Oleh: dr. Amir Hakim H Siregar SpOG, Pemilik RSB Kasih Sayang Ibu - Nasionalisme dan Layanan Kesehatan

Setiap 20 Mei selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tanggal itulah 105 tahun lalu para pemuda dan tokoh cendekia putra putri pertiwi sadar bahwa rakyat sangat menderita dalam penjajahan kolonial Belanda. Ketika itu semangat nasionalisme mulai menggetarkan jiwa para pemuda yang didorong oleh pemandangan yang menyedihkan di tengah rakyat yang terjajah. Mereka melihat dengan mata dan hati mereka, sehingga hati nurani mereka tergerak untuk berani berbicara dan diikuti dengan keberanian tindakan  “perlawanan” terhadap kezoliman penjajah.

Pendirian Perkumpulan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 menjadikan tanggal tersebut menjadi tanggal bersejarah. Perlawanan tehadap penjajah telah sejak lama dilakukan, namun lingkup kedaerahan masih sangat kental, sifat perjuangan dan perlawanan masih sebatas kedaerahan. Pemikiran dalam rangka pergerakan perlawanan terhadap penjajah secara nasional di mulai pada 1908 tersebut.

Kebanyakan penggiat saat itu berprofesi sebagai dokter dan mahasiswa kedokteran di STOVIA (School tot Opleiding van Indlandsche Artsen). Saat itu yang bisa menjadi peserta didik di STOVIA hanyalah kalangan ninggrat (kelas atas masyarakat). Sebagai dokter dan mahasiswa kedokteran saat itu sangatlah sulit (mustahil) bila bukan berasal dari latar belakang keninggratan (priyayi), sehingga saat itu profesi dokter merupakan masyarakat kelas eksklusif.

Pada Minggu 20 Mei 1908, di salah satu ruang kelas STOVIA, dr Soetomo menyampaikan gagasan tentang mendirikan Perkumpulan Budi Utomo, dengan landasan pemikiran bahwa hari depan bangsa dan tanah air ini berada di tangan mereka.

Nama-nama seperti dr Tjipto Mangoenkoesoemo, dr Wahidin Soedirohoesodo, dr Soetomo adalah tokoh 1908 yang berprofesi sebagai dokter dan mereka merupakan akademisi di STOVIA kala itu. Dr Tjipto Mangoenkoesoemo bersama Soewardi Soerjaninggrat (Ki Hadjar Dewantoro), Ernest Doewes Dekker yang dikenal sebagai tiga serangkai, adalah tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, mereka pendiri Indische Partij (organisasi politik pertama yang mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda).

Dalam perlawanannya Ki Hadjar Dewantara menulis sebuah artikel “Als ik Nederlander was”(Seandainya saya seorang Belanda). Tulisan menyindir tindakan kolonialis Belanda yang merayakan kemerdekaan Belanda secara besar-besaran di Indonesia. Tiga serangkai inilah yang memiliki militansi tinggi dalam tubuh Perkumpulan Budi Utomo, dan semangat nasionalis yang pekat ini didasari oleh kesadaran bahwa penderitaan rakyat bangsanya sudah sangat parah.

Tjipto Mangoenkoesoemo berlatar belakang keluarga priyayi rendahan, namun ayahnya adalah pegawai dengan jabatan pembantu administrasi  Dewan Kota Semarang(awalnya guru bahasa melayu di HIS Ambarawa). Jiwa patriotik nasionalis seorang Tjipto Mangoenkoesoemo telah terlihat sejak dia menjadi mahasiswa di STOVIA. Guru dan teman-temannya mengakui sosok Tjipto adalah pribadi yang jujur, berpikiran tajam(kritis) dan rajin, “Een Begaafd leerling” (siswa berbakat). Dalam kesehariannya, Tjipto berusaha menunjukkan jati diri nasionalis dengan jalan selalu berpakaian baju surjan dengan bahan batik lurik, dan rokok kemenyan (khas Jawa).

