Kemenkeu : Sudah Ada Di Pagu Belanja Kemenlu

Dana Perlindungan TKI

Kemenkeu : Sudah Ada Di Pagu Belanja Kemenlu

Jakarta---Kementrian Keuangan menegaskan dana untuk menyelamatkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri sudah masuk dalam pagu belanja Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "Harusnya kalau kita lihat klasifikasi, dananya itu kan ke arah sana (penyelamatan TKI),” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo kepada wartawan di Jakarta,22/6.

Menurut Herry, alokasi pagu tersebut merupakan kebijakan dari Kementrian Luar Negeri. Karena pihak Kementrian Keuangan hanya sebagai pemberi dana namun penanggung jawabnya pemakaian dan tersebut adalah kementerian terkait. “Dengan dana itu mestinya sudah cukup untuk menanggulangi masalah-masalah WNI di luar negeri,” tambahnya.

Lebih jauh kata Herry, pemerintah juga telah mengalokasikan dananya di setiap kedutaan untuk kontigensi masalah-masalah TKI di luar negeri. "Tapi kadang-kadang di tiap perwakilan itu belum tentu cukup duitnya," kata Harry.

Ketika dikonfirmasi apakah Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan alokasi dana bagi perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri, Harry menyatakan masih harus dikaji. "Tergantung dari APBNP-nya ruang fiskalnya bagaimana," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menjelaskan pemerintah sudah mengucurkan dana senilai Rp95 miliar sebagai anggaran perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada 2011. “Tadinya, anggaran perlindungan TKI di Kementerian Luar Negeri hanya berkisar Rp6 miliar. Tetapi kemudian ada kira-kira Rp95 miliar yang disebar untuk seluruh perwakilan-perwakilan di Indonesia," kata Agus

Dikatakan Agus, kalau memang ada negara yang kemudian bermasalah dengan TKI asal Indonesia, maka dapat diselesaikan di pos tersebut. "Dan tentang bagaimana itu bisa di-review apakah itu memadai atau tidak tentu bisa kita pelajari," tambahnya.

Dengan demikian, lanjutnya, dana tersebut dapat dicairkan lewat pemerintah pusat. "Jadi, total Rp95 miliar untuk semua perwakilan dan ada di pemerintah pusat," jelas dia.

Lebih jauh Agus melanjutkan, Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Hukum dan HAM memiliki pos-pos yang dapat diperuntukkan bagi menjaga hak-hak hukum dari WNI. "Dan dana itu, nanti harus ditingkatkan dan diperluas," jelas Agus.

Namun demikian dia mengungkapkan, penambahan dana tersebut baru bisa dilakukan pada 2012. "Kan kita masih di taraf indikatif, di taraf awal, kita bisa tingkatkan," tambahnya.

Selain itu, Agus juga mengutarakan keinginannya untuk melakukan moratorium TKI Wanita. "Lebih baik kita memoratoriumkan mengirimkan tenga kerja wanita," papar Agus. **cahyo

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Pastikan Dana Keluarahan untuk Peningkatan Layanan

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, memastikan pemberian dana kelurahan dilakukan…

NU Care-LAZISNU Ajak Yatim dan Dhuafa Belanja di Matahari

Jakarta, Sinergi program NU Care-LAZISNU dengan PT Matahari Department Store Tbk melalui donasi uang kembalian belanja diimplementasikan dalam kegiatan Maulid…

Menristekdikti - Tidak Ada Toleransi Jual Beli Ijazah

Mohamad Nasir Menristekdikti Tidak Ada Toleransi Jual Beli Ijazah  Yogyakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…