Wapres: Perbankan Harus Siap Hadapi MEA 2020 - Agar Tidak Dikucilkan

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Boediono mengatakan seluruh elemen perekonomian Indonesia, khususnya perbankan, harus bersiap diri menghadapi pasar tunggal Asia Tenggara, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) khusus Perbankan atau ASEAN Banking Integration 2020 mendatang. Hal ini menjadi penting agar Indonesia dipandang sebagai negara yang memang menjalankan apa yang telah disepakati.

“Karena ini kesepakatan bersama, ini supaya (kita) tidak dikucilkan. Kita harus memenuhi apa yang sudah dijanjikan. Kita memang harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik,” kata Boediono di Jakarta, Kamis (23/5). Menurut dia, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh industri perbankan, saat menghadapi ASEAN Banking Integration.

Yaitu, menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kedua, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya bisa menyerbu negara-negara ASEAN lain pada 2020 nanti. “Saya rasa yang paling prioritas adalah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sebelum poin kedua dijalankan karena lebih sulit. Perbankan nasional memang harus bisa berkontribusi dan berperan dominan kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita harus mendominasi bisa dominan dalam berperan di dalam negeri,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Boediono meminta pelaku industri perbankan untuk memberi masukan atau saran kepada Pemerintah terkait pengembangan dan pertumbuhan industri perbankan pada masa-masa mendatang. “Jangan seperti negara tetangga, Selandia Baru. Sektor perbankan memiliki pendapatan besar dari PDB-nya. Tapi, semuanya dikendalikan oleh bank di luar negara itu. Bank dalam negerinya kacau. Karenanya perbankan kita harus punya peran untuk mempengaruhi dan mendukung perekonomian nasional,” terang dia.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi XI DPR, Emir Moeis, bahwa perbankan nasional memang harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dulu, baru kemudian memikirkan ekspansi besar-besaran ke luar negeri. “Kesempatan tumbuh di dalam negeri jauh lebih besar daripada kita bikin cabang-cabang di luar negeri, harusnya bikin dulu di seluruh nusantara dari Sabang sampai Merauke. Salah-salah kita banyak mutusin di luar negeri, tapi kita lupa sama di sini, dicolong asing nanti. Walau begitu, DPR pasti akan dukung ekspansi ke luar negeri, tapi tetap utamakan dulu yang di sini,” keluh dia.

Menurut Emir, asas resiprokal itu benar saja, bahkan bisa dilakukan hanya dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) saja, tanpa harus menunggu revisi Undang-undang (UU) Perbankan selesai dilaksanakan. Namun yang perlu dipikirkan juga adalah bank-bank lokal kita, terutama yang kecil-kecil, masih membutuhkan modal besar untuk bertahan di era MEA tersebut.

“Ternyata (azas) resiprokal itu tanpa UU pun sudah bisa kita lakukan. Seperti BI sekarang, dengan PBI, sudah bisa dia lakukan resiprokal. Tapi nanti kita mencari dimana bisanya resiprokal itu, mulai 40% modal (batas maksimal kepemilikan saham) dan sebagainya itu kita juga masih hati-hati berpikir. Kalau dia batasin modal segitu, justru kita juga perlu modal dari luar,” ungkapnya.

Memang, Emir bilang bahwa kebutuhan modal perbankan untuk 2020 masih perlu ada tambahan Rp350 triliun-Rp400 triliun. “Apa itu bisa dari dalam negeri semua? Kita juga perlu mengundang (investor) dari luar, kalau kita mau mempercepat pertumbuhannya. Jadi hati-hati karena dulu kita yang mengundang mereka masuk tapi juga tidak boleh memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, karena kita di sana juga susah. Seterbuka apa pun ekonomi dunia, kepentingan negara itu harus didulukan,” ucapnya.

Dia pun mengungkapkan beberapa hal mengenai persyaratan bank asing yang mau masuk Indonesia yang akan dimasukkan dalam UU Perbankan yang sekarang sedang dibahas di DPR. “Nanti akan masuk UU soal bentuk badan hukumnya, apakah mereka (bank asing) harus PT dan sebagainya, kan ada pemikiran bahwa untuk wholesaler bank, mereka pakai nama mereka tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk ke ritel, mereka kan mesti bentuk PT. Nah, ini yang mesti kita pikirkan, kita kan perlu juga modal dr mrk, jadi akan dicari yang terbaik dimana lah. Jangan kita sentimen saja, nanti dianggap kita susah. Tapi memang kita harus batasi, jangan terlalu liberal,” tandas Emir Moeis. [ria]

BERITA TERKAIT

Himbara Siap Implementasikan GPN

NERACA Jakarta - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment…

Pemkot Sukabumi Harus Cepat Ambil Langkah Antisipasi - Meski Masyarakat Belum Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg

Pemkot Sukabumi Harus Cepat Ambil Langkah Antisipasi Meski Masyarakat Belum Sulit Dapatkan Gas LPG 3 Kg NERACA Sukabumi - Meskipun…

Gubernur Jabar: Penerima Hibah Harus Berani Tolak Pungli

Gubernur Jabar: Penerima Hibah Harus Berani Tolak Pungli NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

UKM Orientasi Ekspor Diminta Manfaatkan Jasa Konsultasi Eximbank

    NERACA   Batam – Pemerintah mendorong kepada eksportir untuk masuk ke pasar non tradisional. Negara-negara tujuan ekspor non…

Ombudsman Soroti Biaya Transaksi Kartu Debit

      NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyoroti pembebanan biaya transaksi kartu debit di "electronic data capture" (EDC)…

Spin Off Bank Jatim Tunggu Izin OJK

    NERACA   Surabaya - Rencana "spin-off" atau pemisahan unit syariah dari Bank Jatim masih menunggu izin prinsip dari…