yang terjadi di masyarakat.

Salah satu contoh aktual adalah proyek Jembatan Selat Sunda. Di sektor pendidikan, pemerintah perlu mengevaluasi anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN namun tidak tepat sasaran. Buktinya, kita sering menyaksikan banyaknya anak yang tidak bersekolah, gedung-gedung sekolah yang reot, serta biaya pendidikan yang kian tidak terjangkau. Selain restrukturisasi dan realokasi anggaran, pemerintah perlu membenahi perencanaan anggaran dan strategi pembangunan agar rakyat mendapat manfaat optimal. Manajemen anggaran juga perlu dibenahi, terutama bagaimana mengatasi rendahnya penyerapan anggaran sehingga menumpuk di akhir tahun.

Lebih dari itu, harus disisir atau dipangkas lagi pengeluaran yang tidak perlu, seperti perjalanan dinas dan pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Momentum yang tepat untuk merombak anggaran adalah forum pembahasan APBN-Perubahan yang akan dilakukan pertengahan Mei ini. Pemerintah harus bisa meyakinkan DPR betapa pentingnya restrukturisasi anggaran. Namun, harus juga dicermati agar jangan sampai perombakan dan realokasi anggaran akhirnya malah digiring ke proyek-proyek yang bertujuan untuk pemenangan pemilu.

Pilihan yang sulit memang harus dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai masalah yang selama ini menggerus anggaran negara. Namun, untuk memperkuat langkah pemerintah selanjutnya ada baiknya kita melakukan analisis secara mendalam dampak kebijakan yang mungkin terjadi melalui sebuah simulasi kebijakan. Dengan perangkat analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), kita akan mengetahui bahwa apabila pemerintah menarik subsidi BBM dan sebagian dikembalikan melalui program kerakyatan maka pendapatan rumah tangga miskin justru meningkat.

Peningkatan pendapatan yang terjadi pada rumah tangga buruh tani sebesar 10,63%, rumah tangga golongan rendah desa sebesar 4,01% dan rumah tangga golongan rendah kota 2,43%. Sebaliknya, rumah tangga pengusaha tani mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 0,25%, rumah tangga golongan atas perdesaan menurun sebesar 0,11%, dan rumah tangga golongan atas perkotaan 0,08%. Manfaat positif juga dirasakan oleh faktor produksi tenaga kerja dan pemilik modal di semua lini. Pada akhirnya kita mengharapkan pemerintah mampu membebaskan APBN dari bentuk pengelolaan yang terkesan serampangan dan hanya mengandung banyak beban tanpa program yang cukup terarah.(analisadaily.com)