Langkah Berani BI

Jumat, 24/05/2013

Inisiatif Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution meminta pihak Monetary Authority Singapore (MAS) untuk mematuhi azas resiprokal terkait proses akuisisi 67% saham Bank danamon oleh DBS Group (Singapura), patut kita apresiasi. Pasalnya, keteguhan sikap Darmin yang akan meninggalkan BI hari ini (24/5) dapat diteruskan kepada penggantinya, Agus Martowardojo, mantan menteri keuangan.

Darmin mengatakan diskresi bagi akuisisi Danamon bisa diberikan asal MAS memberikan izin yang sepadan bagi tiga bank BUMN yang siap beroperasi di Singapura. “ Kami mau berikan diskresi tapi harus sepadan, dengan mementingkan kepentingan perekonomian nasional dan stabilitas sistim keuangan,” ujarnya kepada pers, pekan ini.

Memang tidak diragukan lagi, pasar perbankan Indonesia adalah surga bagi para bankir. Dengan jumlah penduduk yang terus melimpah dan kelas menengah yang terus bertambah, Indonesia kini menjadi pasar yang amat menggiurkan bagi industri perbankan. Itu sebabnya, indikator kinerja perbankan lokal banyak dilirik asing, terutama dari Singapura dan Malaysia.

Data BI mengungkapkan, pada 2005 total aset bank umum di negeri ini mencapai Rp 1.469 triliun, dengan outstanding penyaluran kredit Rp 695 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) Rp 1.166 triliun. Namun per Februari 2013, total aset bank umum melejit mencapai Rp 4.237 triliun, dengan outstanding penyaluran kredit Rp 2.718 triliun dan DPK tercatat Rp 3.207 triliun.

Idealnya, perbankan Indonesia masih dapat berlari lebih kencang lagi. Rasio kredit dan DPK bank-bank di dalam negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, misalnya, masing-masing baru mencapai 33% dan 38%. Prosentase ini tidak seberapa jika dibandingkan kondisi di negara tetangga seperti Singapura yang masing-masing mencapai 128% dan 146%, Malaysia (117 % dan 152%), atau Thailand (93% dan 110,4%).

Melihat kapasitas bank-bank di dalam negeri yang masih rendah itu, tentu saja pasar perbankan nasional wajar terus diincar perbankan asing. Faktanya, makin banyak bank asing yang mengakuisisi bank lokal, menambah kepemilikan, membuka cabang, bahkan makin gencar berekspansi di Indonesia.

Khususnya bank asing dari negara tetangga, terlihat semakin agresif masuk pasar Indonesia setelah liberalisasi sektor keuangan ASEAN diberlakukan mulai 2020 bertepatan dengan pemberlakuan pakta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti. Sebaliknya, apakah perbankan nasional juga sama agresifnya ingin masuk ke negara lain? Ternyata tidak.

Kita melihat kondisi bank di Indonnesia hampir tidak berekspansi ke negara tetangga. Bukan karena mereka tidak mampu, tidak punya nyali, atau secara bisnis tidak menguntungkan, tapi lebih disebabkan adanya proteksi yang ketat diberlakukan oleh Singapura dan Malaysia.

Tindakan negara tetangga yang menutup rapat pasarnya bagi kehadiran bank asing dirasakan sungguh tidak adil. Berbeda halnya di Indonesia, bank asing dengan bebasnya membuka cabang, mengakuisisi, dan berekspansi hingga pelosok negeri. Hal sebaliknya tidak dialami oleh perbankan nasional di luar negeri. Jangankan mengakuisisi, untuk membuka cabang atau layanan ATM saja mereka kesulitan.

Karena itu, kita sepakat bahwa dalam era globalisasi sekarang dimana tak ada lagi batas ruang dan waktu, dikotomi asing versus nasional tidak perlu dipertajam, khususnya jika asing turut memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, ini bukan berarti kita harus menerima mentah-mentah kehadiran asing. Eksistensi pengusaha lokal, ketahanan ekonomi nasional, dan kedaulatan bangsa, keberadaan asing perlu tetap dicermati. Apalagi jika terkait dengan aspek keadilan, kesetaraan (equal treatment), dan azas resiprokal. Semoga!