NERACA

Jakarta - Rasio insinyur di Indonesia hanya 199 insinyur dalam satu juta penduduk alias hanya 0,02% penduduk. Jumlah ini terbilang rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto di Jakarta, Kamis (23/5).

”Bandingkan dengan Singapura yang telah mencapai lebih dari 5.700 insinyur per satu juta penduduk, rasio tersebut ternyata juga lebih rendah dari Malaysia, yaitu 503 insinyur per satu juta penduduk dan Thailand 293 insinyur per satu juta penduduk,” jelas Djoko.

Rendahnya rasio insinyur di Indonesia tersebut, lanjut Djoko, berakibat pada peringkat efisiensi, inovasi, dan kesiapan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah pembangunan menjadi kurang bagus.

”Peringkat indeks kesiapan teknologi Indonesia adalah 0,32 yang juga lebih rendah dari Malaysia (0,82) dan Thailand (0,61). Demikian pula halnya dengan Indeks Efisiensi Pembangunan Indonesia yang besarnya 0,60. Sedangkan Malaysia 0,86 dan Thailand 0,69” kata dia.

Di sisi lain, lanjut Djoko, pertumbuhan Indeks ketersidaan infratsruktur memang naik dalam lima tahun terakhir, namun pertumbuhannya belum cukup mampu mengungkit daya saing ekonomi nasional kita. Indikasinya adalah masih rendahnya peringkat indeks daya saing ekonomi global kita yang angkanya 0,69, sementara Malaysia 0,85 dan Thailand 0,72.

”Fakta ini membuktikan bahwa kemampuan membangun infrastruktur saja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan memelihara, dan mengoperasikan, serta meningkatkan nilai tambah pelayanannya,” ujar Djoko.

Sementara Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar optimis bahwa kekuatan ekonomi Indonesia bisa menjadi sepuluh besar pada 2025 dan enam besar pada 2050, apabila kekayaan sumber daya alamnya dapat dikelola dengan baik, dan ini membutuhkan peran para sarjana teknik atau insinyur di Indonesia.

”Bank Dunia mencatat bahwa pengelolaan sumber daya alam perkapita di indonesia masih jauh dari tingkat optimum, hal ini sungguh menjadi ironi mengingat kita memiliki sumber daya alam melimpah, namun ternyata pengelolaannya tidak efektif dan efisien,” tutur Bobby.

Hingga saat ini, lanjut Bobby, Indonesia lebih banyak menjual bahan baku mentah sehingga nilai tambah yang didapatkan sangat rendah. [iqbal]