\ - Oleh: M Rusman

Krisis listrik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, memang masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Agar krisis tersebut dapat teratasi, maka pemerintah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan terobosan melalui program \"perbatasan terang benderang\".

Harapan masyarakat perbatasan untuk bisa menikmati listrik, layak menjadi pertimbangan. Sebagaimana kelayakan hidup masyarakat lainnya, maka masyarakat di wilayah perbatasan pun tentunya berhak untuk memperoleh aliran listrik.

Program \"Perbatasan Terang Benderang\" diharapkan benar-benar mampu menjawab segala persoalan kelistrikan di Kabupaten Nunukan yang kondisi geografisnya terdiri dari berbagai pulau dan masyarakatnya hidup berkelompok.

\"Pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah untuk membenahi sektor kelistrikan, dengan menganggarkan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), di wilayah Pulau Sebatik dan daerah lainnya yang sulit dibangun jaringan listrik,\" demikian dikatakan Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nunukan, Yosua Batara Payangan.

Selain itu, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan hidro mikro, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di Kecamatan Sembakung dan Lumbis ditambah lagi pembangunan PLTD di Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku baru-baru ini.

Ia menyadari, upaya pemerintah daerah itu masih jauh dari harapan masyarakat berhubung belum dapat merealisasikan keinginannya secara keseluruhan. Tetapi dengan adanya program \\\\\\\\\\\\\\\"Perbatasan Terang Benderang\\\\\\\\\\\\\\\" ini dapat menjadi solusi mengatasi krisis listrik di wilayah itu secara bertahap.

Sebagaimana yang disampaikan General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur, I Nyoman S pada saat peresmian pemakaian PLTD Desa Pemeliangan bahwa pihaknya akan terus berupaya menerangi seluruh wilayah nusantara. Dan diperkirakan 2020, sekitar 90 persen wilayah Indonesia telah dapat teraliri listrik.

Menurutnya, listrik memang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini termasuk di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

I Nyoman S menyatakan, dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Sebaung dengan kekuatan daya 2X5 megawatt dapat menjadi solusi awal mengatasi listrik di Kabupaten Nunukan. Pembangkit ini akan mengaliri dua pulau yakni Pulau Nunukan dan Sebatik menggunakan kabel bawah laut.

PLTG yang saat ini dalam proses pembangunan jaringan saluran udaranya dan diperkirakan Juni 2013 telah berfungsi, maka PLTS yang ada di Pulau Sebatik dengan kekuatan daya 340 kilowatt yang dapat mengaliri 800-1.000 rumah pelanggan dapat dipindahkan ke Kecamatan Sebuku yang belum mendapatkan pelayanan listrik, kata GM PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara.

\\\\\\\\\\\\\\\"Sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemkab Nunukan dalam hal pengadaan listrik di wilayahnya patut diacungi jempol. Karena yang saya ketahui, pemda Nunukan sangat intens membenahi sektor ini,\\\\\\\\\\\\\\\" ucap I Nyoman S di Sebuku.

Sehubungan dengan itu, dia menyatakan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 pada pasal 4 yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana untuk sarana listrik bagi masyarakat yang tidak mampu dan pedesaan, daerah terpencil serta wilayah perbatasan.

Ia berjanji melalui aturan ini, PT PLN siap bekerjasama dalam hal pengoperasian dan pelayanan listrik bagi masyarakat di Kabupaten Nunukan agar program 2020 itu dapat pula terealisasikan.

I Nyoman S menjelaskan bahwa sampai saat ini wilayah Provinsi Kaltim dan Kaltara yang telah teraliri listrik sekitar 72 persen atau jauh lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur yang baru sekitar 67 persen dan 60 persen.

Jadi, pelayanan listrik bagi masyarakat Provinsi Kaltim dan Kaltara termasuk masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan jauh lebih baik.

Sementara itu, Bupati Nunukan, Drs Basri mengungkapkan Pemkab Nunukan selalu berupaya melayani masyarakatnya dengan ketersediaan listrik melalui program \\\\\\\\\\\\\\\"Perbatasan Terang Benderang\\\\\\\\\\\\\\\" yakni senantiasa menyisipkan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya.

Menurut Basri, apabila listrik tidak ada maka segala keperluan masyarakat di wilayah perbatasan ini akan terhambat termasuk investasi akan sulit masuk menanamkan modalnya.

Oleh karena itu, dia sangat mengharapkan kerjasama PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara senantiasa bahu membahu mengatasi krisis listrik di wilayah perbatasan ini.

Pembangkit Listrik Terintegrasi

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Distamben dan SDM Kabupaten Nunukan, Yosua Batara Payangan menyatakan, dalam waktu dekat ini Pemkab Nunukan telah memprogramkan pula pembangunan PLTD yang merupakan pembangkit integrasi pada tiga kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Sembakung, Tulin Onsoi dan direncanakan pembangkitnya berada di Kecamatan Sebuku.

PLTD yang akan dibangun tersebut berkekuatan daya sebesar 3 megawatt, pembangunan jaringannya dimulai dari Desa Atap Kecamatan Sembakung hingga Desa Pembeliangan Kecamatan Sebuku dengan panjang sekitar 27,5 kilometer.

Pembangunan pembangkit ini, kata Yosua untuk mengatasi krisis listrik di wilayah tersebut dan hal ini telah dikoordinasikan dengan PT PLN (Persero) Wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara menyangkut segala perencanaannya.

\\\\\\\\\\\\\\\"Pembangkit listrik itu nantinya akan dibangun di Sebuku karena kecamatan ini berada di tengah-tengah dari ketiga kecamatan yang dialiri tersebut,\\\\\\\\\\\\\\\" sebut Yosua seraya menambahkan juga akan mengaliri Desa Sekikilan, SP1, SP2 dan SP3.

Pembangkit ini akan dikerjasamakan yaitu PT PLN yang menanggung pembangunan jaringan dari Desa Atap menuju Kecamatan Sebuku sepanjang 27,5 kilometer tadi dan Pemkab Nunukan yang membangun jaringan dari Desa pembeliangan Kecamatan Sebuku menuju Desa Atap sepanjang lima kilometer. (ant)

BERITA TERKAIT

Pemulihan Aset Korupsi Oleh KPK Rp1,9 Triliun

Pemulihan Aset Korupsi Oleh KPK Rp1,9 Triliun  NERACA Jakarta - Sejak 2005 hingga Juni 2017, KPK sudah melakukan pemulihan aset…

Mendudukkan Ide Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah

Oleh: Jualianda Rosyadi, KPPN Tanjung, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Pernyataan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam acara 2nd Annual…

Mitra Keluarga Kalideres Wajib Restrukturisasi - Dijatuhkan Sanksi Oleh Dinkes

NERACA Jakarta – Buah dari kasus bayi Debora yang terjadi awal September lalu, pihak rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres diberikan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Solusi Alami Kendalikan Pemanasan Global di Indonesia

Oleh: Genta Tenri Mawangi Pemanasan global telah menjadi masalah masyarakat dunia, karena dampaknya dianggap tengah terjadi di banyak negara. Dalam beberapa…

Budaya Kerja Ala Jokowi

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Peneliti di Lembaga Kajian Arus Pembangunan  Presiden RI ke-7 yaitu Ir.H.Joko Widodo atau biasa…