NERACA

Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menolak jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubidi baik solar ataupun premium. Pasalnya BBM merupakan ongkos terbesar nelayan sehingga apabila terjadi kenaikan maka nelayan pun akan terpukul. \"Untuk turun ke laut, nelayan mesti menyiapkan 60-70% dari total ongkos produksi. Jadi, apabila terjadi kenaikan maka kehidupan nelayan pun akan terancam,\" ungkap Halim dalam keterangan pers yang diterima Neraca, Kamis (23/5).

Menurut Halim, nelayan juga mengeluhkan ketersediaan pasokan BBM berubsidi di daerah. Pasalnya beberapa daerah seperti Jawa Timur, Sumater Utara, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur telah mengalami kekurangan pasokan BBM sehingga mengancam ribuan nelayan yang mengakibatkan gagal untuk melaut. \"Kenaikan BBM juga mempengaruhi harga sembako. Maka semakin sulit keluarga nelayan untuk hidup sejahtera,\" tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa di Gresik, Jawa Timur terdapat 5.000 nelayan tradisional setempat harus hidup serba prihatin agar terus survive. Karena harga solar sebesar Rp.4.500 sudah sangat memberatkan. \"Untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, nelayan tradisional Gresik harus bekerja ekstra agar mendapatkan penghasilan alternatif. Imbasnya, menabung untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan adalah mimpi yang sulit dilakukan,\" katanya.

Contoh lainnya, di Langkat Sumut yang terdapat 17.350 nelayan tradisional Langkat sering kali kesulitan mengakses BBM bersubsidi. Karena harus menunggu setiap 10 hari sekali. \"Di Langkat, tersedia 6 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan hanya 4 di antaranya yang beroperasi. Pasokan yang tidak teratur berimbas pada tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh nelayan tradisional. Karena harga solar di pedagang BBM eceran naik menjadi Rp.5.500 – Rp.6.500/liter,\" lanjutnya.

Di Lombok Timur, NTB juga terjadi kelangkaan subsidi. Alhasil, kata dia, elayan tradisional harus membeli solar dengan harga Rp.5.000 -5.500 per liter. Menurut dia, kelangkaan dan tingginya harga solar menyebabkan nelayan harus mengurangi waktu melaut. Dampaknya, penghasilan berkurang dan hutang menumpuk.

Sementara nelayan di Tarakan, untuk endapatkan solar seharga Rp4.500/liter, nelayan dibatasi sebanyak 200 liter dan hanya mencukupi kebutuhan melaut selama 4 hari. Ironisnya, dalam sebulan SPBN hanya beroperasi 2 hari saja. Selebihnya, nelayan  harus merogoh kocek sebesar Rp.7.000-Rp.10.000/liter di pedagang eceran. \"Kondisi ini mengakibatkan nelayan terlilit hutang agar agar tetap bisa menafkahi keluarga,\" ujarnya.