Jakarta - Kalangan akademisi dan pengusaha sepakat bahwa redenominasi rupiah atau penyederhaan nilai mata uang lebih baik ditunda, karena masih banyaknya masalah krusial yang langsung berdampak ke masyarakat, belum terselesaikan. Artinya, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI), mesti fokus memperhatikan sektor riil. Pasalnya, masih ada masalah krusial seperti rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menyehatkan APBN, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, penguasaan teknologi dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) serta pemberantasan korupsi.

NERACA

Dosen Kwik Kian Gie School of Business, Hasan Zein Mahmud secara tegas mengatakan, redenominasi itu hanya ilusi belaka. Menurut dia, ketimbang membahas redenominasi lebih baik Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) fokus memperhatikan dan menyelesaikan masalah yang riil di masyarakat. “Redenominasi ibarat kosmetik, cantik di depan. Perbaiki sektor yang fundamental. Masalah ekspor yang melamban, cadangan devisa (cadev) makin menipis dan beban utang pemerintah dan swasta makin membengkak. Ini semua tidak bisa diselesaikan dengan redenominasi,” tegas dia di Jakarta, Kamis (23/5).

Lebih lanjut dia menyatakan, terdapat dua alasan mengapa redenominasi terjadi. Yaitu inflasi yang sangat tinggi dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uangnya sendiri. Namun lanjut Hasan, saat ini kedua poin tersebut tidak terjadi di Indonesia. Dia lalu mencontoh kebijakan China, di mana mata uangnya, yuan atau reminbi, terus menguat meski pemerintahannya menginginkan nilai mata uangnya turun. Sehingga Cadev hampir mencapai Rp30 ribu triliun.

“Bulan April 2013, cadev China adalah yang terbesar di dunia, yaitu US$3,1975 triliun atau sekitar Rp28.777 triliun. Itu karena ekspor mereka kuat, yang memang didukung penuh pemerintahnya dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat. Sedangkan cadev kita, pada bulan yang sama, hanya US$107,37 miliar. Nah, ekspor terus menurun karena memang banyak sekali masalah di sini (dalam negeri),” jelas Hasan.

Banyak masalah yang dimaksud mantan direktur utama Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) ini antara lain maraknya pungutan liar (pungli), yang mengakibatkan ongkos operasional sangat tinggi. Minimnya perbaikan produktivitas, yang mengakibatkan tidak berdaya saing dan tidak bernilai tambah. Lalu, penguasaaan terhadap teknologi sangat lemah sehingga tidak mampu mengelola barang mentah menjadi barang jadi.

“Saya kasih contoh sektor tambang. Pemerintah kan melarang ekspor bahan mentah (raw material). Sementara di downstream atau sektor hulu, kita sangat lemah. Karena minim teknologi. Jadinya nggak bisa diolah. Serba salah. Kalau mau rupiah kuat dan cadev naik, ya, kuatin dong ekspornya. Agar ekspor kuat perbaiki yang menjadi penghambat ekspor,” ungkapnya. Terkait utang, Hasan Zein menilai, utang Pemerintah dan swasta, yang masing-masing 24% dan 29% dari GDP, memang masih kecil. Namun yang harus diperhatikan bahwa sebagian besar utang ini digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dan belanja rutin. Sejatinya, kata dia, utang baru ini dimanfaatkan untuk pembangunan sektor riil.

Di tempat terpisah, ekonom FE UGM Sri Adiningsih mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus pada perbaikan ekonomi makro dan sektor riil, ketimbang menghabiskan energi pada redenominasi. “Redenominasi timing-nya belum tepat. Saat ini kita masih menghadapi ancaman pertumbuhan ekonomi, tahun politik, pemilu tahun depan. Lebih baik konsentrasi supaya ekonomi tidak merosot pertumbuhannya. Supaya neraca pembayaran kita membaik dan juga fokus untuk mengahadapi politik pemilu agar ekonomi tetap tumbuh berkembang, karena ekonomi akan terganjal di tahun politik,” kata Sri kepada Neraca, kemarin.

Perubahan ekonominya, lanjut Sri, bisa besar sekali tahun 2014, sehingga ekonomi ini meski kita berharap yang terbaik tapi perubahan besar bisa membuat wait and see para pengusaha. “Investasi menurun terus, sementara neraca perdagangan kadang defisit kadang surplus. Surplusnya makin kecil. Dan juga ancaman peningkatan inflasi serius karena subsdi dikurangi dan juga timing seperti lebaran ini bisa lebih besar lagi peningkatan inflasinya,” jelasnya.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi mengaku pesimistis, hingga 2014, politisi di DPR akan membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Pasalnya, sepanjang tahun ini mereka akan lebih banyak fokus menghadapi Pemilu 2014.

Sofjan juga berpendapat bahwa redenominasi tampaknya tidak akan menjadi prioritas pemerintah di akhir masa jabatan. Dengan postur APBN yang lebih banyak untuk subsidi daripada pembangunan infrastruktur, menunjukkan Pemerintah lebih memprioritaskan kemiskinan daripada redenominasi. \"Saya kira pemerintahan baru saja menerapkan redenominasi. Karena redenominasi yang diwacanakan BI memang perlu dilakukan. Namun, saya tidak yakin isu tersebut menjadi prioritas pemerintah saat ini,\" ujarnya.

Dikaji 10 Tahun

Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi BI, Iskandar Simorangkir, mengatakan kajian mengenai redenominasi rupiah sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu. \"Wacana redenominasi sebenarnya sudah bukan hal baru. Dalam kajian kami, ada fenomena redenominasi yang sudah dilakukan masyarakat dengan menghilangkan tiga nol terakhir pada harga,\" ujarnya. Iskandar mengatakan sejumlah restoran, kafe dan hotel sudah menghilangkan tiga nol terakhir dari daftar harganya. Begitu pula dengan pengucapan lisan di masyarakat yang menghilangkan kata ribuan. Mengenai risiko redenominasi yang dikhawatirkan beberapa pihak, Iskandar mengatakan setiap kebijakan pasti mengandung risiko. Yang penting ada upaya mitigasi risiko untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

\"Salah satu risiko yang mungkin muncul adalah adanya ilusi uang di masyarakat. Dengan penghilangan tiga nol, secara psikologis masyarakat bisa saja berpikir segala sesuatu menjadi murah. Sebaliknya, bagi warga negara asing, harga-harga di Indonesia saat ini terlihat mahal,\" tuturnya. Kemungkinan risiko lain yang akan muncul, kata Iskandar, adalah praktik pembulatan ke atas yang dilakukan pedagang dan penjual. Misalnya, harga Rp75.400 dibulatkan menjadi Rp76.000. \"Mitigasi risiko sudah disiapkan dengan kewajiban bagi penjual untuk memasang dua harga, harga lama dan baru. Dengan sosialisasi, masyarakat juga bisa ikut mengawasi kecurangan yang dilakukan pedagang. Harus ada sanksi tegas kepada pedagang yang curang,\" katanya. sylke/iqbal/ardi