Ketika itu, dia sudah menyampaikan rasa prihatinnya dan penolakan terhadap eksklusifisme pendidikan dokter, dimana hanya anak-anak kalangan ninggrat dan anak-anak Belanda yang dapat menikmati pendidikan di sekolah dokter. Anak-anak desa dari kalangan rakyat jelata mustahil untuk masuk sekolah dokter, sehingga dia menulis dalam Koran De Locomotief: Rakyat pada umumnya terbatas ruang gerak dan aktifitasnya, sebab banyak kesempatan yang tertutup bagi mereka. Keturunanlah yang menentukan nasib seseorang , bukan keahlian dan kemampuan. Seorang anak “biasa” akan selalu tetap tertinggal di belakang anak bupati atau keturanan ninggrat.

Dalam kondisi saat sekarang, pendidikan di era reformasi ini, terkesan telah kehilangan jiwa nasionalisme, mulai dari mata pelajaran yang bermuatan nilai luhur bangsa Indonesia dianggap “menghabiskan waktu” peserta didik, sehingga dihapus. Mata pelajaran sejarah bangsa, yang disertai pendidikan nilai luhur seperti budi pekerti sudah tidak ditemui lagi.Pendidikan Moral Pancasila pun sudah tidak ditemui dalam kurikulum “modern”.

\\\\\\\\\\\\\\\"Pendidikan itu mahal\\\\\\\\\\\\\\\". itu pernyataan orangtua/wali murid saat ini. Sungguh memprihatinkan. Kenyataan, setiap tahun sekolah negeri tidak mampu menerima peserta didik, sehingga dengan terpaksa sekolah swasta menjadi pilihan, yang tentunya memerlukan biaya yang tidak murah.

Pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaksana Negara yang telah diamanahkan oleh Undang Undang Dasar 1945 (mencerdaskan kehidupan bangsa) diserahkan kepada “pasar”. Sehingga tidaklah heran saat ini pendidikan merupakan lahan bisnis. Di bidang pendidikan kedokteranpun hal ini telah terjadi, dimana subsidi untuk pendidikan kedokteran (negeri) sudah hampir tidak ada. Daya tampung Fakultas Kedokteran Negeri sangat terbatas, sehingga makin lengkaplah eksklusifisme dunia kedokteran Indonesia.

Pendidikan dan Biaya

Dalam ingatan penulis, ketika lulus SMA pada 1979, penulis mengikuti seleksi penerimaan masuk perguruan tinggi (Skalu), pilihan saat itu adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Saat itu ujian akhir SMA tidak diadakan secara nasional. Penentu kelulusan seleksi tidak hanya ujian seleksi (Skalu), namun nilai STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMA pun ikut menentukan, sehingga peserta seleksi dari daerah masih sangat terbuka kesempatan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri ternama. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) untuk FKUI saat itu Rp75.000 setahun untuk tahun pertama (saat itu kurs 1 USD setara Rp625) atau setara dengan USD120, pada tahun ke 2 biaya tersebut turun menjadi Rp45.000 dan pada ke 4 sampai tahun ke 6 (terakhir) biaya pertahun Rp32.000.

Bila dibandingkan keadaan saat ini dengan biaya pendidikan yang lalu, dan kita gunakan  USD 120 sebagai patokan nominal, maka tahun pertama seharusnya biaya pendidikan sebesar Rp 1.164.000, namun saat ini biaya untuk pendidikan di FKUI sudah 10 kali lipat bahkan ada yang lebih, karena saat ini subsidi pemerintah untuk pendidikan hampir tidak ada.

Di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri (UI), mahasiswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, antara lain, kelompok regular, kelompok mandiri dan lainnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan pemisahan (diskriminasi) antara kelompok yang bayar mahal dan “murah”, sehingga pula kedepan akan terbentuk kelompok-kelompok dokter berdasarkan status tingkat ekonomi. Pada saat penulis mengikuti pendidikan dokter spesialis (setelah selesai menjalankan tugas wajib kerja  sarjana di daerah terpencil = Inpres) saat itu tidak dibebankan biaya pendidikan.

Keringanan biaya pendidikan waktu lalu, menggambarkan komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa disatu sisi, sisi lain pemerintah saat itu ingin memenuhi kebutuhan rakyat dalam pelayanan kesehatan. Selama mengikuti pendidikan, penulis selalu diingatkan oleh para guru, bahwa pendidikan ini dibiayai oleh rakyat, sehingga ketika lulus harus mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk melayani rakyat. Dari pesan guru itu, dapat disimpulkan bahwa para peserta didik ditanamkan jiwa nasionalis.

Pendidikan kedokteran saat ini yang sudah mengarah ke model kapitalis, tentu akan berdampak kepada pelayanan kesehatannya. Keadaan ini seakan disengaja diarahkan ke model kapitalis oleh pemerintah, sehingga dapatlah dikatakan arah reformasi saat ini telah dibelokkan, dan saatnya diluruskan kembali.

Dengan semangat Kebangkitan Nasional, setiap tahunnya oleh Ikatan Dokter Indonesia ditentukan sebagai Bulan Bakti Dokter Indonesia, biasanya dilakukan kegiatan social seperti pengobatan gratis dan seminar baik untuk dokter maupun untuk masyarakat umum.

Saat ini,dalam kesempatan memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 105 ,di era reformasi yang sudah berjalan 15 tahun, sudah saatnya kita semua, menyadari dan mengingat kembali bahwa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat, mencerdaskan seluruh rakyat melalui pendidikan yang berkarakter nasionalis dan jangan pernah kita lupakan bahwa pendiri bangsa ini yang sebagian dipelopori oleh dokter Indonesia 105 tahun yang lalu sudah berbicara mengenai pentingnya semangat nasionalis.

Khusus untuk para dokter sejawat di Indonesia, baik dokter yang berkecimpung di dunia pelayanan kesehatan ataupun yang berkegiatan di bidang pendidikan khususnya pendidikan kedokteran, dalam Bulan Bakti Dokter Indonesia, sebuah pesan dan ajakan yang disuarakan sejak 105 tahun yang lalu, saat ini masih tetap terdengar yaitu Melayani Rakyat dengan Semangat dan Jiwa Nasionalis. Sebagai putra-putri pertiwi yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita satukan tekad untuk mengembalikan karakter bangsa, yaitu semangat dan jiwa nasionalis untuk melawan godaan dan ancaman infiltrasi kapitalisme dan neoliberalisme.

Mari sejawatku dokter Indonesia, dalam Bulan Bakti Dokter Indonesia ini, kita kukuhkan tekad untuk melayani rakyat sepenuh hati dilandasi jiwa pengabdian dengan semangat nasionalis. Tingkatkan ilmu dan keterampilan kedokteran terkini untuk kita berikan kepada rakyat, sebagai bakti kita kepada Ibu Pertiwi. (haluankepri.com)

BERITA TERKAIT

Bansos Pangan atau Beras oleh Bapanas dan Bulog Langgar UU Pangan dan UU Kesejahteraan Sosial?

  Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial…

Pembangunan Papua Jadi Daya Tarik Investasi dan Ekonomi

  Oleh : Clara Anastasya Wompere, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Bumi Cenderawasih memang menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era…

Pastikan Stabilitas Harga dan Stok Beras, Pemerintah Komitmen Ketahanan Pangan

  Oleh : Nesya Alisha, Pengamat Pangan Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat penting karena memiliki dampak besar pada stabilitas…

BERITA LAINNYA DI Opini

Bansos Pangan atau Beras oleh Bapanas dan Bulog Langgar UU Pangan dan UU Kesejahteraan Sosial?

  Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Presiden Joko Widodo memutuskan perpanjangan pemberian Bantuan Sosial…

Pembangunan Papua Jadi Daya Tarik Investasi dan Ekonomi

  Oleh : Clara Anastasya Wompere, Pemerhati Ekonomi Pembangunan   Bumi Cenderawasih memang menjadi fokus pembangunan yang signifikan di era…

Pastikan Stabilitas Harga dan Stok Beras, Pemerintah Komitmen Ketahanan Pangan

  Oleh : Nesya Alisha, Pengamat Pangan Mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia sangat penting karena memiliki dampak besar pada stabilitas…